Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: kemenkeu.go.id

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti. Foto: kemenkeu.go.id

TKDD Naik Tiap Tahun untuk Dukung Pembangunan Daerah

Kamis, 26 November 2020 | 14:00 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan  (DJPK) mengungkapkan arah dari kebijakan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) tahun depan mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional dari dampak pandem Covid-19.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Astera Primanto Bhakti mengatakan bahwa alokasi anggaran TKDD di tahun depan meningkat 4,1% menjadi Rp 795,5 triliun dari anggaran TKDD tahun ini sebesar Rp 763,9 triliun.

“Salah satu bagian penting dalam belanja negara adalah TKDD yang alokasinya pada 2021 meningkat sekitar 4,1% dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya dalam webinar pengelolaan TKDD yang akuntabel untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kamis (26/11).

Lebih lanjut, ia mengatakan anggaran TKDD sejak 2015 hingga 2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2015 anggaran TKDD sebesar Rp 623,1 triliun yang kemudian meningkat 8,6% ke Rp 710,3 triliun pada 2016, lalu naik 4,5% ke Rp 742 triliun pada 2017.

Kemudian tahun  2017 mengalami peningkatan lagi sebesar 2,1% menjadi Rp 757,8 triliun lalu naik 7,3% ke Rp 813 pada 2019 serta triliun turun 6% ke Rp 763,9 triliun pada tahun ini.

“Anggaran TKDD mulai Rp 623 hingga tahun depan Rp 795,5 triliun itu menunjukan keberpihakan pemerintah ke pembangunan daerah,”ucapnya.

Lebih lanjut, peningkatan anggaran di tahun depan,  untuk mendorong peningkatan quality control anggaran TKDD mendorong pemerintah daerah memulihkan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan dalam rangka mendukung penguatan ekonomi nasional.

Menurutnya  terdapat lima arah kebijakan TKDD 2021 secara umum yaitu pertama adalah mendukung upaya pemulihan ekonomi sejalan dengan prioritas nasional melalui pembangunan aksesibilitas dan konektivitas kawasan sentra pertumbuhan. 

“Juga dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi, perbaikan sistem pelayanan investasi dan dukungan terhadap UMKM,” ujarnya.

Kemudian yang kedua, mensinergikan TKDD dan belanja kementerian/lembaga (K/L) dalam pembangunan human capital yaitu pendidikan dan kesehatan.

“Jadi nanti belanja nanti bisa lebih efektif ga terjadi tumpang tindih dan juga hasil tentu akan lebih baik,” katanya.

Ketiga, mendorong belanja infrastruktur daerah melalui creative financing seperti pinjaman daerah, KPBU daerah, serta kerja sama antardaerah untuk mendukung pencapaian target RPJMN.

Keempat adalah melakukan redesain pengelolaan TKDD terutama DTU dan DTK dengan penganggaran berbasis kinerja serta peningkatan akuntabilitas.

“Perlu redesain penganggaran dengan pendekatan spending better jadi bukan hanya di pemerintah pusat,  tapi pemerintah daerah juga penting. Makanya peran bagan akuntansi standar  (BAS) penting agar akun itu sama antara daerah dan pusat jadi pusat bisa langsung baca akunnya,”paparnya.

Kelima adalah meningkatkan kinerja anggaran TKDD dan melakukan reformasi APBD melalui implementasi standar harga satuan regional (SHSR) dan penyusunan bagan akun standar (BAS).

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN