Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

RUU Perkebunan Proinvestasi

Selasa, 30 September 2014 | 13:51 WIB
Oleh Tri Listiyarini dan Leonard AL Cahyoputra (redaksi@investor.id)

JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menilai Rancangan Undang-Undang tentang Perkebunan (RUU Perkebunan) yang merupakan revisi dari UU No 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan secara keseluruhan sudah proinvestasi.

Itu dengan tidak dimuatnya persentase pembatasan kepemilikan saham asing di perusahaan perkebunan dan akan mengaturnya secara khusus dalam peraturan pemerintah (PP). RUU Perkebunan sudah diagendakan untuk disahkan menjadi UU pada sidang paripurna X DPR pada Senin (29/9). Namun hingga berita ini diturunkan, sidang paripurna tersebut belum juga membahas pengesahan RUU Perkebunan. Sidang tersebut malah sempat diskors untuk beberapa lama saat pembahasan RUU tentang Daerah Otonomi Baru (DOB).

Ketua Bidang Hukum dan Kebijakan Gapki Tungkot Sipayung mengungkapkan, pihaknya sebelumnya memang sudah memberi masukan kepada DPR agar persentase pembatasan saham asing tidak diatur dalam UU, melaikankan secara spesifik dimuat dalam PP. “Kami menilai RUU Perkebunan sudah proinvestasi. Sudah fleksibel. Karena kalau pembatasan diatur dalam UU, berarti itu berlaku untuk semua komoditas, jadi memang harus diatur spesifik di PP karena nanti kalau ada perubahan pemerintah tidak perlu mengamendemen UU,” ungkap Tungkot Sipayung saat dihubungi Investor Daily di Jakarta, tadi malam.

Tungkot mengungkapkan, pengusaha kelapa sawit sendiri tidak mempersoalkan adanya pembatasan saham asing, toh RUU Perkebunan tersebut tidak berlaku surut. Namun demikian, besar kecilnya persentase pembatasan saham asing di perusahaan perkebunan akan sangat tergantung kemauan politik (political will) dari pemerintah.

Sebelumnya, DPR mewacanakan kepemikan saham asing di perusahaan perkebunan dibatasi maksimal 30%. “Soal berapa persentasenya itu tergantung political will dari pemerintah, seberapa penting investasi asing bagi pemerintah. Apakah investasi dalam negeri sudah mencukupi,” ungkap Tungkot.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di https://subscribe.investor.id

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN