Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
AKKMI dan KPLP Kemenhub memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

AKKMI dan KPLP Kemenhub memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

AKKMI: Tak Terpenuhinya Aspek Keselamatan Pelayaran Berkonsekuensi Hukum

Sabtu, 23 Oktober 2021 | 15:35 WIB
Thresa Sandra Desfika (thresa.desfika@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Perkumpulan Ahli Keselamatan dan Keamanan Maritim Indonesia (AKKMI) dan Kasubdit Gakum Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan pemaparan dan edukasi terhadap kegiatan kuliah kerja nyata (KKN) mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika).

Edukasi kepada mahasiswa tersebut diberikan berkaitan dengan upaya pengawasan keselamatan dan keamanan pelayaran nasional mengingat aspek keselamatan dan keamanan pelayaran nasional merupakan tanggung jawab pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Jika hal tersebut diabaikan maka tentunya akan berdampak bagi keselamatan awak kapal dan penumpang yang pada akhirnya akan berproses pada penegakan hukum, baik proses profesi maupun peradilan.

"Sebuah kapal dengan ukuran tertentu memiliki beberapa sertifikasi kompetensi, baik dari kapal itu sendiri, kelengkapan kapal, nahkoda kapal, sarana keselamatan dan keamanan kapal, register kapal, peruntukan kapal jika hal tersebut tidak diindahkan tentunya ada konsekuensi hukum yang siap dihadapi," ujar Sekretaris Jenderal AKKMI Ridwan Tentowi dalam keterangan resmi, Sabtu (23/10).

Selain itu, para mahasiswa juga diberikan pemahaman mengenai peran syahbandar turut menentukan kelayakan sebuah kapal dapat berlayar selain memeriksa dokumen-dokumen kelengkapan kapal juga melakukan pengawasan terhadap kelaiklautan kapal.

Kegiatan KKN para mahasiswa itu didampingi dosen pendamping lapangan dan penerima HIPKA 2021 Indra Yudha Koswara dan Hanna. Keduanya selama ini  memfokuskan kepada dunia pelayaran sebagai upaya untuk lebih mencintai dunia maritim.

"Hal itu selaras dengan keinginan Presiden RI Joko Widodo yang menginginkan Indonesia sebagai poros maritim yang maju negaranya karena memanfaatkan kekayaan maritim demi kesejahteraan rakyat," ucap Ridwan.

Selain itu, AKKMI memberikan pemahaman bahwa dengan berlakunya Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Nasional berlaku bagi kapal-kapal Indonesia dan kapal asing yang berlayar di wilayah Indonesia.

Ridwan menambahkan UU tersebut juga mengadopsi beberapa aturan-aturan dalam SOLAS (Safety of Life At Sea).

"Peserta KKN 53 mendapatkan sesuatu yang berbeda dengan peserta KKN lainnya di Fakultas Hukum Unsika karena dunia pelayaran begitu banyak yang harus diketahui dan dipahami agar keselamatan dan keamanan pelayaran nasional merupakan tanggung jawab bersama dalam upaya menekan kecelakaan kapal yang masih sering terjadi di negeri ini," ujar Ridwan Tentowi.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN