Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

3,2 Juta Ha Kebun Sawit Rakyat Siap Terapkan ISPO

Kamis, 9 Oktober 2014 | 09:36 WIB
Oleh Tri Listiyarini (redaksi@investor.id)

JAKARTA - Petani kelapa sawit swadaya tidak keberatan dengan penerapan kebijakan mandatory sertifikasi minyak sawit lestari (Indonesian Sustainable Palm Oil System/ISPO). Hanya saja, biaya sertifikasi tersebut harus ditanggung oleh pemerintah melaui APBN atau APBD. Saat ini, luas kebun sawit petani swadaya mencapai 3,2 juta hektare (ha) atau 32% dari total luas perkebunan sawit nasional, dengan jumlah petani sebanyak 2,2 juta kepala keluarga (KK).

 

Sekjen DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung penerapan ISPO bukan hanya bagi perkebunan Negara dan swasta, namun juga petani. Penerapan ISPO bisa berperan dalam menangkal kampanye negatif terhadap sawit di pasar internasional.

 

“Bagaimanapun produksi tandan buah segar (TBS) petani akan dijual kepada perusahaan dan nantinya diekspor, sehingga sertifikasi ISPO kami sangat mendukung. Bagi petani plasma tentu ini hal yang mudah karena bisa dibantu oleh perusahaan inti, tapi bagi kami para petani swadaya itu tidak mudah, terutama terkait biaya, kami ingin biaya ini ditanggung pemerintah,” kata dia kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (8/10).

 

Asmar mengungkapkan, hingga saat ini payung hukum berupa peraturan menteri pertanian (Permentan) sebagai dasar penerapan mandatory ISPO bagi kebun sawit milik petani atau rakyat belum keluar. Namun demikian, Apkasindo sudah beberapa kali memberikan masukan dan saat ini pun Apkasindo ikut melakukan sosialisasi ISPO bagi kebun sawit rakyat di 12 provinsi di Indonesia dengan difasilitasi oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki).

 

“Permentan sudah disiapkan, tapi sepertinya belum ditandatangani menteri pertanian, kami sendiri sudah ikut melakukan sosialisasi di 12 provinsi. Penerapan mandatori ISPO bagi kebun sawit rakyat baru akan efektif tahun depan,” ungkap dia.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di https://subscribe.investor.id

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN