Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua KPK H Firli Bahuri. Foto: Istimewa

Ketua KPK H Firli Bahuri. Foto: Istimewa

KPK SELAMATKAN POTENSI KERUGIAN NEGARA RP 592 T

Optimalisasi Kebijakan One Map Policy Penetapan Kawasan Hutan Penting untuk Memutus Korupsi dari Hulu ke Hilir

Rabu, 28 Juli 2021 | 19:26 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan, optimalisasi kebijakan One Map Policy penetapan kawasan hutan penting untuk memutus korupsi dari hulu ke hilir. Sementara itu, hingga kini, KPK telah menyelamatkan potensi kerugian negara Rp 592 triliun.

"Hari ini, KPK bersama tim Stranas PK melakukan Webinar Pengukuhan Kawasan Hutan Legal dan Legitimate bersama 
Kepala Staf Presidenan; Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; Guru Besar Institut Pertanian Bogor Prof Hariadi Kartodihardjo; Frangky Samperante dari Pusaka Belanta Rakyat; para pejabat dari K/L dan pemda; serta Perwakilan Masyarakat Sipil. Pengukuhan kawasan hutan (PKH) merupakan salah satu prasyarat utama bagi segala kegiatan berusaha dan nonberusaha di kawasan hutan. Kawasan hutan haruslah memiliki kejelasan status, keberadaan dengan pengakuan, serta terbebas dari hak-hak pihak ketiga," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu, 29 Juli 2021.

Sejak pertengahan tahun 2020, KPK telah berupaya mendukug program pemerintah untuk pertumbuhan investasi dalam ilklim berusaha yang sehat, melalui langkah kerja sama KPK dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian BUMN.

Jika implementasi Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) kawasan hutan sudah tercapai 100%, maka konflik tenurial, ketidakpastian penguasaan lahan, hingga perilaku korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam kegiatan usaha bisa terurai secara perlahan tapi pasti, dari hulu ke hilir.

Kepastian Hukum
Penetapan kawasan hutan memberi kepastian hukum untuk pemerintah mempertahankan keberadaanya sebagai hutan tetap, sehingga kegiatan berusaha dan nonberusaha di kawasan hutan bisa disiplin mengikuti tata ruang dan wilayah yang disesuaikan dengan PKH.

"Ini untuk memastikan investor mau menanam modal di Indonesia, karena ada kepastian hukum terkait dengan lahan yang digunakan, termasuk juga praktik ekonomi dan kegiatan usaha di Indonesia," kata Firli.

Selain kepastian hukum, kebijakan ini juga memberikan pelayanan kepada pengusaha, agar investor mau datang ke Indonesia. 

"Investor ini penting untuk menjamin kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sesungguhnya, modal kita dalam rangka menjamin kesejahteraan rakyat tidak cukup dengan APBN, tapi kita dorong dengan dana-dana yang berasal dari investor. Tapi investor kan harus yakin Indonesia memberikan harapan dalam berusaha," papar Firli Bahuri.

Penetapan Kawasan Hutan Sudah 61% 
KPK berharap, melalui penetapan kawasan hutan itu, tindakan dan kerja sama oleh oknum dalam dunia usaha yang koruptif dalam upayanya mengubah fungsi kawasan hutan dan melanggar ketetapan hukum yang sah, bisa hilang dan tidak terjadi lagi. Masa depan ini sesuai dengan cita-cita KPK, yaitu menghilangkan korupsi di Indonesia. 

"Di sisi lain, KPK juga telah menghasilkan penyelamatan potensi kerugian negara Rp 592 triliun. Angka ini sungguh besar. KPK terus berupaya untuk melakukan upaya-upaya penyelamatan aset milik negara maupun daerah," ujar Firli Bahuri.

Penetapan kawasan ini tidak hanya memberi kekuatan hukum bagi negara, tetapi juga legitimasi bagi masyarakat untuk mempertahankan kawasan hutan di wilayahnya, sebagai lapisan utama dan modal hidup generasi ke depan. 

Aksi pencegahan korupsi yang dilaksanakan Stranas PK pada tahun 2021-2022, lanjut dia, adalah percepatan kepastian perizinan sumber daya alam melalui implementasi Kebijakan Satu Peta. "Indikator keberhasilannya adalah penetapan 18.056.925,2 ha dari 5 provinsi yaitu Riau, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, dan Papua," katanya.

KPK, lanjut dia, memahami tantangan capaian penetapan kawasan hutan. Ini seperti aksesibilitas wilayah yang akan ditata batas secara topografi sulit dilaksanakan tata batasnya, soal penyelesaian hak-hak pihak ketiga dalam tata batas kawasan hutan, dukungan anggaran dan SDM, serta perlunya komitmen yang tinggi dari stakeholder terkait.

KPK melalui Strategi Nasional Pencegahan Korupsi dan fungsi koordinasi mendorong percepatan pencapaian penetapan kawasan hutan, bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemeritah daerah provinsi/kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM. Capaian penetapan kawasan hutan ini harus terus dimaksimalkan. 

"Kini, penetapan kawasan hutan sudah tercapai 61% se-Indonesia, masih tersisa 37 juta hektare yang belum ditetapkan. Padahal, UU Cipta Kerja mensyaratkan 2 tahun harus selesai. KPK melalui Stransa PK dan fungsi koordinasinya mendorong percepatan pencapaian ini bersama-sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi/kabupaten, universitas, mitra pembangunan dan LSM," ujar Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN