Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Menkeu: Utang Terkendali untuk Sehatkan Perekonomian

Kamis, 30 September 2021 | 17:04 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati memastikan utang pemerintah terkendali dan terkelola dengan baik (manageable). Utang pemerintah yang naik dimanfaatkan untuk mendukung kinerja APBN dan menyehatkan perekonomian nasional.

“Kami kendalikan kenaikan utang, sehingga APBN menjadi sehat kembali,” tegas Sri Mulyani dalam acara CIMB Niaga Forum Indonesia Bangkit Vol. 3: Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 di Jakarta, Rabu (29/9).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 yang digelar CIMB Niaga, Rabu, 29 September 2021.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 yang digelar CIMB Niaga, Rabu, 29 September 2021.

Menkeu menegaskan hal itu, menyusul kekhawatiran sejumlah pihak mengenai posisi utang pemerintah yang hingga Agustus 2021 telah mencapai Rp 6.625,42 triliun atau 40,84% terhadap produk domestic bruto (PDB).

Menurut Sri Mulyani, selain mengendalikan utang, pemerintah menempuh sejumlah strategi untuk menjaga APBN 2022 kembali sehat. Strategi itu di antaranya melakukan reformasi struktural.

Kecuali itu, kementerian dan lembaga (K/L) ser ta pemda berkomitmen membelanjakan APBN secara berkualitas guna mendukung pemulihan ekonomi, bukan habis untuk birokrasi dan belanja pegawai  

“Beberapa peraturan perundang-undangan yang penting, seperti RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) juga tengah dibahas dengan DPR. Kami mulai akselerasi lagi pembangunan infrastruktur, namun dengan prioritas dan makin selektif. Juga melakukan reformasi institusi. Reform ini melengkapi apa yang sudah dilakukan dan kian fokus,” papar dia.

Sri Mulyani mengungkapkan, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah menyetujui pagu pendapatan Negara tahun depan sebesar Rp 1.846 triliun. Sedangkan pagu belanja Negara ditetapkan Rp 2.714 triliun, dengan defisit anggaran dipatok Rp 868 triliun atau 4,85% terhadap PDB.

“Kami harapkan pendapatan Negara didorong pemulihan dunia usaha. Kemudian penerimaan pajak diharapkan pulih bertahap. Kombinasi supporting pemulihan ekonomi dan konsolidasi fiskal mesti berjalan seiring tanpa sa ling melemahkan. Ini kunci agar pemulihan ekonomi terus berlangsung, _namun instrumen APBN tetap berjalan secara sehat,” tandas dia.

Menkeu menjelaskan, reformasi APBN perlu dilakukan, utamanya di sisi penerimaan, seperti pengumpulan pajak. Melalui reformasi sistem perpajakan, penerimaan negara diharapkan meningkat sehingga dapat mengatasi defisit fiskal yang biasa dibiayai penarikan utang baru.

“Dari sisi belanja, pemerintah akan menerapkan zero base budgeting dengan perubahan_ new way of working,” tutur dia.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu), menurut Sri Mulyani, mendorong agar K/L, termasuk internal Kemenkeu, melakukan perubahan. “Jadi, belanja negara tidak habis untuk hal-hal birokrasi, tapi untuk melayani masyarakat dan investasi, termasuk investasi produktif di bidang infrastruktur,” ujar dia.

Wajar Utang Naik

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 yang digelar CIMB Niaga, Rabu, 29 September 2021.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar Optimisme Pemulihan Ekonomi 2022 yang digelar CIMB Niaga, Rabu, 29 September 2021.

Pada kesempatan yang sama, Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kenaikan utang saat pandemi Covid-19 adalah hal yang wa jar meski tetap harus dikelola dengan baik. Soalnya, kenaikan utang tidak hanya terjadi di Indonesia, me lainkan di semua negara.

“Rasio utang memang naik. Namun kita tidak sendirian, hampir semua negara rasio utangnya naik,” tegas dia.

Airlangga menuturkan, kenaikan utang pemerintah turut dipengaruhi gelombang ketiga Covid-19 varian Delta._Sebab untuk menanganinya, pemerintah harus menambah anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), utamanya pada klaster kesehatan dan perlindungan sosial. Saat itu, anggaran PEN melonjak menjadi Rp 744,75 triliun dari sebelumnya Rp 699,43 triliun.

“Kemarin ada lembaga yang menanyakan terkait burden sharing. Saya sampaikan bahwa dalam situasi pandemic Covid-19 varian Delta, tidak ada satu pun dari 215 negara yang mem prediksi pandemi bakal berjalan hampir dua tahun,” ujar dia.

Sejalan dengan kebijakan luar biasa (extraordinary) dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi, kata Airlangga Hartarto, pemerintah ingin memperkecil penarikan utang. Itu sebabnya, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) berkomitmen melanjutkan skema burden sharing jilid III.

“Tentu harus diambil langkah-langkah extraordinary. Kami berterima kasih kepada Menkeu (Sri Mulyani) dan Gubernur BI (Perry Warjiyo) yang telah bekerja sama untuk burden sharing, termasuk dalam pengadaan vaksin,” tutur dia.

Bunga Utang

Rasio utang pemerintah terhadap PDB
Rasio utang pemerintah terhadap PDB

Dalam pembicaraan tingkat I pembahasan RUU APBN 2022, Selasa (28/9), Banggar DPR menyetujui alokasi anggaran pembayaran bunga utang dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 405,9 triliun. Angka itu meningkat 10,8% dari outlook 2021 sebesar Rp 366,2 triliun.

Anggota Banggar, Fauzi H Amro mengatakan, rincian alokasi anggaran pembayaran bunga utang 2022 terdiri atas Rp 393,7 triliun untuk pembayaran bunga utang dalam negeri dan Rp 12,2 triliun pembayaran bunga utang luar negeri.

“Alokasi anggaran ini disusun untuk menjaga akuntabilitas pengelolaan utang,” ucap Fauzi.

Postur anggaran tersebut, menurut Fauzi, juga ditujukan untuk meningkatkan efisiensi bunga utang pada tingkat risiko yang terkendali melalui pemilihan komposisi utang, pengelolaan portofolio yang optimal, dan pendalaman pasar keuangan.

Dia mengemukakan, kebutuhan pembayaran bunga utang dimasukkan dalam komponen alokasi belanja non-K/L dalam APBN 2022 yang disepakati sebesar Rp 998,79 triliun. Jumlah itu meningkat Rp 1,09 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 997 triliun.

Banggar DPR juga menyetujui target belanja negara dalam APBN 2022 sebesar Rp 2.714,16 triliun, naik tipis dari usulan dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 2.708,68 triliun. Menurut anggota Banggar yang juga anggota Fraksi Golongan Karya (Golkar), Bobby Rizaldi, belanja Negara tahun depan naik tipis dari outlook belanja negara tahun ini sebesar Rp 2.6972 triliun.

“Dalam melaksanakan program dan kebijakan belanja negara, pemerintah berkomitmen mendorong terciptanya nilai tambah yang dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi serta dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan perpajakan. Program kebijakan itu juga diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah,” papar dia.

Target belanja tahun depan mencakup belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.944,54 triliun, meningkat dari usulan awal sebesar Rp 1.938,27 triliun. Belanja terdiri atas belanja K/L Rp 945.75 triliun, naik Rp 5,1 triliun dari usulan awal pemerintah sebesar Rp 940,57 triliun.

Dorong Produktivitas

Fauzi Amro menjelaskan, belanja K/L tahun depan diarahkan untuk men dorong produktivitas dan kinerja SDM aparatur, mendukung per lindungan kepada masyarakat, dan pe mu lihan sosial ekonomi.

Juga untuk mendukung belanja modal bagi digitalisasi dan pemulihan ekonomi, penajaman belanja barang, serta melanjutkan efisiensi.

Kecuali itu, kebijakan K/L 2022 difokuskan untuk meningkatkan kualitas belanja yang lebih efisien, efektif, produktif, dan bermanfaat nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan lainnya diarahkan untuk mendukung pe laksanaan reformasi struktural di bidang pembangunan SDM, khususnya bidang pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Juga untuk mendukung percepatan penyelesaian pembangunan infrastruktur strategis yang terkait dengan pelayanan dasar dan mendukung produktivitas,” tutur dia.

Selain itu, kata Fauzi Amro, kebijakan K/L tahun depan ditujukan untuk mendukung reformasi birokrasi dalam rangka pelayanan publik, mendukung bidang pembangunan, serta untuk belanja bidang kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan infrastruktur.

“Belanja juga diarahkan untuk bi dang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), ketahanan pangan, pariwisata, serta bidang hukum, pertahanan, dan keamanan,” ujar dia.

Fauzi Amro menambahkan, selain belanja K/L, ada belanja non-K/L yang disepakati sebesar Rp 998,79 triliun, meningkat Rp 1,09 triliun dari usulan pemerintah dalam RAPBN 2022 sebesar Rp 997,69 triliun.

Angka itu meliputi pengelolaan utang negara, pengelolaan subsidi, pengelolaan hibah, pengelolaan belanja lainnya, dan pengelolaan transaksi khusus.

Adapun untuk belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) ter catat Rp 769,61 triliun, terdiri atas Transfer ke Daerah sebesar Rp 701 triliun dan anggaran untuk Dana Desa sebesar Rp 68 triliun. (az)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com