Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur LMAN Rahayu Puspasari. Foto: kemenkeu.go.id

Direktur LMAN Rahayu Puspasari. Foto: kemenkeu.go.id

APBD Tak Respons Covid-19, Penyaluran DAU Sejumlah Daerah Ditunda

Minggu, 3 Mei 2020 | 23:13 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com) ,Triyan Pangatuti

JAKARTA, inverstor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menetapkan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) beberapa daerah untuk periode Mei 2020. Ini dikarenakan daerah-daerah tersebut belum menyampaikan laporan terkait dengan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19 atau laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan.

“Penundaan DAU dikenakan kepada pemda (pemerintah daerah) yang belum menyampaikan laporan APBD dan pemda yang telah menyampaikan laporan APBD namun belum sesuai ketentuan SKB (Surat Keputusan Bersama) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/2020,” ujar Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Rahayu Puspasari dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/5).

Rahayu Puspasari yang biasa dipanggil Puspa itu menuturkan, penundaan DAU itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 10/KM.7/2020 yang dilakukan setelah terlebih dulu memperhatikan pertimbangan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Sebelumnya, jelas Puspa, seiring dengan perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, pemerintah pusat melihat perlunya upaya penanganan bersama antara pemerintah pusat dan pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN (anggaran pendapatan dan belanja negara) dan APBD 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid-19.

Sebagai pedoman bagi pemda untuk melakukan penyesuaian APBD 2020, maka ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

Selain itu, lanjut Puspa, ditetapkan pula Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK Nomor 35/2020).

Berdasarkan ketentuan SKB dan PMK Nomor 35/2020 tersebut, penyesuaian APBD harus memenuhi sejumlah kriteria yaitu pertama, rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal minimal sebesar 50%, serta adanya rasionalisasi belanja pegawai dan belanja lainnya dengan memperhitungkan perkiraan penurunan pendapatan daerah.

Kedua, adanya upaya pemda untuk melakukan rasionalisasi belanja daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan memberikan toleransi total rasionalisasi belanja barang/jasa dan belanja modal sekurang-kurangnya 35%.

“Selain itu penurunan pendapatan asli daerah yang ekstrem sebagai dampak dari menurunnya aktivitas masyarakat dan perekonomian, serta perkembangan tingkat pandemi Covid-19 di setiap daerah yang perlu segera mendapatkan penanganan dengan anggaran yang memadai,” jelas Puspa.

Ketiga, penggunaan hasil rasionalisasi belanja daerah untuk dialokasikan bagi pencegahan atau penanganan pandemi Covid-19, jaring pengaman sosial dan untuk mengerakkan atau memulihkan perekonomian di daerah.

Puspa berharap, Pemda yang belum menyampaikan laporan penyesuaian APBD dapat segera menyampaikan laporannya. “Bagi pemda yang laporan penyesuaian APBD-nya belum sesuai ketentuan dan kriteria evaluasi dapat segera melakukan merevisi laporan tersebut dan menyampaikan kembali kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri," ucap Puspa.

Ia mengatakan, jika pemda segera menyampaikan laporan penyesuaian APBD sesuai ketentuan, maka sebagian DAU yang ditunda akan disalurkan kembali pada Mei 2020. Namun, apabila pemda tidak segera merevisi dan menyampaikan kembali laporan dimaksud, DAU tetap akan ditunda sesuai ketentuan yang berlaku.

Terus Dipantau

Untuk itu, kata Puspa, dari waktu ke waktu akan terus dilakukan pemantauan (monitoring) pelaksanaan realokasi dan refocusing APBD dengan memperhatikan perkembangan pandemi dan dampak Covid-19 di masing-masing daerah. “Hasil monitoring tersebut akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran DAU pada bulan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, saat ini refocusing dilakukan dengan lebih spesifik. Sebab, masih ada beberapa daerah yang belum melakukan perubahan APBD sama sekali. Kemenkeu sudah berkoordinasi dengan Kemendagri untuk mengeluarkan surat edaran ke pemerintah daerah.

Pemerintah pusat, Sri Mulyani, mengintruksikan agar belanja barang dan belanja modal dipotong 50%. Pada saat yang sama alokasi dana tunjangan kinerja (tukin) juga harus disesuaikan. Tukin yang selama ini jauh lebih tinggi dari pemerintah pusat diminta untuk diturunkan paling maksimum sama dengan pemerintah pusat.

“Upaya-upaya ini dilakukan dengan tujuan supaya daerah segera melakukan respons dan mereka memiliki juga kewenangan untuk bicara dengan DPRD Ini yang akan terus kami monitor bersama dengan Kemendagri,” tutur Sri Mulyani.

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN