Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Pengelolaan Keuangan Daerah Belum Efisien dan Produktif

Senin, 13 September 2021 | 23:59 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan pemerintah daerah (pemda) belum mengoptimalkan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam melakukan pembangunan di daerah. Padahal pemerintah sudah menjalankan kebijakan transfer ke daerah dari tahun 2004, transfer dilakukan berdasarkan formula untuk mengurangi ketimpangan. Hal ini berdampak pada pengelolaan keuangan daerah yang belum efisien, efektif, dan produktif.

“Berakibat pada capaian  output dan outcome yang belum optimal dan bahkan sangat timpang di berbagai daerah,” ucap Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR pada Senin (13/9).

Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki korelasi yang cenderung positif terhadap belanja pegawai sehingga menjadi dasar dalam formula DAU yakni mendorong peningkatan jumlah pegawai. Padahal kebijakan DAU diberikan  untuk memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat, mengurangi ketimpangan, dan mendukung kecukupan pendanaan untuk pelaksanaan urusan yang diserahkan ke daerah oleh pemerintah pusat.

Sedangkan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) berkorelasi positif terhadap belanja modal yang artinya pemerintah daerah menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja modal.

“Ini terjadi crowding out dimana pemda  menggunakan DAK sebagai sumber utama untuk belanja produktif. Padahal esensi DAK ini sebagai pelengkap, penunjang dari dana keseluruhan TKDD atau APBD daerah tersebut,” ucap Sri Mulyani.

Dia menuturkan belanja belum fokus akibat banyaknya jenis program dan kegiatan yakni masing-masing 29.623 dan 263.135. hal ini menyebabkan belanja di daerah menjadi tidak efektif. Belanja di daerah juga belum produktif dengan mayoritas adalah untuk belanja pegawai sebesar 32,4%, sedangkan belanja infrastruktur serta layanan publik hanya 11,5%.

Hingga Juli 2021 dana pemerintah daerah di perbankan juga tinggi yaitu sebesar Rp 173,73 triliun per Juli 2021 karena pola penyerapan belanja yang masih business as usual yakni tinggi pada triwulan IV.

“Pola belanja APBD yang masih business as usual yang tertumpu pada kuartal IV. Padahal dalam situasi Covid -19 ini kami memperhatikan setiap transfer bisa langsung dirasakan masyarakat,” kata Sri Mulyani

Akuntabilitas tata kelola keuangan masih harus perlu dioptimalkan meskipun secara administratif telah membaik namun secara material perlu diperbaiki. Menkeu menuturkan sinergi dan gerak langkah APBN dan APBD masih belum berjalan secara maksimal.

“Sehingga perlu dilakukan penguatan dalam menjaga sinergi dan kesinambungan fiskal,” kata Menkeu. 

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN