Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Sri Mulyani. Foto: IST

Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu: Kualitas Pengendalian Internal Pengaruhi Pelaksanaan Program PEN

Kamis, 10 Desember 2020 | 12:45 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Tingginya kasus korupsi membuat pemerintah terus melakukan pembenahan. Khususnya pada integritas kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN). Saat ini pemerintah sedang menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).  Program ini membutuhkan integritas ASN untuk melakukan pengendalian internal sehingga kinerja program PEN bisa berjalan baik.

“Integritas adalah garis lurus dari yang dipikirkan, dirasakan, dan nilai yang dimiliki. Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan, kita semua. Karena 1 virus korupsi, 1 virus yang mengkompromikan integritas, sama seperti Covid, dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi,” ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam  Seminar daring Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Kamis (10/12).

Dalam pelaksanaan program PEN pemerintah juga menggandeng aparat penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Logo Penjual, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dan aparat hukum lainnya.

Sri Mulyani mengatakan ada tiga area yang harus diperkuat dalam menjaga integritas. Pertama yaitu memperkuat dari sisi pemerintah. Peranan kepemimpinan dalam hal ini yang dimaksud adalah kepala kantor, kepala bagian, dan kepala seksi terus diperkuat.

Kinerja suatu Kementerian tidak hanya dilihat dari menterinya. Namun peranan kepemimpinan unit juga sangat penting. Saat pimpinan tidak bisa menunjukkan teladan yang baik maka anak buah cenderung mengikuti.

“Itulah pelajaran yang utama, karena begitu pimpinannya menunjukkan tanda-tanda bahwa dia permisif, anak buahnya juga langsung ikut permisif,” tutur Sri Mulyani.

Kedua dari sisi manjemen risiko dimana melihat suatu hal berdasarkan tingkat risiko. Sebab setiap ASN ada dalam jabatan yang berbeda. Ada yang langsung berhubungan dengan yang lain, baik uang maupun fasilitas. Setiap jabatan membutuhkan integritas dan memiliki tantangan yang berbeda.

“Saya minta manajemen risiko kita harus ditingkatkan. makin tinggi risko kemungkinan exposure terhadap korupsi atau godaan, maka sistem pengendali internalnya harus makin tinggi,” ucap mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.

Ketiga dari sisi pengendalian, jangan sampai setelah terjadi masalah baru ada respon. Pengendalian adalah jalan terbaik. Tiga aspek dalam pengendalian yaitu pengawasan melekat manajemen, pengawasan unit kepatuhan internal, inspektorat jenderal sebagai penasihat terpercaya.

“Tiga level pencegahan harus terus menerus dilihat. sama sepeti kita punya kendaraan, mesin, kita harus melihat apakah berjalan dengan baik. Nah kultur profesionalitas itu harus kita jaga,” ucapnya.

Direktur Umum dan Hukum LPDB-KUMKM Jaenal Aripin  menekankan pentingnya komitmen dan keteladanan dari pimpinan lembaga.  Komitmen yang telah ditunjukkan oleh pimpinan akan  tercermin dari dari perilaku bawahan dan akan mempengaruhi integritas kinerja.

“Dalam rangka menjaga komitmen bersama itulah kita harus tetap berpegang teguh kepada regulasi,” ucapnya.

Pihaknya juga bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk meningkatkan pengawasan. Dalam program PEN, LPDB berperan sebagai pihak yang menyalurkan bantuan kepada UMKM. Pengawasan juga melibatkan akademisi.

“Di tingkat internal kami kuatkan dan ekternal juga kami kuatkan agar integritas teman teman bisa konsisten,” ucapnya.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati mengatakan pelaksanaan program PEN benar-benar memerlukan pengawalan yang ekstra harus dilaksanakan dengan penuh integritas. Pada saat yang sama juga dibutuhkan peran dari masyarakat agar program PEN bisa berjalan baik.

Dukungan dari masyarakat sangat diperlukan. agar kebijakan pemerintah ini dapat berhasil tidak hanya menangani masalah Covid-19. Namun juga untuk memulihkan kondisi ekonomi Indonesia yang terdapat pandemi.

“Diharapkan momen ini akan dapat mengakselerasi untuk melakukan perubahan dan juga inovasi,” ucap Sumiyati.

Sebagai informasi, realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga Rabu (25/11) telah mencapai Rp 432,54 triliun atau 62,21% dari pagu Rp 695 triliun. Angka ini terbagi dalam enam sektor, pertama yaitu sektor kesehatan telah terserap Rp 40,32% dari pagu Rp 97,9 triliun  Kedua yaitu perlindungan sosial sebesar Rp 207,8 trilium atau  terserap 88,9% dari pagu Rp 233,69 triliun. Ketiga yaitu belanja sektoral Kementerian/Lembaga dan Pemda  sebesar Rp 36,25 triliun atau terserap 54,9% dari pagu 65,97 triliun.

Keempat yaitu dukungan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar Rp 98,76 triliun atau 85,3% dari pagu Rp 115,82 triliun. Kelima yaitu insentif usaha yaitu Rp 46,41 triliun atau 38,5% dari pagu Rp 120,6 triliun. Keenam yaitu pembiayaan korporasi sebesar Rp 2 triliun atau 3,3% dari pagu Rp 61,2 triliun.  

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN