Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Foto: kppu.go.id

KPPU Diminta Lebih Tegas Tindak Kasus Monopoli

Rabu, 17 Maret 2021 | 18:27 WIB
Leonard Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) diminta lebih tegas dalam menindak kasus monopoli. Apalagi, pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang merupakan salah satu aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menerangkan, PP tersebut sudah menampung kepentingan dunia usaha. Selanjutnya, PP itu perlu diimbangi dengan praktik di lapangan.

Dia berharap sumber daya manusia (SDM) KPPU dibekali pemahaman dan kewenangan yang lebih fleksibel dalam menangani kasus monopili. Dengan demikian, KPPU bisa lebih lincah dalam mengambil kebijakan. “Saat ini, KPPU terkesan diam saja, tidak ada gregetnya. Sebab, banyak hal soal monopoli yang harus segera disorot satu per satu. KPPU sepertinya kurang menjemput bola selama pandemi Covid-19,” ujar dia kepada Investor Daily, belum lama ini.

Fajar menerangkan, dalam dunia usaha, kerap muncul persaingan yang tidak sehat. Itu sebabnya, peraturan yang ada diharapkan tidak kontraproduktif terhadap investasi. Dia mencontohkan, saat ini, mulai ada orang-orang yang mematenkan suatu produk yang laku di pasar. Tindakan ini menciptakan suatu iklim yang kurang kondusif.

“Pemerintah harus bisa memprediksi hal-hal yang menciptakan persaingan industri tidak sehat, baik itu dilakukan oleh industri dalam negeri maupun gempuran dari luar negeri,” ucap dia.

Fajar menerangkan, saat ini, negara-negara di Asean banyak kehilangan pasar akibat pandemi Covid-19. Imbasnya, mereka mencari cara untuk menjual produk untuk mempertahankan utilitasi industri. Salah satu negara yang menjadi sasaran paling dekat adalah Indonesia. Oleh karena itu, instrumen-instrumen perlindungan dalam negeri harus diaktifkan dan dipermudah penerapannya.

“Contohnya, safeguard dan antidumping. Instansi terkait harus lincah dalam mengambil kebijakan. Sebab, kalau telat, industri dalam negeri kena injury dan bisa mati,” ujar dia. 

 

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN