Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso saat acara penyerahan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/7/2021).  Foto: Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koperasi & UKM Teten Masduki dan Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sunarso saat acara penyerahan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (30/7/2021). Foto: Biro Pers dan Media Sekretariat Presiden

12,7 Juta Pelaku Usaha Mikro Terima Bantuan Rp 15,24 Triliun

Senin, 20 September 2021 | 12:58 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

Jakarta, investor.id-Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) hingga Agustus 2021 telah menyalurkan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada 12,70 juta penerima pelaku usaha mikro dengan nilai realisasi anggaran Rp 15,24 triliun. Capaian itu sebesar 99,20% dari pagu anggaran Rp 15,36 triliun.

“Untuk tahun 2021 sudah disalurkan terhadap 12,70 juta penerima bantuan, dengan realisasi  sekitar Rp 15,24 triliun. Dari 12,70 juta penerima masing-masing menerima Rp 1,20 juta,” kata Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Eddy Satriya dalam konferensi pers virtual, Senin (20/9). Secara rinci, penyaluran BPUM tahap pertama dilakukan melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk untuk 7,50 juta penerima, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk 2,20 juta penerima, dan Bank Aceh Syariah untuk 81 ribu penerima. Penyaluran BPUM tahap kedua untuk 2 juta penerima.

Dalam rangka melaksanakan program BPUM pada 2021, Kemenkop UKM telah melakukan beberapa perbaikan pelaksanaan berupa perubahan peraturan yaitu perubahan atas Permenkop No 6 Tahun 2020 dengan menerbitkan Permenkop No 2 Tahun 2021 serta Petunjuk Pelaksanaan BPUM Tahun 2021 No 3 Tahun 2021. Perubahan dan penerbitan ketentuan tersebut dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan program BPUM tahun 2021 dan sebagai tindak lanjut atas hasil reviu dari Aparat pengawasan Intern Pemerintah (Inspektorat Kemenkop UKM dan BPKP) dan hasil pemeriksaan dari BPK RI.

Beberapa perubahan yang dilakukan, pertama, usulan calon penerima BPUM berasal dari satu pintu yaitu dinas yang membidangi koperasi dan UKM dengan tujuan agar memudahkan koordinasi dan agar basis data pelaku usaha mikro daerah tercipta di dinas yang membidangi koperasi dan UMKM. Kedua, dilakukan validasi data usulan calon penerima BPUM dengan data dari Dukcapil untuk validasi data NIK dan data dari Sistem Informasi Kredit program (SIKP) untuk dilakukan validasi data penerima KUR. Ketiga, meminta dokumen NIB/SKU dari pelaku usaha mikro yang mengajukan BPUM untuk meminimalisir ketidaktepatan sasaran.

Eddy menuturkan, dalam rangka pelaksanaan program BPUM 2021, Kemenkop UKM juga telah mengundang dinas yang membidangi koperasi dan UMKM provinsi/kabupaten/kota untuk menyosialisasikan aturan terkait penyaluran BPUM tahun 2021. Undangan itu juga untuk menyampaikan hal-hal penting terkait dengan hasil reviu dari APIP maupun  hasil pemeriksaan dari BPK tahun anggaran  2020 agar dapat digunakan sebagai upaya untuk meminimalkan permasalahan  saat pelaksanaan program BPUM tahun anggaran  2021.

Sebagai sarana koordinasi pelaksanaan program BPUM 2021, telah dibentuk kelompok kerja (pokja) pada dinas yang membidangi koperasi dan UMKM di seluruh Indonesia agar dapat memaksimalkan usulan calon penerima BPUM, khususnya di daerah-daerah yang masih rendah realisasi penerima BPUM pada tahun anggaran  2020. Eddy mengatakan, untuk 2021, daerah yang paling cepat melakukan penyaluran BPUM adalah Jawa Barat. Kemenkop UKM mengusahakan agar penyaluran di Jawa Barat bisa selesai September ini. Namun Kemenkop UKM tetap melakukan penyaluran secara teliti agar bisa tepat sasaran dan sesuai kriteria yang ditetapkan. “Intinya, kita harus melaksanakan sebaik mungkin dan mudah-mudahan bisa terlaksana,” jelas Eddy.

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Jawa Barat Kusmana Hartadji mengatakan, BPUM  penyaluran di Jawa Barat pada tahun 2020 dilakukan untuk  2.465.568 penerima dengan total penyaluran Rp 5,90 triliun. “Sedangkan untuk tahun 2021 ini BPUM telah disalurkan untuk 2.863.983 penerima dengan total penyaluran.  Kalau ditotal tahun 2020 dan 2021 ini sudah tersalurkan sebanyak Rp 9 triliun,” papar Kusmana. 

 

 

 

 

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN