Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Bambang Brodjonegoro.

Bambang Brodjonegoro.

Regulasi Ketenagakerjaan Hambat Peningkatan Daya Saing

Kamis, 25 Juli 2019 | 22:06 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Sejumlah regulasi ketenagakerjaan yang berlaku saat ini dinilai masih menghambat upaya pemerintah untuk meningkatkan daya saing nasional. Kewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon dalam jumlah besar bagi pekerja yang dipecat, seperti diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, justru menjadi hal yang kontraproduktif.

“Apalagi kalau orang yang memang seharusnya dipecat. Pesangon menjadi beban bagi perusahaan, sehingga perusahaan cenderung merekrut tenaga kerja kontrak atau outsourcing. Perusahaan juga tidak mau investasi pada pengembangan tenaga kerja," ucap Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam Forum Konsultasi Pusat dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Jakarta, Rabu (24/7).

Berdasarkan data Global Innovation Index 2018, untuk memberhentikan tenaga kerja di Indonesia, perlu biaya dua kali lebih tinggi dari Turki, 4 kali lebih tinggi dari Brasil, dan 6 kali lebih tinggi dari Afrika Selatan. “Negara-negara ini merupakan negara yang setara dengan Indonesia,” ucap Bambang.

Menurut mantan menteri keuangan itu, regulasi ketenagakerjaaan yang ada selama ini membuat perusahaan kurang berminat melakukan pelatihan formal. Di Indonesia kurang dari 10% perusahaan yang mau melakukan pelatihan formal bagi tenaga kerja maupun orang yang berada di luar pabrik. Angka ini jauh lebih rendah dari negara lain seperti Vietnam, Filipina, dan Tiongkok dimana masing-masingnya mencapai persentase 20%, 60%, dan 80%.

“Kalau tenaga kerja tidak terlatih, bagaimana ingin meningkatkan daya saing. Pasti kualitas mereka seadanya sehingga menganggu produktivitas perusahaan,” kata Bambang.

Secara terpisah, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya masih mendiskusikan tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan tersebut. Pihaknya akan mendorong pasar kerja yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. “Adaptif, artinya saat masuk menjadi lebih mudah. Bukan keluar dari pekerjaan susah. Masuk ke pekerjaan baru lebih susah lagi,” ucap Hanif.

Ia mengatakan, diskusi perlu dilakukan dengan seluruh stakeholder, baik dunia usaha, Kementerian/Lembaga (KL) terkait sampai kalangan akademisi. Perlu ada pemahan yang sama dari semua pihak terkait. “Kita cari pemahaman dulu, karena kita ingin mencari situasi yang baik. Kita buat win-win solution, jangan sampai seperti sekarang,” ucap Hanif.

 

Cari Solusi

Sebelumnya Hanif mengatakan, banyak kepentingan berbeda dan bertentangan yang membuat usulan revisi UU Nomor 13 Tahun 2013 belum menemukan titik akhir. Dalam UU Ketenagakerjaan sekarang ini, ada pasal tertentu sangat disukai pengusaha namun tidak disukai pekerja. Tetapi ada juga pasal tertentu yang disukai pekerja tapi tidak disukai pengusaha.

“Kita harus cari solusi agar seluruh konstruksi hukum dalam UU Ketenagakerjaan yang menyenangkan semua pihak. Meski tidak optimal, dalam implementasinya benar-benar berjalan,“ ucap Hanif.

Usulan revisi UU Ketenagakerjaan mengemuka karena di samping sudah dilakukan judicial review (uji materil) di Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 30 kali. Juga, tantangan masa depan dalam proses bisnis banyak terjadi perubahan sehingga mempengaruhi sisi ketenagakerjaan.

Upaya untuk merevisi UU Ketenagakerjaan ini dilakukan dengan melakukan studi banding dengan beberapa negara lain agar ekosistem ketenagakerjaan Indonesia bisa lebih kompetitif. Misalnya, Pekerja Migran Indonesia (PMI) lebih bagus produktivitasnya dibandingkan tenaga kerja Vietnam.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN