Menu
Sign in
@ Contact
Search
Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Nirwono Joga, Direktur Eksekutif Pusat Studi Perkotaan

Habitat Kota Bebas Karbon

Jumat, 8 Oktober 2021 | 12:00 WIB
Nirwono Joga *) (redaksi@investor.id)

Setiap tahun pada hari Senin awal bulan Oktober diperingati sebagai Hari Habitat Dunia (HHD), yang kali ini jatuh pada tanggal 4 Oktober. Tema yang diusung ialah ”Accelerating Urban Action for A Carbon-Free World”. Tujuan HHD yakni merefleksi kebijakan pemerintah terhadap kota atas hak dasar warga untuk hunian layak, sehat, dan berkelanjutan.

Kita memiliki kekuatan dan tanggung jawab untuk membentuk masa depan kota yang diinginkan. Tema tahun ini menegaskan bahwa kota bertanggungjawab terhadap produksi 70% emisi karbon dioksida dunia yang dihasilkan dari transportasi, bangunan, energi, dan pengelolaan sampah kota yang menyebabkan emisi gas rumah kaca.

Masa depan planet kita bergantung pada pemerintah dan organisasi lokal, regional, dan nasional; komunitas masyarakat; institusi akademis; sektor swasta. Seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mewujudkan kota inklusif, bebas karbon, dan berkelanjutan.

HHD merupakan momentum untuk menggaungkan kampanye global Race to Zero dan ClimateAction4Cities. UN Habitat mendorong pemerintah daerah untuk membangun habitat kota bebas emisi karbon. Di tengah pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda berbagai kota dunia, sudah saatnya pemerintah mewujudkan kota bebas karbon. Suhu udara kota yang semakin meninggi, musim kemarau yang bertambah kering hingga tingkat polusi udara yang memburuk perlu mendapat perhatian serius pengambil kebijakan kota. Lalu, langkah apa yang harus dilakukan?

Pertama, pembangunan kota harus berkelanjutan yakni pembangunan yang dilakukan berdasarkan prinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang (Gru Brundtland, 1987). Pembangunan kota berkelanjutan berbasis kepada empat pilar yakni ekonomi, sosial, lingkungan hidup, serta tata kelola dan hukum. Penting untuk melibatkan peran empat pihak yakni pemerintah dan parlemen, akademisi dan pakar, filantropi dan bisnis, serta organisasi masyarakat dan media massa/sosial. Kerja sama didasarkan pada prinsip kesetaraan, partisipatif, akuntabel, dan saling mendukung.

Habitat kota bebas karbon harus didukung perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, pengolahan air secara lestari, pengembangan transportasi berkelanjutan, penerapan bangunan hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pemberdayaan komunitas hijau.

Seluruh pemangku kepentingan harus bekerja sama untuk mewujudkan kota inklusif, bebas karbon, dan berkelanjutan.

Kedua, penyumbang polusi udara kota berasal dari sektor transportasi (25%), sumber manusia (22%), rumah tangga (20%), aktivitas industri (15%), serta debu alami dan garam (18%) (Federico Karagulian, 2015). Untuk itu pemerintah harus memperbaiki mutu udara, menjamin ketersediaan udara bersih, dan menekan emisi gas buang.

Pemerintah kota dapat membangun, mengembangkan, atau meremajakan kawasan pusat-pusat kota (perkantoran, perbelanjaan/pasar rakyat, wisata, pendidikan) dan simpul-simpul transportasi publik (terminal/stasiun/halte) berbasis pergerakan manusia. Kawasan pusat kota dikembangkan menjadi kawasan bebas kendaraan untuk menekan emisi karbon dan polusi udara. Warga dibuat nyaman dan aman berjalan kaki di trotoar atau bersepeda yang didukung infrastruktur sepeda yang memadai saat beraktivitas harian.

Habitat kota bebas karbon harus didukung perencanaan dan perancangan berwawasan lingkungan, penyediaan ruang terbuka hijau, pengelolaan sampah dan limbah ramah lingkungan, pengolahan air secara lestari, pengembangan transportasi berkelanjutan, penerapan bangunan hijau, pemanfaatan energi terbarukan, dan pemberdayaan komunitas hijau.

Ketiga, pemerintah membangun transportasi publik yang terintegrasi baik secara sistem (harga, tiket, tujuan) maupun fisik (jembatan penghubung ke antarterminal/stasiun/halte). Gedung parkir komunal dibangun untuk warga penghuni dan park and ride untuk tamu, pengunjung, atau penumpang transportasi massal.

Pemerintah DKI Jakarta harus segera menerapkan jalan berbayar elektronik di jalan protokol, perluasan kebijakan ganjil-genap, serta parkir elektronik progresif. Seluruh angkutan umum yang tidak lulus uji emisi harus berhenti beroperasi. Remajakan seluruh armada bus kecil, sedang, dan besar, terutama yang telah berusia 10 tahun ke atas. Rute angkutan umum ditata ulang agar tidak tumpang tindih dengan transportasi massal. Transportasi daring menjadi pengumpan dari permukiman ke halte atau stasiun terdekat.

Keempat, pengembangan kota harus berimbang antara ruang terbangun kota dan ruang terbuka hijau (RTH). Bangunan gedung pemerintah dan swasta diretrofit menjadi bangunan gedung hijau. Seluruh proses pengajuan izin mendirikan bangunan baru wajib memenuhi kriteria bangunan gedung hijau. Pengawasan dan penindakan ke kawasan industri (kecil-besar) terkait pengendalian asap dan limbah pabrik, di mana harus memiliki cerobong buangan gas sisa pabrik jika emisi melampaui batas baku mutu.

Kota kudu menyediakan RTH minimal sebesar 30% dari total luas kota, sebagai paru-paru kota yang berfungsi untuk menyaring gas polutan, menghasilkan oksigen untuk bernapas, menciptakan iklim mikro kawasan pusat kota/permukiman, serta meredam pulau-pulau panas kota. Pohon yang berjajar di jalur hijau menjadi peneduh dan pengarah jalan, kolong jalan/jembatan layang, serta di bawah saluran udara tegangan tinggi. Pohon juga ditanam di taman lingkungan/kota/pemakaman, kebun raya, serta hutan kota/pantai/mengrove.

 

*) Koordinator Pusat Studi Perkotaan

Editor : Totok Subagyo (totok_hs@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com