Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Standar Sawit Global Makin Ketat

Jumat, 28 November 2014 | 13:01 WIB
Oleh Tri Listiyarini (redaksi@investor.id)

BANDUNG- Para pembeli sawit di pasar internasional menuntut lebih atas produk yang dibelinya. Untuk memenuhi tuntutan itu, Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menambah aturan baru dalam pinsip dan kriteria yang harus dipenuhi pemilik sertifikat RSPO (certified sustainable palm oil/CSPO), yakni dengan program penelusuran (traceability) hingga ke pabrik (mills).

Khor Yu Leng, analis komoditas dari Khor Reports, menuturkan, standar sawit lestari (keberlanjutan) yang dibuat RSPO akan dibuat lebih mendetil. Unsur penelusuran akan ditingkatkan hingga ke pabrik kelapa sawit (PKS), artinya bukan hanya sawit yang diolah berasal dari budidaya yang berkelanjutan seperti bukan dari hasil pembukaan hutan, namun sawit yang diproduksi telah mempertimbangkan unsur sumber daya manusia (SDM) dan sosial secara lebih baik.


"Ini harus diperhatikan bagi para produsen atau perusahaan sawit, terutama Indonesia dan Malaysia," kata dia saat 10th Indonesian Palm Oil Conference and 2015 Outlook (IPOC 2014) yang bertema Transforming Palm Oil Industry, Enhancing Competitiveness di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Jumat (28/11).

Khor Yu Leng menuturkan, sertifikasi global seperti dilansir RSPO memang penting bagi produsen atau perusahaan sawit karena itu akan bisa membuka akses pasar dan sarana negosiasi. Apalagi, mayoritas pembeli sawit besar di dunia juga ikut masuk ke dalam RSPO. "Namun demikian, dengan bertambahnya aturan tentu akan membawa konsekuensi bagi produsen atau perusahaan sawit, terutama dari sisi biaya yang harus dikeluarkan. Karena apapun yang dilakukan dan dikeluarkan perusahaan harus diketahui Komite RSPO," kata dia.

Menurut dia, ada keinginan para pembeli sawit di pasar global yang ingin ditunjukkan pada konsumennya, di antaranya bahwa 50% bahan dalam produk yang dijual bisa diakses unsur keberlanjutannya dari sisi lingkungan. Misalnya, memenuhi besaran emisi gas rumah kaca (GRK) yang ditentukan dan tidak berada pada zona hotspot (titik kebakaran hutan). "Hal ini tentu akan mempengaruhi pasar fisik minyak sawit ke depannya," ungkap dia.

Leng mengatakan, RSPO pun memiliki target-target tertentu di masa depan. Pada 2025, RSPO akan menjadikan perusahaan sawit di Sabah, Malaysia, telah sepenuhnya atau 100% memenuhi RSPO. Akan ada kompensasi dana yang harus dikeluarkan pemilik sertifikat RSPO misalnya untuk penanaman kembali atau menjalankan agroforestry sebesar US$ 3.000 per hektare (ha) kali 0,7. "Kompensasi dana yang dihitung per ha seperti ini nantinya tidak akan terlalu menggerakkan pasar sawit," kata dia.

Menurut dia, RSPO merupakan sertifikat yang bersifat sukarela, ada juga sertifikat lain yang sejenis seperti ISCC di Uni Eropa. Umumnya, lembaga-lembaga itu menspesifikasikan dari bagi perusahaan-perusahaan sawit besar. Untuk itu, pemerintah dari produsen sawit hendaknya bisa terlibat di dalam lembaga-lembaga seperti itu agar perusahaan skala kecil atau petani bisa mendapatkan sertifikasi global tersebut. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN