Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo Asabri

Logo Asabri

10 MI Ditetapkan Jadi Tersangka Kasus Asabri dengan Kerugian Rp 22,78 Triliun

Rabu, 28 Juli 2021 | 19:38 WIB
Prisma Ardianto (prisma.ardianto@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan sepuluh manajer investasi (MI) sebagai tersangka terkait kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT Asabri (Persero). Sejumlah MI itu dinilai tidak profesional dan independen dalam mengelola reksa dana.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak menyampaikan, tersangka Korporasi MI yang dimaksud diantaranya adalah PT IIM, PT MCM, PT PAAM, PT RAM, PT VAM, PT ARK, PT OMI, PT MAM, PT AAM, dan PT CC. Penetapan tersangka terhadap MI itu dilakukan berdasarkan gelar perkara (ekspose) yang diketahui dari hasil pemeriksaan para pengurus MI.

"Hasil pemeriksaan terhadap pengurus manajer investasi telah menemukan fakta reksa dana yang dikelola oleh manajer investasi pada pokoknya tidak dilakukan secara profesional serta independen, karena dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pihak pengendali tersebut. Sehingga, mengakibatkan kerugian keuangan negara yang digunakan/dimanfaatkan oleh manajer investasi," kata Leonard dalam keterangan resmi, Rabu (28/7).

Dia menjelaskan, tindakan dari sejumlah MI itu bertentangan dengan ketentuan peraturan pasar modal dan fungsi MI, serta peraturan lainnya yang terkait. Hal ini mengakibatkan kerugian keuangan negara pada PT Asabri senilai Rp 22,78 triliun.

Sepuluh tersangka MI tersebut dikenakan Pasal 2 jo Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN