Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Menkeu Sri Mulyani. Foto: IST

Pemda Didorong Percepat Eksekusi Anggaran Penanganan Covid-19

Rabu, 21 Juli 2021 | 22:43 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah daerah (pemda) didorong untuk dapat segera mengeksekusi anggaran penanganan pandemi Covid-19. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bahkan akan melakukan intercept atau pemotongan anggaran pemerintah daerah jika masih lelet dalam mencairkan anggarannya. Intercept akan dilakukan melalui pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

"Ini langkah yang akan kami terus perbaiki supaya jangan sampai terjadi ironi, dimana anggarannya ada namun kegiatannya tidak terjadi hanya karena tidak ada pengambilan keputusan karena proses yang berbelit-belit atau kekhawatiran," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Perkembangan Terkini Penerapan PPKM pada Rabu (21/7).

Kemenkeu dan Kementerian Dalam Negeri juga terus melakukan monitoring terhadap pelaksanaan APBD. Pemerintah pusat biasanya meminta laporan keuangan per bulan untuk melihat penggunaan APBD terutama yang berkaitan dengan dana transfer ke daerah.

Adapun beberapa komponen yang dilihat yaitu DAU, DBH, dana desa, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik, DAK non fisik, dan dana otonomi khusus. "Kami akan terus melakukan percepatan sehingga daerah-daerah itu bisa mengurangi atau bisa mempercepat penggunaan APBD-nya," ucap Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Dia mengatakan pihaknya telah juga melakukan beberapa upaya percepatan seperti simplifikasi, relaksasi, serta memberikan kejelasan mengenai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penggunaan anggaran. Meski demikian, menurut dia, saat ini masih ada pemerintah daerah terutama desa yang takut melakukan pencairan karena dianggap berpotensi melanggar hukum.

"Kemarin dari kepolisian terutama Bareskrim diminta oleh Presiden dan Jaksa Agung juga sudah meminta kepada seluruh kejaksaan di setiap daerah untuk bisa melakukan pengawalan sehingga tidak lagi menjadi halangan," kata Sri Mulyani.

Editor : Aris Cahyadi (aris_cahyadi@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN