Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com

Gapki: Kebijakan Mendua Picu Maraknya Kebakaran Lahan

Senin, 13 Oktober 2014 | 11:29 WIB
Oleh Tri Listiyarini dan Leonard AL Cahyoputra (redaksi@investor.id)

JAKARTA- Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) meminta pemerintah menerapkan kebijakan yang sama antara perusahaan perkebunan atau hutan tanaman industri (HTI) dengan masyarakat tradisional dalam proses pembukaan lahan (land clearing).

Itu diperlukan guna mengatasi maraknya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus terjadi hampir setiap tahun. Selama ini, kebijakan land clearing yang ditetapkan pemerintah cenderung mendua, perusahaan perkebunan dan HTI wajib menggunakan metode tanpa bakar (zero burning system) dalam membuka lahan, sebaliknya masyarakat tradisional yang membuka lahan dengan cara bakar asalkan lahan kurang dari 2 hektare (ha) justru dianggap legal.

Direktur Eksekutif Gapki Fadhil Hasan mengungkapkan, karhutla sebenarnya hal yang biasa karena adanya suhu yang kerapkali ekstrem. Di Amerika Serikat (AS), Australia, bahkan Spanyol, karhutla juga terjadi. Namun demikian, di negara-negara lain di dunia, karhutla tidak terlalu dibesar-besarkan, lain halnya dengan Indonesia. Di Indonesia, industri sawit hampir selalu dituding sebagai penyebab terjadinya karhutla.

“Di industri sawit, kami telah mematuhi aturan untuk menerapkan zero burning dalam proses land clearing. Namun di sisi lain, masyarakat tradisional yang membuka lahan dengan membakar asal kurang dari 2 ha malah dianggap legal, kalau suhu sedang tidak baik itu kan bisa menyebar, ini yang jadi pertanyaan kami atas masalah karhutla,” kata Fadhil kepada Investor Daily di Jakarta, Minggu (12/10).

Fadhil mengungkapkan, pemerintah di satu sisi ingin terkesan melindungi dengan mewajibkan penerapan zero burning system bagi perusahaan perkebunan, termasuk sawit, dan HTI. Tapi di sisi lain menerapkan kebijakan yang berbeda. Bagi perusahaan perkebunan ataupun HTI yang telah mengeluarkan investasi, mencederai investasinya dengan melanggar ketentuan, artinya melakukan pembukaan lahan dengan cara bakar adalah mustahil.

Baca selengkapnya di Investor Daily versi cetak di https://subscribe.investor.id

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

BAGIKAN