Menu
Sign in
@ Contact
Search
Petani sawit. Foto ilustras: IST

Petani sawit. Foto ilustras: IST

Petani Wajib Sertifikasi ISPO, Pemerintah Tanggung Biaya

Selasa, 27 Agustus 2019 | 18:25 WIB
Damiana Simanjuntak (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah memastikan mewajibkan petani mengantongi sertifikat keberlanjutan lestari, Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). Hal itu akan ditetapkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) penguatan ISPO yang ditargetkan bakal terbit sebelum pergantian kabinet pemerintahan. Pemerintah memberikan waktu 5 tahun bagi petani untuk menyesuaikan.

Menurut Asisten Deputi Perkebunan dan Holtikultura Kemenko Perekonomian Wilistra Danny, saat ini, draft Perpres penguatan ISPO tengah ada di Kemenko Perekonomian. Pasalnya, draft yang sebelumnya sudah masuk harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM itu, dikembalikan untuk penyamaan pemahaman dengan Kementerian Pertanian (Kementan).

"Ada yang perlu di-clear-kan dengan Kementan. Tapi, kami sudah rapatkan di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian kemarin. Kami akan segera kirimkan ke Kementerian Hukum dan HAM untuk proses harmonisasi, selanjutnya akan diserahkan ke Sekretariat Kabinet, kalau sudah selesai bisa masuk ke Presiden. Rapat terakhir Setkab ingin Perpres itu bisa ditandatangani pekan ini," kata Wilistra usai acara Penyerahan Sertifikat ISPO dan Konferensi Auditor ISPO di Jakarta, Selasa (27/8).

Yang jelas, lanjut dia, Kemenko Perekonomian bersama kementerian teknis telah memiliki common interest, common understanding.

"Bahwa, tidak ada kata lain. Kalau ingin sawit tetap sebagai komoditas penopang pembangunan ekonomi nasional yang signifikan, harus sustainable. Kita berharap, sebelum pelantikan Presiden, sudah diteken. Kalau Perpres ini nggak lahir, kita agak sulit mewujudkan sawit berkelanjutan," kata Wilistra.

Perpres tersebut, lanjut dia, melibatkan para pihak terkait sektor kelapa sawit di Tanah Air. Mulai dari kementerian dan lembaga terkait, hingga pelaku usaha. Lintas koordinasi itu, kata dia, menjadi bukti penguatan upaya-upaya keberlanjutan (sustainability) sawit di Indonesia.

"Di hulu saja, ada 3 kementerian terkait. Yakni, Kementan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Kementerian ATR/BPN. Lalu, di segmen pengolahan dan turunan berikutnya, ada Kementerian Perindustrian (Kemenperin). Dan, karena kit memperdagangkan, ada Kementerian Perdagangan (Kemendag). Juga ada Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) yang berperan dalam diplomasi, termasuk kampanye pasar atas sawit Indonesia," kata Wilistra.

Perpres penguatan ISPO, kata dia, bakal memperkuat upaya-upaya sustainability di Indonesia. Termasuk, dengan mewajibkan petani mengantongi sertifikat ISPO.

"Petani akan diberi waktu 5 tahun setelah Perpres terbit, untuk menyesuaikan dan bisa comply (memenuhi). Untuk biaya, akan ditanggung pemerintah dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat. Ada BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit). Beberapa lembaga internasional juga telah menyampaikan mau membantu supaya petani memiliki ISPO," tutur Wilistra.

Secara terpisah, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat ME Manurung meminta, rencana mewajibkan petani bersertifikat ISPO ditunda karena memberatkan. Apkasindo, ujar dia, setuju dengan konsep ISPO.

"Konteks keberatan petani sawit dalam Draf Perpres tersebut ketika petani diwajibkan ISPO. Petani belum siap, berbeda jauh dengan korporasi yang sudah banyak mendapatkan sertifikasi ISPO. Kondisi sekarang, tidak diwajibkan ikut ISPO saja, petani sudah babak belur dengan harga tandan buah sawit (TBS) yang diterima petani. Apalagi dengan wajib ISPO, akan menjadi alasan pabrik kelapa sawit (PKS) menolak TBS petani karena tidak memiliki Sertifikat ISPO. Yang berujung kepada murahnya harga yang diterima," kata Gulat Manurung dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (27/8).

Gulat Manurung mengungkapkan, Apkasindo telah mengirimkan surat kepada Presiden Joko Widodo, DPR RI, dan Dewan Pembina DPP Apkasindo yang diketuai Moeldoko berisi ketidak siapan petani dengan wajib ISPO.

Sementara itu, Wilistra menambahkan, sertifikasi petani dibutuhkan karena pasar ekspor tidak membeli TBS. Namun, TBS-TBS itu dibeli oleh PKS dan menjualnya dalam bentuk CPO.

"Kami melihat, kalau petani tidak dilibatkan, akan ke mana mereka menjual TBS-nya? Apalagi kita yidak ekspose TBS, minimal CPO. Kalau semua PKS sudah ber-ISPO, nggak mungkin mereka bisa lagi terima TBS yang belum ber-ISPO. Seolah-olah dengan ISPO menyulitkan petani, tapi tidak. Kebijakan pemerintah sudah antisipasi itu bahwa sebagai antisipasi," kata Wilistra.

Untuk itu, Wilistra menambahkan, harus diikuti upaya menaikkan kapasitas petani, meski tidak sama dengan perusahaan, paling tidak mendekati. Termasuk, mendongkrak produktivitas kebun petani.

"Dengan begitu, tidak perlu lagi perluasan lahan kebun sawit. Tapi, produksi bisa dinaikkan dua kali lipat dari sekarang. Dengan menaikkan kapasitas petani yang mewakili 40% luasan lahan kebun sawit nasional," kata Wilistra.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com