Menu
Sign in
@ Contact
Search
Ir. Gulat ME Manurung, MP, Ketua Umum DPP Apkasindo bersama Ketua Dewan Pembina Apkasindo Moeldoko. Foto: Istimewa

Ir. Gulat ME Manurung, MP, Ketua Umum DPP Apkasindo bersama Ketua Dewan Pembina Apkasindo Moeldoko. Foto: Istimewa

Diwajibkan ISPO, Petani Butuh Dukungan Pemerintah

Senin, 3 Agustus 2020 | 15:57 WIB
Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id - Pemerintah perlu membuat peta jalan (road map) dan persiapan detail sebelum petani diwajibkan mempunyai sertifikat Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dalam lima tahun mendatang. Persoalan legalitas dan status kepemilikan lahan menjadi tantangan berat petani.

Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung mengatakan, masalah utama petani adalah legalitas lahan dan merupakan persyaratan utama mendapatkan sertifikasi ISPO.

Persoalan legalitas lahan tersebut mencakup lahan sawit pekebun swadaya terindikasi berada di kawasan hutan, belum mempunyai legalitas Surat Hak Milik (SHM).

Tantangan lain mewajibkan ISPO Pekebun yaitu tidak terdokumentasinya aspek agronomis kebun petani seperti sertifikat bibit, pencatatan aspek pupuk, belum terbentuknya koperasi dan belum adanya internal control system.

Persoalan inilah yang membuat keterlibatan petani dalam sertifikat ISPO sejak tahun 2015 sangat rendah, saat masih menjadi Permentan, ISPO memang belum wajib bagi petani namun di Pepres ISPO 2020 sudah diwajibkan.

Melihat data komisi ISPO setelah adanya aturan ISPO ini lima tahun lalu, baru 12.270 hektare perkebunan sawit petani bersertifikat ISPO atau mencapai 0,21% dari luas total kebun sawit petani 5,8 juta hektare itulah sebabnya petani sangat khawatir apabila mandatori wajib ISPO menjadi persoalan baru dan sangat serius.

“Dalam kurun waktu 54 bulan ke depan, tanpa sertifikasi ISPO maka TBS petani berpeluang ditolak,” ujar dia di Jakarta, Senin (3/8).

Tidak menutup kemungkinan petani akan tersingkir dalam rantai pasok sawit Indonesia karena tidak mempunyai sertifikasi ISPO.

Direktur Responsible Palm Oil Initiative Rosediana Suharto mengatakan sertifikasi ISPO seharusnya mengacu pada kemampuan dan kepentingan masyarakat Indonesia, dalam prinsip sustainability untuk mencapai  tujuan kemakmuran agar dipertimbangkan semua pihak terkait.

Penerapan standar ISPO yang baru harus menganut sistem grandfather clause yaitu bagi pemegang sertifikat ISPO tidak harus diulang lagi proses sertifikasinya karena prinsip dasar yang digunakan sama yaitu environment, social dan economy.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com