Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Ilustrasi emisi karbon dioksida (CO2). ( Foto; geographical.co.uk )

Perdagangan Emisi Karbon Berpotensi Jadi Peluang Bisnis

Selasa, 26 Oktober 2021 | 13:05 WIB
Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – Perdagangan emisi karbon (cap and trade) merupakan salah satu instrumen Indonesia untuk merealisasikan komitmennya menuju netral karbon atau net zero emission pada 2060. Namun, penerapan perdagangan emisi karbon ini juga berpotensi menjadi peluang bisnis baru bagi perusahaan.

Untuk membangun kesadaran akan manfaat perdagangan karbon, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menggelar uji coba perdagangan emisi karbon yang melibatnya sejumlah PLTU pada Maret-Agustus2021. Namun, berbeda dengan pajakkarbon yang diterapkan mulai April 2022,

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Rida Mulyana menyebutkan bahwa uji coba perdagangan karbon ini masihbersifat suka rela.

“Kemarin itu hasil evaluasinya menjanjikan, dan itu menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia telah melaksanakan carbon credit untuk menuju net zero emission,” kata dia dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (22/10).

Pajak Karbon
Pajak Karbon

Diakuinya, efektifitas perdagangan karbon belum menjadi tujuan utama dari uji coba yang telah digelar. Pihaknya ingin membangun kesadaran pelaku bisnis yang selama ini ditengarai sebagai polutan untuk mulai menurunkan emisi, dan pada saatnya memperbanyak pengembangan energi terbarukan.

Pemilik PLTU yang menjadi peserta uji coba, sebut Rida, juga puas dengan uji coba perdagangan karbon tersebut dan mendorong pemilik PLTU lain untuk turut berupaya mengurangi emisinya sampai di bawah ambang batas yang ditentukan.

Hal ini lantaran pemilik PLTU melihat peluang bisnis yang bisa diperoleh begitu emisi yang dihasilkan bisa di bawah batas.

“Karena begitu di bawah cap, mereka melihat peluang bisnis, sedikit banyak mereka bisa jual ke pihak lain. Kalau misalnya semua PLTU sudah di bawah cap, tinggal dijual ke pabrik semen atau baja, yang mungkin cap-nya kelebihan dan memerlukan kompensasi untuk membeli carbon credit dari pihak lain,” jelas Rida.

Mekanisme cap and trade yang digunakan dalam uji coba dimulai dengan penetapan batas emisi PLTU berdasarkan intensitas emisi tertimbang pada 2019 oleh pemerintah, yakni 0,918 ton CO2 per megawatt hour (MWh) untuk PLTU di atas 400 megawatt (MW), 1,013 ton CO2 per MWh untuk PLTU 100-400 MW, dan 1,094 ton CO2 per MWh untuk PLTU Mulut Tambang. Pemerintah juga menetapkan harga emisi karbon sebesar Rp 30 ribu per ton.

Perdagangan dilakukan untuk selisih antara realisasi dan batas emisi karbon yang diperbolehkan.

Bagi perusahaan energi terbarukan, perdagangan karbon menjadi sebuah peluang.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) Muhammad Baron, pihaknya kini telah memiliki tujuh PLTP yang terdaftar sebagai proyek kredit karbon dan memiliki sertifikasi internasional.

“Ini akan menambah nilai keekonomian (added value) dari pembangkit terkait sekaligus berkontribusi terhadap lingkungan,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute of Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menambahkan, penerapan pajak karbon maupun perdagangan karbon seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ganjalan pertumbuhan ekonomis nasional.

Pasalnya, kedua skema itu tidak selalu mengakibatkan kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang berujung pada penyesuaian tariff listrik dan berdampak pada industri. Secara teori, lanjutnya, entitas yang terkena kewajiban menurunkan emisi akan mencari cara yang paling efektif dan murah, salah satunya dengan memanfaatkan energy terbarukan dan efisiensi energi.

“Kalau pembangkit listrik (PLTU) melakukan peningkatan efiesiensi thermal, maka selain terjadi penurunan emisi, biaya operasi akan berkurang. Mungkin ada dampak kenaikan biaya jangka pendek, tapi dalam jangka panjang akan lebih murah,” ungkap Fabby.

Namun, lanjut Fabby, pemerintah harus memastikan bahwa instrument cap and trade ini dapat efektif memangkas emisi dan mendorong pengembangan energi terbarukan. Ketentuan yang ketat terkait emisi gas rumah kaca yang boleh diproduksi oleh pelaku usaha dan harga karbon yang optimal menjadi kuncinya.

“Faktor yang menentukan adalah tingkat harga karbon yang bisa memaksa pelaku ekonomi/usaha mengubah preferensi ke teknologi rendah karbon, serta desain kebijakan yang mencegah pelaku usaha pass-through biaya penurunan emisi jangka pendek kepada konsumen,” tegas Fabby.

Harga ini biasanya mengacu pada biaya pengurangan atau penurunan emisi dari penggunaan teknologi tertentu (abatement cost).

“Kalau mengacu pada laporan IEA, abatement cost beberapa jenis teknologi energi berkisar antara $ 3 per ton sampai $ 130 per ton. Menurut saya harga Rp 30 per kg jauh dari memadai untuk mendorong transformasi yang signifikan. Idealnya harga karbon di atas $ 30 per ton untuk akselerasi penerapan teknologi rendah karbon,” ungkapnya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana justru yakin harga yang telah ditetapkan akan mendorong transisi energi. Apalagi, di sisi lain, pemerintah masih akan mengatur batas maksimal emisi yang dapat diproduksi.

“Agar hal itu terjadi [pergeseran ke energi terbarukan], Kementerian ESDM tetapkan cap yang membuat kondisi bahwa akan lebih baik bergeser ke energi terbarukan,” kata dia.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN