Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu Pastikan SKB III Tidak Indikasikan Pemerintah Kesulitan Tarik Utang.

Selasa, 24 Agustus 2021 | 12:07 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan skema berbagi beban (burden sharing) III atau SKB III antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia diarahkan untuk penanganan kesehatan dan kemanusiaan. SKB III ini tidak mengindikasikan bahwa pemerintah mengalami kesulitan dalam menarik utang di pasar.

“Sama sekali tidak ada kesulitan dari penarikan utang, baik berasal dari market domestik, global, bilateral, dan multilateral,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Selasa (24/8).

Bahkan menurut Menkeu, dalam SKB III, Bank Indonesia terpanggil untuk ikut  berkontribusi membantu dalam penanganan pandemi Covid-19 dikarenakan situasi yang masih luar biasa. Namun, langkah BI ini tetap memperhatikan rambu-rambu dari sisi neraca keuangan dan kebijakan BI.

Padahal di sisi lain, pemerintah masih memiliki beberapa pilihan untuk pendanaan penanganan Covid-19, hingga akhirnya bank sentral memutuskan berkontribusi.

“Pemerintah tetap memiliki pilihan, maka keterpanggilan BI dalam situasi extraordinary ini tetap dalam rambu-rambu BI, namun juga melihat dalam space kemampuan mengurangi beban pemerintah,” ucap Sri Mulyani.

Adapun dalam SKB III, pembelian SBN dan penanggungan beban bunga oleh BI dipastikan tidak akan mengganggu independensi maupun kemampuannya dalam ekspansi moneter. Pasalnya, SBN yang dibeli oleh BI adalah SBN yang bisa diperdagangkan (tradable) dan marketable. SBN yang dibeli bisa digunakan BI untuk ekspansi moneter seperti stabilisasi nilai tukar rupiah.

“SKB III ini tetap mengadopsi prinsip yang selama ini kami jaga antara BI dengan pemerintah, yaitu bahwa kami masing-masing akan menjaga agar fiskal moneter menjadi instrumen kredibel dalam menjaga ekonomi,” tutur Sri Mulyani.

Adapun dasar hukum pelaksanaan SKB III sama dengan pelaksanaan SKB I dan II, yakni Undang Undang No 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan dan Penanganan Pandemi Covid-19.

Sri Mulyani menjelaskan, penerbitan SBN tersebut dibagi menjadi dua kluster. Untuk kluster pertama akan diarahkan untuk penanganan kesehatan yang meliputi pendanaan program vaksinasi dan penanganan kesehatan terkait pandemi covid-19 lainnya. Kluster kedua akan diarahkan untuk penanganan kesehatan terkait pandemi covid-19 dan penanganan kemanusiaan dalam bentuk pendanaan untuk berbagai berbagai program perlindungan bagi masyarakat atau usaha kecil terdampak.

Pada kluster pertama, bank sentral akan berkontribusi atas seluruh biaya bunga SBN untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan kesehatan dengan maksimum batas (limit) penerbitan, yakni Rp 58 triliun di 2021 dan Rp 40 triliun di 2022. Dalam kluster ini, BI akan menanggung seluruh beban bunga berdasarkan tingkat suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan. Sehingg, pemerintah tidak menanggung pembayaran bunga sama sekali, alias bunga nol persen.

Sementara di kluster kedua, pemerintah yang akan  menanggung suku bunga dari penerbitan SBN sebesar Rp 157 triliun pada tahun ini dan Rp 184 triliun pada tahun depan. Kendati begitu, Menkeu memastikan bahwa pembayaran suku bunga tidak menjadi beban pemerintah, lantaran suku bunga reverse repo BI tenor 3 bulan berada di bawah suku bunga pasar.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN