Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi dalam buku Jejak Cinta di Papua

Ilustrasi dalam buku Jejak Cinta di Papua

UTAMAKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS

Pemerintah Diminta Alokasikan BLT dari Dana Otsus Papua

Selasa, 10 Agustus 2021 | 09:49 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Pemerintah disarankan mengalokasikan dana otonomi khusus (otsus) untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) bagi masyarakat Papua. Ini diharapkan memberikan dampak langsung ke peningkatan kesejahteraan di wilayah tersebut.

Anggota Majelis Rakyat Papua Dorince Mehue mengatakan, dana otsus yang ditransfer ke Papua dalam bentuk block grant sebaiknya diberikan dalam bentuk BLT untuk masyarakat Papua yang berada di kabupaten/kota, desa, hingga kampung. Namun, penyaluran BLT ini juga dilakukan dengan memperhatikan transparansi dan akuntabilitas.

“Usulan kami dan ini aspirasi dari masyarakat akar rumput. Kalau bisa dana otsus di fase kedua ini harus dibagi, ada yang dialokasikan untuk diberikan langsung dalam bentuk BLT kepada masyarakat asli Papua di kampung-kampung. Dengan demikian, kesejahteraan yang diharapkan bisa dirasakan,” ucap Dorince dalam acara Forum Merdeka Barat, Senin (9/8).

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua untuk periode 2021 sampai 2041. Sedangkan berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) penerimaan dana dalam rangka otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat yang diterima sejak 2002 sampai dengan 2021 telah mencapai Rp 146,39 triliun.

Menurut Dorince, pemerintah provinsi Papua juga harus memiliki data kependudukan orang asli yang sudah divalidasi. Sebab, lanjut dia, ini ada berhubungan dengan seluruh kebijakan yang diambil dalam penggunaan dana otsus ke depan.

Berikutnya, dari sisi tata kelola pemerintahan sendiri diharapkan diisi oleh aparat yang memiliki integritas, kapabilitas, dan dedikasi yang tinggi untuk melayani rakyat kecil. Bahkan, juga melaksanakan seluruh tanggung jawab dengan baik.

“Harapan kami dalam implementasi otsus yang kedua secara bertanggungjawab atau akuntabilitas dalam mengelola dana ini dan harus ada transparansi,” ucap Dorince.

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah  Kemendagri Akmal Malik mengatakan, penyaluran dana otsus selama ini masih terhambat masalah dalam tataran implementasi. Oleh karena itu, harus dilihat permasalahan yang terjadi apakah norma aturan yang belum sempurna atau implementasinya belum berjalan baik.

“Kalau persoalannya adalah implementasi tentu kita perbaiki sisi tata kelolanya. Oleh karena itu dalam UU yang baru kita buatkan Peraturan Pemerintah (PP) untuk memperjelas tata kelola,” ucap Akmal.

Dia mengatakan, dengan adanya PP baru akan memberikan pedoman dalam pemanfaatan dana otsus. Sehingga dana otsus bisa tepat sasaran yaitu bagi orang asli Papua yang berada di kabupaten/kota, desa, dan kampung.

“Kami berharap dana ini langsung menyasar masyarakat orang asli Papua. Tidak mampir lagi di tataran hirarki birokrasi yang saya katakan di sisi tata kelola belum berjalan baik,” kata Akmal.

Dengan adanya UU No 2/ 2021 menjadi kesempatan bagi semua pihak baik di tingkat  pusat, provinsi, dan kabupaten kota yang ada di Papua untuk bersama-sama membangun otsus  dengan nuansa yang lebih mengedepankan tata kelola yang lebih transparan. Kelembagaan yang betul-betul terbuka dan memang memberikan manfaat bagi orang asli Papua. “Otsus harus memberikan manfaat bagi kesejahteraan orang asli Papua,” ucap Akmal. (ark)

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN