Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kemiskinan. Foto ilustrasi: Investor Daily / Emral Firdiansyah.

Kemiskinan. Foto ilustrasi: Investor Daily / Emral Firdiansyah.

Sebanyak 66,7% Penduduk Indonesia Rentan Miskin

Kamis, 7 Oktober 2021 | 10:51 WIB
Triyan Pangastuti ,Leonard Cahyoputra (leonard.cahyoputra@beritasatumedia.com) ,Ester Nuky

JAKARTA, investor.id -  Perusahaan- perusahaan dan pemerintah perlu bekerja sama untuk memangkas kemiskinan. Sebab saat ini sebanyak 66,7% penduduk Indonesia rentan miskin menyusul hantaman pandemi Covid-19 hampir 2 tahun ini.

Hal tersebut dikemukakan Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Kadin Bambang PS Brodjonegoro dalam diskusi Forum Dialog HUT ke-83 Sinar Mas Economic Outlook 2022 bertajuk “Sinergi Korporasi dan Pemerintah dalam Memulihkan Ekonomi Nasional”, Rabu (6/10).

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kanan atas), Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - Kadin Bambang Brodjonegoro (kiri bawah), Staf Ahli 1 Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera (kanan bawah) dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat rangkaian webinar Forum Dialog HUT 83 Sinar Mas: Economic Outlook 2022 - Sinergi Korporasi & Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (6/10/2021).  Pemerintah wajib memberikan kemudahan bagi pelaku usaha unuk mengembangkan usahanya dengan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal
Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (kanan atas), Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan - Kadin Bambang Brodjonegoro (kiri bawah), Staf Ahli 1 Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera (kanan bawah) dan Direktur Pemberitaan BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Primus Dorimulu saat rangkaian webinar Forum Dialog HUT 83 Sinar Mas: Economic Outlook 2022 - Sinergi Korporasi & Pemerintah dalam Pemulihan Ekonomi Nasional, Rabu (6/10/2021). Pemerintah wajib memberikan kemudahan bagi pelaku usaha unuk mengembangkan usahanya dengan membuka sebanyak mungkin lapangan pekerjaan. Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Diskusi yang diawali Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dengan keynote speech, juga menghadirkan narasumber lain Calon Duta Besar RI untuk Republik Korea Gandi Sulistiyanto, Board Member Sinar Mas Franky O Widjaja, Ketua Umum Kadin Indonesia M Arsjad Rasjid, Managing Director Sinar Mas Saleh Husin, Staf Ahli Bidang Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal Kementerian Investasi Heldy Satrya Putera yang mewakili Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Sebagai moderator Direktur Pemberitaan Beritasatu Media Holdings Primus Dorimulu. 

Bambang mengungkapkan saat ini, kapasitas anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang telah mencapai sekitar Rp 2.750 triliun semakin terbatas, di tengah kebutuhan yang meningkat.

“Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta public, private sector, dan dunia usaha untuk mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan. Dalam isu kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, pemerintah dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab bisa mengurangi dan menghapus kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Namun, kapasitas pemerintah terbatas, besaran anggaran APBN kita sudah di atas Rp 2.000 triliun, namun kebutuhannya meningkat,” tuturnya.

Ia menjelaskan bahwa kerja sama dengan swasta dan dunia usaha perlu terus didorong yang sifatnya menjurus pada pembangunan. Sehingga, tidak mengganggu visi Indonesia untuk menjadi negara maju pada tahun 2045 atau Indonesia Emas 2045.

Ia menjelaskan, yang menjadi prioritas pemerintah adalah mengurangi jumlah orang yang berada di bawah garis kemiskinan. Indonesia sebenarnya pernah mencapai rekor terbaik dengan tingkat kemiskinan terendah yakni pada tahun 2019, sebelum pandemic Covid-19, yang mencapai 9,22%. Akan tetapi, tingkat kemiskinan kembali meningkat di level 10,14% karena pandemi.

Bambang mengatakan, biasanya untuk mengurangi jumlah orang di bawah garis kemiskinan, instrumennya ada di pemerintah. Dalam hal ini melalui berbagai program bantuan sosial, seperti bantuan tunai atau cash transfer, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan nontunai, serta bantuan untuk pendidikan dan kesehatan seperti terkait iuran BPJS Kesehatan. Ketika seseorang keluar dari garis kemiskinan, lanjut dia, artinya tidak miskin lagi karena hidup dengan pengeluaran mulai di atas standar dasar dari garis kemiskinan. Namun, dia sebenarnya masih masuk ke dalam kategori yang rentan miskin.

“Dan, kalaupun naik lagi itu masih masuk dalam kelas aspiring middle class atau calon kelas menengah. Ternyata jumlah kelompok rentan dan calon kelas menengah ini, jumlah orangnya cukup besar, hampir 66,7% dari total penduduk Indonesia ada di kelompok ini,” tuturnya. (is/ns/ac/pd)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN