Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

4,1 Juta Ha Hutan untuk Dukung Reformasi Agraria

Senin, 22 Juni 2015 | 15:37 WIB
Oleh Tri Listiyarini

JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) siap mengalokasikan 4,1 juta hektare (ha) hutan produksi untuk didistribusikan kepada para petani marjinal di seluruh Indonesia dalam lima tahun ke depan (2015-2019). Distribusi lahan hutan itu adalah bagian dari program reformasi agraria pemerintahan Jokowi-JK.


Menteri LHK Siti Nurbaya mengungkapkan, dalam program reformasi agraria, setidaknya akan dibagikan 9 juta ha lahan yang pelaksanaannya dilakukan selama lima tahun atau sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019. "Sebanyak 4,1 juta ha dari lahan hutan, sedangkan 4,9 juta ha lainnya dari lahan terlantar atau areal penggunaan lain eks hak guna usaha (HGU)," kata Menteri LHK melalui pesan singkatnya kepada Investor Daily di Jakarta, baru-baru ini.


Siti Nurbaya mengatakan, program reformasi agraria diimplementasikan melalui distribusi lahan langsung bagi petani marginal dan distribusi melalui program transmigrasi. Untuk transmigrasi, koordinasi sudah dilakukan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesatrans). "Pendistribusian lahan 9 juta ha itu dikaitkan dengan program-program pemerintah yang sudah disusun bersama, terutama program transmigrasi," kata Menteri LHK.


Pada akhir Februari 2015, tiga menteri melapor kepada Presiden Jokowi tentang rencana penyaluran 9 juta ha lahan kepada 4,5 juta petani marjinal. Ketiga menteri itu adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri LHK Siti Nurbaya.


Ferry mengatakan, yang mempunyai lahan adalah Kementerian LHK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang akan mengurus bagian administrasinya. Sedangkan Siti Nurbaya mengatakan, target dari rencana tersebut adalah reformasi agraria dan redistribusi lahan. Kementerian LHK mengidentifikasi adanya 13,1 juta ha lahan yang memungkinkan untuk mendukung rencana itu, tapi hutan tersebut sudah ada penggunaannya sekarang, ada yang untuk transmigrasi 900 ribu. Dari 13,1 juta ha hutan konversi yang bisa dilepas, itu sudah terpakai 7,8 juta ha. "Masih ada ruang bagi kami untuk mengkonversi kembali lahannya buat rakyat," kata dia.


Sekjen Kementerian LHK Bambang Hendroyono juga menuturkan, pemerintah akan memanfaatkan hutan produksi untuk keperluan nonhutan. Hutan produksi tersebut berasal dari areal hutan produksi yang bisa dikonversi dan merupakan open access serta tidak berada di wilayah moratorium. "Jadi, untuk kebutuhan food estate yang dikembangkan Kementerian Pertanian (Kementan) akan diambil dari hutan produksi tersebut. Alokasi ada sekitar 4,1 juta ha. Proses survei sedang berlangsung yang dipimpin Kementerian Pertanian (Kementan),” kata dia.


Guru Besar Fakultas Pertanian IPB Dwi Andreas Santosa mengatakan, dalam mewujudkan visi kedaulatan pangan, pemerintahan Jokowi-JK memang harus menjalankan reformasi agraria atau memberikan lahan kepada petani kecil. Saat ini, penguasaan lahan petani di Indonesia kurang dari 0,5 ha, hal ini membuat petani juga sulit menjadi sejahtera. “Dengan lahan yang begitu sempit, petani akan sulit menjadi sejahtera, apalagi sampai bisa menghasilkan produksi pangan yang maksimal karena tidak ada modal,” kata dia. (*)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN