Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

APBN. Ilustrasi: sp.beritasatu.com

Pandemi Covid-19 Berikan Pelajaran untuk Pelaksanaan APBN Mendatang

Kamis, 26 November 2020 | 12:58 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan, pandemi Covid-19 memberikan sejumlah pelajaran untuk pelaksanaan APBN di tahun mendatang khususnya terkait pentingnya kesiapan dalam menghadapi pandemi atau krisis.

Pertama, perlunya melakukan konsolidasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, agar countercyclical policy menjadi lebih optimal, lantaran terkadang ada beberapa kebijakan fiskal yang tidak terintegrasi dengan baik antara level pusat dan level daerah.

“Kita tau saat terjadi Covid pemerintah lakukan respon realokasi, refocusing harus diikuti dengan kebijakan fiskal daerah dan ini jadi tantangan buat kita sebab di daerah kadan- kadang yang tangani kebijakan fiskal tidak terintegrasi,”tuturnya dalam diskusi Pengelolaan TKDD yang Akuntabel untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (26/11).

Kedua, perlunya redesain penganggaran dengan pendekatan kualitas belanja, spending better di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, Astera menekankan pentingnya penyusunan bagan akun standar (BAS), agar akun pemerintah pusat dan daerah memiliki kesamaan data.

Ketiga, terkait sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebab ia menilai masih ada kebijakan antara pusat dan daerah yang tidak sinkron atau  tidak sejalan seperti di masa-masa penanganan pandemi Covid-19.

“Kadang kala ada kebijakan di pemerintah pusat  dan pemerintah daerah yang tidak sejalan. Kita tahu saat pandemi Covid banyak sekali kebijakan kebijakan diarahkan untuk penanganan pandemi Covid. Tapi masih banyak daerah yang tidak inline dengan kebijakan tersebut,” ujar Prima.

Astera  meminta pemerintah daerah melakukan sinergi kebijakan khususnya terkait kebijakan countercyclical  dalam menangani berbagai tekanan terhadap perekonomian. Sebab jika responnya tidak sejalan atau bertolak belakang maka hasil dari kebijakan tersebut juga tidak akan baik atau negatif.

Keempat, pemerintah akan menerapkan performance base transfer melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan, penyaluran dan pemanfaatan TKDD dengan mengedepankan aspek laporan, pemantauan dan evaluasi.

“Jadi transfer ke daerah dengan dasar kinerja, jadi jika kinerja belum dilakukan transfer gak bisa dilakukan. Jadi betul-betul tunjukan dulu hasilnya baru pemerintah berikan selanjutnya, ini menjadi sangat penting. Sehingga reformasi keuangan daerah dilakukan bersama sama,” katanya.

Adapun untuk tahun depan, pemerintah mematok anggaran belanja negara sebesar Rp 2.750 triliun naik 0,4% dari tahun 2020, dengan rincian Rp 1.035 triliun untuk belanja KL dan Rp 795,5 triliun untuk anggaran TKDD.

“Harapannya berbagai kebijakan di tahun depan dapat mendorong output dan outcome yang terukur,”tutupnya.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN