Menu
Sign in
@ Contact
Search
Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Pemerintah Siapkan Langkah Berlapis Sawit Berkelanjutan

Rabu, 31 Juli 2019 | 12:43 WIB
Damiana Simanjuntak (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah tengah mempersiapkan sejumlah langkah sawit berkelanjutan. Dalam waktu dekat, pemerintah berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai sertifikasi sawit berkelanjutan, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Pemerintah mengklaim, Perpres itu memperkuat ketentuan mengenai ISPO yang ada selama ini.

Perpres tersebut rencananya akan mewajibkan petani mengantongi sertifikat ISPO. Dalam prosesnya, pemerintah berjanji memberikan dukungan pembiayaan.

Selain itu, pemerintah juga akan menerbitkan Inpres mengenai rencana aksi sawit berkelanjutan, yang akan memberikan panduan bagi kementerian dan lembaga terkait upaya mempercepat dan mewujudkan sawit berkelanjutan di Indonesia.

Sementara itu, pemerintah tengah memberlakukan Perpres No 88/2017 tentang tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), yang diundangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 11 September 2017.

Selain itu, untuk memberi waktu bagi pemerintah melakukan pendataan perkebunan sawit nasional, diberlakukan Inpres No 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Sawit (Inpres Moratorium Sawit).

"Perpres baru ISPO sekarang sedang dalam proses akhir. Mudah-mudahan, sebelum akhir tahun, sudah bisa terbit. Ketentuan yang lama kurang tegas dalam memberikan dukungan kepada perkebunan kecil. Mestinya, pemerintah bayar saja melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), kan ada duitnya. Dulu, pada saat melahirkan ISPO, ini nggak terbayangkan," kata Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Dialog Industri tentang Menciptakan Industri Sawit Indonesia Yang Berkelanjutan di Jakarta, Rabu (31/7).

Darmin Nasution. Foto: IST
Darmin Nasution. Foto: IST


Perpres penguatan ISPO itu, kata Darmin, diharapkan dapat membenahi perkebunan-perkebunan sawit kecil. Agar benar-benar memenuhi standar prinsip berkelanjutan.

"Ini adalah salah satu dari bagian sustainability (berkelanjutan). Bukan satu-satunya, karena sustainability itu menyangkut pemenuhan standar dalam pengelolaan dan produk. Termasuk, soal ketertelusuran," kata Darmin.

Setelah Perpres itu diterbitkan, ujar dia, petani wajib memenuhi prinsip dan kriteria standar berkelanjutan ISPO. Dengan dukungan pembiayaan pemerintah.

"Berapa saja luasan kebun rakyat, pemerintah akan bantu biayai. Secara penuh," kata Darmin.

Mengenai persyaratan, Darmin mengatakan, pemerintah akan menggunakan Perpres PPTKH. Yakni, untuk menyelesaikan persoalan status lahan kebun sawit petani rakyat yang terindikasi berada di dalam kawasan hutan.

"Pemerintah sudah lakukan di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Pada saat diluncurkan program peremajaan sawit atas lahan sawit rakyat seluas 4..400 hektare (ha). Dimana, sekitar 1.000-an hektare diantaranya berstatus di dalam kawasan hutan. Dengan Perpres PPTKH, lahan itu lalu dikeluarkan dari kawasan hutan," kata Darmin.

Sementara itu, lanjut dia, sejak berlakunya Inpres Moratorium Sawit, hingga saat ini tidak ada penerbitan izin baru untuk ekspansi lahan sawit.

"Kita bukan mau bikin susah, tapi supaya bisa mendata dengan cermat semua kebun sawit. Apakah perkebunan besar, apakah rakyat? Harus ada data hingga koordinatnya. Karena ini terkait kebutuhan atas ketertelusuran. Dari mana saja pabrik kelapa sawit (PKS) itu membeli sawitnya?
Harus bisa diketahui sampai koordinatnya dan masuk sistem. Berapa dibeli, dijual ke mana, dan berapa stoknya? Malaysia sudah punya sistem ini," kata Darmin.

Komisi independen
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Menko Perekonomian bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Musdhalifah Machmud menambahkan, Perpres penguatan ISPO saat ini dalam proses oleh Kementerian Hukum dan HAM.

"Rencananya, Perpres itu akan mengatur mengenai Komisi ISPO, yang selama ini juga dikritik. Akan independen dan diisi profesional, meski mengenai prinsip dan kriteria berlaku tetap di bawah wewenang Menteri Pertanian. Juga, akan mewajibkan petani memiliki sertifikat ISPO, difasilitasi oleh pemerintah," kata Musdalifah.

Ditargetkan, Perpres itu akan berlaki pararel dengan Inpres rencana aksi nasional sawit berkelanjutan.

"Proses sertifikasi ISPO ini kan dimulai dari pendataan. Kami harapkan, pada tahun 2020, setidaknya 60% data kebun sawit sudah masuk. Dengan status beragam, mulai dari belum bersertifikasi ISPO, dalam proses, hingga sudah mengantongi sertifikat ISPO. Mulai tahun 2021, kita lanjutkan pendataan bertahap untul yang 40%-nya. Mungkin di dalamnya termasuk lahan-lahan berkonflik," kata Musdalifah.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com