Menu
Sign in
@ Contact
Search
Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Musdalifah Mahmud, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

UU Cipta Kerja Dukung Petani Sawit Rakyat Menuju ISPO

Rabu, 2 Desember 2020 | 20:52 WIB
Investor Daily (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah menjalankan program peremajaan sawit rakyat (PSR) untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tandan buah segar (TBS) juga penerapan teknik budidaya yang baik melalui Good Agriculture Practice (GAP) dan pelaksanaan tata ruang perkebunan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan sehingga mampu memenuhi kriteria Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

“Sertifikasi ISPO adalah hal yang wajib untuk seluruh tipe perkebunan (petani kecil, perusahaan milik negara, dan perusahaan swasta),” jelas Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdalifah Machmud. dalam acara virtual Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2020 yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (2/12/2020).  

Ia menjelaskan bahwa petani kecil akan diberikan periode transisi selama lima tahun ke depan, pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat dan daerah yang sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO, dan penguatan peran Kelompok Petani atau Koperasi.

“Pendanaan untuk petani kecil disalurkan melalui kelompok petani atau koperasi dan dapat diberikan selama periode awal Sertifikasi ISPO,” katanya.

Lebih jauh Musdalifah Machmud,  menjelaskan dalam melakukan peremajaan, para petani sawit juga dihadapkan dengan permasalahan lahan serta kemampuan petani sawit rakyat dalam memenuhi proses administratif. Untuk itu pemerintah mengesahkan Undang-undang (UU) Cipta Kerja dimana terdapat pasal yang mendukung para petani rakyat dalam menjalankan tata kelola yang berkelanjutan (ISPO).

"Undang-undang Cipta Kerja memiliki skema khusus untuk menyelesaikan permasalahan dari legalitas lahan pertanian. Jika lahan sawit petani diberhentikan, maka mereka akan beralih ke komoditas lain dan hal itu membutuhkan pembukaan lahan baru. Oleh karena itu sebisa mungkin kita perlu untuk menjaga para petani swadaya untuk tetap menjalankan kebun sawit mereka, meningkatkan kualitasnya tanpa harus membuka lahan baru,” jelas Musdalifah.

Dana PSR meningkat

Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Eddy Abdurrachman menyatakan pada 2021 pihaknya telah mengalokasikan 5% dari pendapatan pungutan ekspor sawit yang dikelolanya untuk membantu pembiayaan proses sertifikasi ISPO petani sawit.

“Dana PSR terus meningkat, sampai akhir bulan Oktober tercatat Rp 1.86 triliun. Peremajaan sawit rakyat didukung dengan adanya pendampingan ke petani, penerapan sistem IT, pelibatan para surveyor, koordinasi dengan pemerintah daerah serta kemitraan dengan lembaga keuangan dan perbankan,” jelas Eddy.

Lebih lanjut Eddy menjelaskan, peningkatan produktivitas yang diharapkan tercapai dari program PSR memiliki peranan penting seiring dengan kebutuhan pasokan dalam negri untuk absorsi program mandatori biodiesel.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com