Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Beritasatu Media Holdings selaku Moderator Primus Dorimulu (kiri) bersama pembicara Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi H. Achsien, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisnido) Hery Gunardi, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nurhidayat saat acara Financial Innovation bertema Prospek Cerah Bisnis Syariah live di Beritasatu News Channel, live via zoom dan live streaming di Beritasatu.com, Kamis (21/10/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

Direktur Beritasatu Media Holdings selaku Moderator Primus Dorimulu (kiri) bersama pembicara Sekjen Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Iggi H. Achsien, Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisnido) Hery Gunardi, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nurhidayat saat acara Financial Innovation bertema Prospek Cerah Bisnis Syariah live di Beritasatu News Channel, live via zoom dan live streaming di Beritasatu.com, Kamis (21/10/2021). Foto: Beritasatu Photo/Uthan AR

BSI Disarankan Beralih Status Jadi Bank BUMN Tahun 2022

Jumat, 22 Oktober 2021 | 14:08 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) selama ini dikenal sebagai bank milik pemerintah. Meski demikian, BSI sesungguhnya masih bersatatus anak usaha Badan Usaha Milik Negara, sehingga  tidak menyandang status persero. 

BSI pun disarankan menjadi bank badan usaha milik negara (BUMN) dengan diberi label 'persero' melalui keikutsertaan saham merah-putih  tahun depan. Dengan demikian BSI dapat menjadi wajah pemerintah dalam industri keuangan syariah dunia.

Hal itu disampaikan Sekjen Masyarakat Ekonomi Indonesia (MES) Iggi H Achsien pada acara Financial Innovation: Prospek Cerah Bisnis Syariah di Beritasatu TV, Kamis (21/10). Turut hadir dalam kesempatan itu Ketua Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) Hery Gunardi dan Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah (AASI) Indonesia Tatang Nurhidayat.

Menurut Iggi, BSI sudah membawa nama Indonesia di mata dunia sehingga layak nantinya disematkan menjadi bank BUMN, bukan lagi anak usaha BUMN. Dia berharap hal tersebut dapat diimplementasi secepatnya, bahkan kalau bisa tahun depan. Hal itu dapat mencerminkan komitmen lebih lanjut dari pemerintah bagi BSI maupun bagi pertumbuhan industri keuangan syariah.

"Kalau BSI masuk menjadi BUMN maka akan menjadi Himbara kelima, paling tidak ada kepemilikan pemerintah RI secara langsung, misal ada saham dwiwarna merah-putih walaupun hanya selembar. Ini masih proses dan ini baru harapan, saya tidak mau mendahului. Mudah-mudahan di tahun depan bisa terwujud," ujar Iggi.

Dia menerangkan, saat ini total aset keuangan syariah Indonesia masih di peringkat tujuh global, meski seluruh industri keuangan syariah tetap tumbuh saat pandemi. Pencapaian itu pun diharapkan terus berlanjut dan bisa dilakukan lebih masif sehingga peringkat sektor keuangan syariah Indonesia bisa meningkat.

"Mudah-mudahan estimasi kami dalam tiga tahun ke depan bisa meningkat lebih kuat melihat adanya terobosan-terobosan oleh pemerintah melalui KNEKS serta kebijakan-kebijakan yang diambil. Di sektor keuangan sendiri, salah satu terobosannya adalah merger BSI. Merger ini harus diapresiasi dan menjadi terobosan, dampaknya secara nasional dan internasional mulai akan terasa pada tahun-tahun mendatang," beber dia.

Iggi menilai, pertumbuhan anorganik BSI akan lebih cepat lagi, seiring aksi korporasi juga akan lebih banyak di tahun mendatang. Pada saat yang sama, hal itu turut mendorong pertumbuhan aset pada industri keuangan syariah lainnya. Dengan agresivitas BSI di tahun mendatang, asuransi syariah yang menjadi bisnis turunan bank syariah akan terus tumbuh. Begitu juga pasar modal syariah melalui reksa dana syariah dan penerbitan sukuk yang tentu akan terus bergulir.

Lebih lanjut, dia menuturkan, BSI dan sejumlah industri jasa keuangan lain, serta setiap pelaku dari ekosistem ekonomi syariah menjadi ujung tombak menjadi pusat halal supply chain di dunia. Mengutip Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin, Iggi menerangkan, ekspor makanan halal terbesar untuk daging unggas dikontribusikan oleh Brazil dan diserap aktif oleh Arab Saudi. Suatu catatan negatif bagi Indonesia yang seharusnya bisa memanfaatkan potensi tersebut. Hal sama terjadi pada ekspor daging sapi terbesar masih dikuasai Australia dan Selandia Baru.

"Ini menjadi catatan agar Indonesia bisa melakukan hal yang sama. Maka ekosistem halal value chain harus bisa dibantu. Secara sederhana misalnya sertifikasi halal untuk perusahaan atau UMKM. Saat ini yang beredar di masyarakat adalah sertifikasi itu dianggap lama dan mahal. KNEKS berupaya hal itu bisa dilakukan cepat dan murah. Realisasinya dilakukan bersama MES untuk turut adanya pendampingan UMKM untuk bisa cepat dan murah," jelas dia.

Sementara itu, Iggi menerangkan, ekonomi syariah tentu tidak melulu bicara keuangan syariah, melainkan harus melihat ekosistem secara keseluruhan. Dengan potensi penduduk muslim terbesar di dunia, Ranking Global Islamic Economic Indicator menyematkan Indonesia di peringkat empat, di bawah Malaysia, Arab Saudi, dan UEA.

Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (YBSMU) yang merupakan mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan program 10ribu untuk Sejuta Kebaikan pada kuartal IV- 2021.
Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat (YBSMU) yang merupakan mitra strategis PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) meluncurkan program 10ribu untuk Sejuta Kebaikan pada kuartal IV- 2021.


"Ini menjadi ironi karena potensi Malaysia sebenarnya tidak terlalu besar, sedangkan Arab Saudi ada Ka'bah disana, sementara Indonesia memiliki penduduk muslim terbesar. Indonesia juga menempati peringkat ketiga terkait fesyen muslim, nomor empat di halal, posisi lima di media dan rekreasi, keuangan syariah menempati peringkat enam, dan industri obat-obatan dan kosmetik di posisi tujuh, dan muslim travel di peringkat delapan," kata dia.

Iggi kembali mengingatkan bahwa berbagai peluang harus bisa dimanfaatkan pelaku ekonomi syariah dan industri keuangan syariah, baik di perbankan syariah, IKNB syariah, maupun pasar modal syariah. Selain menyoal peringkat di atas, ekspor fesyen muslim dan kosmetik yang tercatat terus meningkat di masa pandemi masih kalah besar dibandingkan realisasi impor, sehingga tentu neraca perdagangan Indonesia pada sektor tersebut tercatat defisit.

"Hal itu yang harus dibalik dalam jangka waktu dekat. Harapannya MES dapat memberi kontribusi untuk membantu mengakhiri ironi yang ada," kata dia.

Bangun Asuransi Syariah
Ihwal BSI, kata dia, peluang bisa saja diambil BSI untuk nantinya melahirkan asuransi jiwa syariah maupun asuransi umum syariah besar dengan captive market yang dimiliki perusahaan. Menurut dia, hal itu lebih mungkin dilakukan jika BSI berstatus bank BUMN, seperti bank BUMN pendahulunya yakni Bank Mandiri lewat AXA Mandiri dan BRI melalui BRI Life.

Oleh karena itu, melihat penetrasi asuransi yang masih rendah dan berbagai macam potensinya, BSI diharapkan punya asuransi syariah besar sendiri. Apalagi BSI saat ini dinilai sudah solid, sehingga dukungan bisa dilakukan kepada anak perusahaan nantinya untuk ikut solid dan tumbuh cepat. Hal itu secara langsung dipercaya mendukung perkembangan industri keuangan syariah lebih lanjut.

"Harapan pertama itu BSI bisa menjadi Himbara kelima. Kedua, semua ikhtiar mulai dari sekarang dan berkelanjutan berikut sinergi dari semua pihak. Insya Allah dengan ikhtiar tersebut akan mengakhiri ironi Indonesia sebagai penduduk muslim terbesar tapi kontribusi ke ekonomi nasional dan global masih belum seberapa. Di tahun mendatang, diharapkan tidak lagi disebut tidak seberapa, tapi sudah signifikan dan makin signifikan," tandas dia.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama BSI Hery Gunardi menyampaikan, di Indonesia atau negara lain, bank memang menjadi anchor karena memiliki basis nasabah yang besar. Misalnya sekarang BSI sudah memiliki nasabah sebanyak 15-16 juta yang dapat menjadi modal dasar untuk melakukan bisnis cross selling. Artinya, sangat memungkinkan bagi BSI untuk menjadi konglomerasi keuangan syariah.

Hery Gunardi,  Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). dalam diskusi Zooming with Primus - Dana Haji Dijamin LPS, live di BeritasatuTV, Kamis (8/7/2021). Sumber: BSTV
Hery Gunardi, Ketua Umum Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo). dalam diskusi Zooming with Primus - Dana Haji Dijamin LPS, live di BeritasatuTV, Kamis (8/7/2021). Sumber: BSTV


"Di suatu hari nanti mimpinya mungkin dia (BSI) akan memiliki insurance, baik life maupun general. Kemudian asset managementfintech untuk wakaf, serta perusahaan yang masuk pada ekosistem lainnya. Istilahnya orang tuanya (BSI) itu sudah kaya duluan, sehingga anak-anaknya bisa cepat kaya dan tumbuh juga," ujar Hery.

Dengan demikian, sambung dia, perlu ketahanan modal yang memadai untuk BSI setidaknya bisa menghadirkan anak perusahaan asuransi, asset management, maupun fintech yang memiliki bisnis baik. Tentu berbagai potensi pengembangan bisnis BSI sangat memungkinkan terjadi di berbagai aspek guna mendukung ekonomi syariah di Indonesia.

"Saya rasa itu possible, beberapa bank dan BUMN lain polanya juga seperti itu dan ternyata sukses. Misalnya Bank Mandiri membuat AXA Mandiri dengan joint venture bersama AXA, dan menjadi perusahaan asuransi yang sukses menjalankan bisnis bancassurance, bahkan di dunia bukan hanya di Indonesia. Dengan produktivitas baik dan ROE pernah mencapai 70-80%, ini sangat menarik dan sangat mungkin untuk diaplikasi di BSI juga," tutur Hery.

Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) Tatang Nurhidayat mengatakan, kehadiran perusahaan asuransi syariah dengan skala besar memang dinantikan industri. Hal itu menjadi pekerjaan rumah yang AASI selalu dikomunikasikan dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) sebagai perpanjangan tangan pemerintah.

"Jadi memang tidak semuanya (bisa besar), akan tetap ada seleksi alam. Seperti perbankan akan ada top tier, dan second layer dan third layer. Kita mendorong ketentuan pemisahan unit usaha syariah mewujudkan perusahaan asuransi syariah yang besar dan dapat berkompetisi dengan baik, serta sustainable," ucap Tatang.

Karena menurut dia, dukungan pemerintah ke perbankan relatif lebih maju dibandingkan untuk industri perasuransian, lewat kehadiran BSI. Nyatanya, belum ada kabar yang santer tersiar dari pemerintah untuk membentuk suatu perusahaan syariah. Namun demikian, inisiatif tentu tidak harus datang hanya dari pemerintah tapi banyak pihak bisa ikut terlibat.

Salah satunya adalah upaya pemisahan diri (spin off) unit usaha syariah dari perusahaan asuransi. Tatang menyebut, beberapa perusahaan sudah menyelesaikan rencana aksi pemerintahan usaha di akhir tahun 2021 dan mulai pelaksanaan di tahun 2022. Baru sebanyak 13 perusahaan asuransi syariah yang berdiri sendiri. Seiring dengan perkembangan spinoff tersebut, diharapkan skala bisnis perusahaan asuransi syariah bisa terus beranjak ke arah positif.

Tatang menegaskan, industri asuransi syariah optimistis berkembang secara berkelanjutan. Apalagi didukung dengan sejumlah aksi dari pemerintah dan swasta. Hal itu tercermin dari realisasi bisnis sampai Agustus 2021 yang masih tumbuh baik.

"Alhamdulillah performa industri asuransi syariah cukup baik. Pertumbuhan kontribusi mencapai 44,6%, pertumbuhan aset 4,7%. Hasil investasi juga sudah rebound, kalau Agustus 2020 itu masih negatif Rp 1,3 triliun maka pada Agustus 2021 sudah hampir Rp 0 atau tinggal menyisakan negatif Rp 100 miliar. Sehingga bisa dikatakan rebound, tinggal kita berharap bisa tetap berlanjut dan dapat mencatatkan hasil investasi yang positif pada bulan selanjutnya," ungkap dia.

Tambah Modal
Hery menambahkan, pemegang saham BSI saat ini sekitar 50,08% adalah BBRI, 25% itu BBNI, dan 17,5% itu adalah BMRI. Sisanya adalah publik tapi dengan porsi masih dibawah 7,5%. BSI tentu akan berupaya meningkatkan batasan free float tersebut sesuai arahan regulator. Di sisi lain, perusahaan juga tetap berencana untuk meningkatkan modal.

"Karena dengan ukuran ini, modal perlu ditingkatkan untuk meningkatkan CAR. Serta kemampuan pembiayaan lebih masif, tidak hanya bagi UMKM, konsumer, tapi juga masuk pada sektor korporasi, termasuk ikut membiayai proyek infrastruktur dan proyek pemerintah yang juga membutuhkan permodalan solid. (aksi korporasi) Mungkin di Q2 tahun depan," beber dia.

Hery yang juga dipercaya sebagai Ketua Asbisindo menyampaikan, selama ini perbankan syariah itu susah bergerak karena keterbatasan-keterbatasan. Kalau modal tidak terlalu besar tentunya kemampuan juga tidak terlalu besar. Artinya untuk dapat melakukan pembiayaan atau nasabah besar juga tidak bisa, paling tidak masuk di lapis kedua atau ketiga sehingga tertinggal.

Tapi dalam beberapa waktu belakangan pemerintah menunjukkan dukungan terhadap keuangan dan perbankan syariah yang masif.  Dengan inisiatif pemerintah membentuk KNEKS juga sudah memperlihatkan pemerintah untuk membangun blueprint industri ekonomi dan keuangan syariah.

Dia menilai, perbankan syariah  belakangan sudah dilihat sebagai alternatif pembiayaan yang bagus karena masyarakat melihat lebih transparan, memiliki keberpihakan, dan tidak memberatkan. Sehingga pada masa pandemi ini pertumbuhan perbankan syariah cukup memiliki daya tahan yang kuat, bahkan tumbuh kuat baik di pembiayaan dan pendanaan.

Di tengah kondisi ekonomi yang tengah menantang, sebetulnya sulit untuk perbankan tumbuh. Tapi aset perbankan syariah sampai dengan Juli 2021 tumbuh sebesar 16,35%. Dari sisi pembiayaan tumbuh 6,82% dan pendanaan tumbuh 17,98%. "Ini tanda-tanda yang positif, artinya masyarakat juga melirik bahwa perbankan syariah ini sudah cukup kompetitif. Terutama di sisi misalnya masyarakat ingin memiliki rekening kedua atau ketiga, yang tadinya di perbankan konvensional. Karena untuk melakukan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) itu biasanya menggunakan rekening perbankan syariah," kata dia.

Potensi yang besar chain yang nilainya mencapai lebih dari Rp 4.300 triliun, memang diharapkan peran dari perbankan dan keuangan syariah untuk mengambil posisi dan memberikan kontribusi. Hery mengatakan, BSI bersyukur atas penggabungan dari tiga bank sehingga memiliki kemampuan modal sekitar Rp 24 triliun.

"Kami juga melihat adalah merger tiga bank syariah BUMN menjadi BSI yang menjadi milestone penting dan  jadi bank terbesar ketujuh di Indonesia dengan jaringan aset hampir Rp 260 triliun di Desember 2020, lebih 1.300 cabang, memiliki infrastruktur digital cukup baik, dapat memberikan pelayanan ZISWAF dan informasi spiritual. Ini akan menjadi terobosan kuat," kata dia.

Tantangan
Hery mengemukakan, momentum baik saat ini harus digunakan dengan baik. Tinggal mencari cara memanfaatkan ruang sebaik mungkin, agar kekuatan perbankan syariah ini menjadi salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi. "Tentu perbankan konvensional ini kuat, mesin baru dari perbankan syariah ini juga harus kuat. Sehingga nantinya ada dua mesin untuk bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk bisa lepas dari krisis dan tumbuh di masa yang akan datang," jelas dia.

Ada dua pekerjaan rumah bagi perbankan syariah yaitu market share pembiayaan dan literasi masyarakat, kedua hal yang saling terhubung. Market share pembiayaan saja masih dibawah 7% dibandingkan total perbankan, dengan jumlah pembiayaan perbankan syariah itu Rp  405 triliun.

Sedangkan tantangan lain adalah melakukan literasi keuangan syariah. Hery menyatakan, beberapa hal yang dilakukan BSI bersama KNEKS adalah program literasi Goes to Campus. Sebuah program sederhana bagi para mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia. BSI sendiri memiliki program bersama lima kampus terbesar seperti IPB, UI, Unpad, UMJ, dan Universitas Brawijaya. Program akan diteruskan ke kampus lain sekaligus upaya BSI membuat kurikulum keuangan syariah dalam proses belajar mengajar kampus.

"Sehingga makin banyak anak didik yang mengerti keuangan dan perbankan syariah. Ujungnya tidak hanya mengejar literasi, tapi menjadi bagian dari upaya meningkatkan link and match. Karena selama ini pembelajaran di kampus-kampus Indonesia, baik di universitas islam maupun konvensional, belum tentu cocok dengan kebutuhan di perbankan syariah," ungkap dia.

Hery menambahkan, BSI juga punya program khusus melalui BSI University bekerja sama dengan lembaga lainnya yang secara masif meningkatkan literasi. Hal itu dinilai tidak bisa dikerjakan sendiri oleh perbankan, tapi perlu keterlibatan banyak pihak, baik regulator seperti BI dan OJK, organisasi masyarakat seperti NU.

BSI juga banyak menyasar transaksi para milenial melalui BSI Mobile, karena banyak juga milenial yang mau hijrah sehingga perlu untuk disediakan wadah. "Kita juga punya ide baru misalnya dengan membangun suatu gerakan Gen Syariah, nantinya kita akan menyediakan tempat-tempat seperti co-working space atau tempat untuk UMKM Indonesia untuk mendidik para milenial ini menjadi pengusaha sekaligus untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari BSI," tandas Hery. (pri)

Editor : Frans (ftagawai@gmail.com)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN