Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu Sri Mulyani Indrawati.

Pajak Karbon akan Diterapkan Bertahap dan Hati-hati

Senin, 13 September 2021 | 19:52 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, pengenaan pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dan hati-hati menunggu kesiapan dunia industri. Hal ini merupakan bagian strategis dari upaya Indonesia untuk mengurangi gas rumah kaca.

Rencana pengenaan pajak karbon ini tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang tengah dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Implementasi pajak karbon akan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kesiapan sektor, keselarasan dengan penerapan perdagangan karbon dan juga pemulihan ekonomi pasca pandemi,”tuturnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (13/9).

Disamping itu, pengenaan pajak karbon juga berkaitan dengan upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan perekonomian Indonesia dari ancaman risiko perubahan iklim.

Sesuai Paris Agreement, Indonesia berkomitmen untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 41% pada 2030 dalam penanganan perubahan iklim global.

“Implementasi pajak karbon menjadi sinyal bagi perubahan perilaku (changing behaviour) para pelaku usaha menuju ekonomi hijau yang kompetitif serta sumber pembiayaan pemerintah bagi pembangunan berkelanjutan,”tuturnya.

Adapun pemerintah telah mengusulkan pajak karbon atas emisi yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan dikenakan dengan tarif sebesar Rp 75/kg CO2e (karbon dioksida ekuivalen).

“Penerapan pajak karbon perlu disinkronkan dengan carbon trading sebagai bagian dari road map green economy, harmonisasi dengan pajak berbasis emisi karbon, seperti pajak bahan bakar dan skema PPnBM kendaraan bermotor, perlu memperhitungkan dampaknya terhadap industri dan ekonomi dengan timing dan road map yang jelas,”tuturnya.

Editor : Kunradus Aliandu (kunradu@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN