Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi memantau ketersediaan minyak goreng di toko modern, Kamis, 20 Januari 2022.

Jajaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Kota Bekasi memantau ketersediaan minyak goreng di toko modern, Kamis, 20 Januari 2022.

TULISAN (1)

Kontroversi Mekanisme Subsidi Minyak Goreng, Jerat Hukum, dan Dana Perkebunan Rp 100 Triliun yang Digugat

Minggu, 23 Januari 2022 | 07:24 WIB
Ester Nuky

JAKARTA, investor.id - Kontroversi mengenai mekanisme subsidi minyak goreng hingga dana yang dikelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sekitar Rp 100 triliun untuk biodiesel yang digugat DPR, masih bergulir. Ada kekhawatiran pengusaha yang ikut dalam pelaksanaan program pemerintah bisa terjerat kasus hukum di kemudian hari, bila tidak ada kejelasan landasan hukumnya.

Oleh karena itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan menjelaskan secara gamblang, sehingga ada pula jaminan bagi pengusaha yang ikut dalam pelaksanaan program pemerintah tidak terseret kasus hukum di kemudian hari. Selain itu, pembayaran dana subsidi minyak goreng ada kepastian jaminan pembayaran yang cepat, mudah, dan tidak dipermainkan petugas/aparatur yang bisa berujung penyuapan agar dana segera dibayarkan. Dalam kasus penyuapan, pihak yang menyuap juga terjerat kasus hukum, baik yang ditangani KPK, kejaksaan, maupun kepolisian.

Lalu, seperti apa mekanisme subsidi minyak goreng yang diberlakukan pemerintah sejak 19 Januari hingga 6 bulan ke depan?

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi mengatakan, pemerintah serius menerapkan minyak goreng (migor) kemasan satu harga Rp 14.000 per liter. Jika ada keluhan dan harga yang tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah, Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah menyiapkan kontak pengaduan dengan membuka hotline khusus, sehingga masyarakat dapat mengadukan permasalahan di lapangan ke saluran yang disediakan.

Hotline yang beroperasi selama 24 jam itu dapat diakses seluruh pihak melalui pesan instan Whatsapp di nomor 0812 1235 9337, surat elektronik hotlinemigor@kemendag.go.id, atau konferensi video Zoom dengan ID 969 0729 1086 (password: migor),” paparnya melalui keterangan tertulis yang diterima Jumat (21/1/2022).

Mendag juga memastikan bahwa Kementerian Perdagangan memantau secara ketat seluruh ritel modern di 34 provinsi, agar bisa mengimplementasikan kebijakan satu harga migor kemasan yang telah ditetapkan pemerintah.

Mendag menyatakan bahwa minyak goreng kemasan satu harga tersedia di pasar rakyat dan pasar-pasar tradisional. Kemendag masih memberikan waktu selama sepekan untuk pasar tradisional, terhitung sejak penetapan minyak goreng kemasan satu harga mulai Rabu, 19 Januari 2022, baik kemasan plastik maupun kemasan jerigen.

“Penyediaan minyak goreng kemasan melalui ritel merupakan tahap awal, selanjutnya kami akan memastikan minyak goreng kemasan Rp 14.000 per liter tersedia di pasar tradisional di seluruh Indonesia,” tandasnya.

Mendag juga secara khusus menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan implementasi kebijakan perdagangan minyak goreng kemasan. Ini mulai dari produsen, gerai ritel, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), dan dinas yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia serta seluruh kementerian dan lembaga terkait.

Mekanisme Subsidi Minyak Goreng
Adapun poin penting dalam subsidi minyak goreng yang diatur menteri perdagangan adalah sebagai berikut.

- Definisi:

* Harga Eceran Tertinggi (HET) Minyak Goreng Kemasan yang disebut HET adalah harga jual tertinggi Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen akhir di pasar rakyat dan/atau tempat penjualan eceran lainnya.

* Harga Acuan Keekonomian yang disingkat HAK adalah harga ekonomi dari Minyak Goreng Kemasan yang ditawarkan di pasaran pada tingkat provinsi.

* Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan adalah dana yang disalurkan oleh BPDPKS untuk menutup selisih antara HAK dengan HET Minyak Goreng Kemasan.

* Pelaku Usaha adalah badan usaha yang memproduksi, mengemas, dan/atau mendistribusikan Minyak Goreng Kemasan.

* Penyediaan Minyak Goreng Kemasan adalah tersedianya dan terdistribusinya Minyak Goreng Kemasan di tingkat pengecer.

* Minyak Goreng Kemasan adalah minyak goreng sawit yang dikemas tertutup secara penuh, dan untuk penggunaannya harus membuka kemasan, merusak kemasan, atau merusak segel kemasan, serta kuantitasnya ditentukan sebelum diedarkan.

- Mekanisme distribusi:

(1) Yang disubsidi adalah Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Penyediaannya bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan dan kestabilan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil. Sedangkan Penyediaan dilaksanakan untuk jangka waktu enam bulan, yang dapat diperpanjang oleh Mendag berdasarkan rapat koordinasi terbatas tingkat menteri.

(2) Penetapan Harga:
1 Pengecer wajib melakukan penjualan Minyak Goreng Kemasan kepada konsumen menggunakan HET sebesar Rp 14.000 per liter. 
2. Penetapan HAK di tingkat provinsi dilakukan berdasarkan referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha.
3. Referensi harga jual di tingkat Pelaku Usaha berpedoman pada harga rata-rata Crude Palm Oil pada lelang dalam negeri dalam satu bulan terakhir.
4. Penetapan HAK dilaksanakan setiap bulan oleh Direktur Jenderal

(3) Dalam menyediakan Minyak Goreng Kemasan Pelaku Usaha melakukan pendaftaran kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

(4) Permohonan pendaftaran memuat paling sedikit:
a. nama perusahaan;
b. legalitas perusahaan;
c. kapasitas produksi;
d. merek;
e. kemasan dan ukuran;
f. rencana alokasi produksi; dan
g. jaringan distribusi.

(5) Direktur Jenderal melakukan verifikasi permohonan pendaftaran.

(6) Berdasarkah hasil verifikasi, Direktur Jenderal menetapkan Pelaku Usaha Penyediaan.

(7) Direktur Jenderal menyampaikan penetapan Pelaku Usaha kepada Direktur Utama BPDPKS.

(8) Pelaku Usaha yang telah ditetapkan melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan dengan Direktur Utama BPDPKS.

(9) Pelaku Usaha yang telah melakukan perjanjian pembiayaan Penyediaan, wajib melakukan Penyediaan bagi kebutuhan masyarakat, termasuk usaha mikro dan usaha kecil.

(10) Penyediaan dapat dilakukan dengan menggunakan isi bersih sampai dengan 25 liter dalam berbagai bentuk.

(11) Dalam melakukan Penyediaan Pelaku Usaha dapat menggunakan merek MINYAKITA.

(12) Tata cara penggunaan merek MINYAKITA dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai minyak goreng sawit wajib kemasan.

(13) Penyediaan oleh Pelaku Usaha melalui jaringan distribusi sampai diterima di tingkat pengecer.

(14) Apabila setelah jangka waktu pelaksanaan Penyediaan enam bulan atau perpanjangannya masih terdapat sisa stok Minyak Goreng Kemasan di tingkat Pengecer, Pengecer masih tetap dapat mendistribusikan kepada masyarakat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- Dana pembiayaan (subsidi):

(1) Dalam memenuhi penyediaan Minyak Goreng Kemasan dengan harga terjangkau di masyarakat, Pelaku Usaha mendapat Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari BPDPKS. 

(2) Besaran Dana Pembiayaan dihitung berdasarkan selisih HAK dengan HET Minyak Goreng Kemasan. 

(3) Untuk memperoleh Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan, Pelaku Usaha mengajukan permohonan pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan kepada BPDPKS.

(4) Permohonan pembayaran disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi dokumen:
   a. laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan
   b. faktur pajak.

(5) Berdasarkan permohonan, BPDPKS meneliti kelengkapan dokumen permohonan. Hasil penelitian disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk diverifikasi.

(6) Dalam pelaksanaan verifikasi Direktur Jenderal menugaskan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Direktur Utama BPDPKS melakukan penunjukan dan pendanaan surveyor berdasarkan permintaan Direktur Jenderal guna melaksanakan verifikasi.

(8) Berdasarkan permohonan Direktur Jenderal guna melaksanakan verifikasi, BPDPKS menunjuk dan melakukan pendanaan surveyor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Surveyor melakukan kegiatan:
a. verifikasi terhadap profil Pelaku Usaha dan jaringan distribusi; dan
b. verifikasi penyaluran Minyak Goreng Kemasan, yang meliputi:
   1. nama jaringan distribusi; dan
   2. volume dan harga yang didistribusikan.

(10) Verifikasi surveyor diselesaikan paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dari BPDPKS.

(11) Hasil verifikasi surveyor digunakan sebagai dasar penentuan besaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan. 

(12) Hasil verifikasi disampaikan oleh Mendag melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS.

(13) Pembayaran Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memastikan anggaran dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit akan digunakan untuk subsidi senilai Rp 7,6 triliun untuk minyak goreng kemasan dengan harga Rp 14 ribu per liter, yang mulai berlaku pada Rabu (19/1).

Penggunaan Dana BPDPKS Rp 100 Triliun Digugat 
Sementara itu, kalangan pengusaha menginginkan penjelasan dari BPK dan KPK secara gamblang, sehingga ada pula jaminan pengusaha yang ikut dalam pelaksanaan program pemerintah nantinya tidak terseret kasus hukum. Selain itu, pembayaran dana subsidi minyak goreng ada kepastian jaminan kecepatan waktu, kemudahan, dan tidak dipermainkan petugas/aparatur yang berujung penyuapan agar dana bisa segera dibayar.

Kekhawatiran terjerat kasus hukum ini didasarkan kejadian sebelumnya, di mana penggunaan dana BPDPKS sekitar Rp 100 triliun untuk subsidi biodiesel kini digugat anggota Komisi IV DPR.

“Sebelumnya, penggunaan dana BPDPKS sekitar Rp 100 triliun untuk subsidi biodiesel tahun 2015-2021 sebelum Undang-Undang Cipta Kerja berlaku (efektif, Februari 2021) memang digugat, dalam rapat dengan Komisi IV DPR. Memang, dalam hal masalah PP (Peraturan Pemerintah) yang melampaui Undang-Undang tentang Perkebunan No 39 Tahun 2014 itu, BPK, KPK dan, BPDPKS belum ada kesepakatan. Namun, untuk subsidi minyak goreng sudah ada perubahan di UU Ciptaker, sehingga tak ada masalah, ada landasan hukumnya,” kata Founder dan Direktur Eksekutif Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) DR Ir Tungkot Sipayung kepada Investor Daily, Sabtu (22/1).

Berdasarkan data di situs BPK, Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan ditetapkan tanggal 17 Oktober 2014. UU kemudian diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 93 UU Nomor 39 Tahun 2014 yang mengatur mengenai Pembiayaan Usaha Perkebunan antara lain menyebutkan, Pembiayaan Usaha Perkebunan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha Perkebunan bersumber dari penghimpunan dana Pelaku Usaha Perkebunan, dana lembaga pembiayaan, dana masyarakat, dana-dana lain yang sah. Penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan digunakan untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, promosi Perkebunan, peremajaan Tanaman Perkebunan, dan/atau sarana dan prasaran Perkebunan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penghimpunan dana dari Pelaku Usaha Perkebunan, lembaga pembiayaan, dan masyarakat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Masih dalam data BKP tercantum Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. PP tersebut menyatakan, “Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penghimpunan Dana Perkebunan. Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Memutuskan: menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Penghimpunan Dana Perkebunan.”

PP Nomor 24 Tahun 2015 Pasal 9 menyebutkan antara lain sbb.
(1) Dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan:
   a. pengembangan sumber daya manusia Perkebunan;
   b. penelitian dan pengembangan Perkebunan;
   c. promosi Perkebunan;
   d. peremajaan Perkebunan; dan/atau
   e. sarana dan prasarana Perkebunan.
(2) Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk dalam rangka: 
a. pengembangan Perkebunan; dan
b. pemenuhan hasil Perkebunan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.
(3) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), memperhatikan program Pemerintah.

Pasal 12 menjelaskan:
(1) Promosi Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap signifikansi Perkebunan sebagai produk yang mempunyai nilai strategis. 
(2) Promosi Perkebunan untuk: 
   a. meningkatkan citra nilai produk; 
   b. informasi pasar; 
   c. memperluas pasar; 
   d. meningkatkan investasi; dan/atau 
   e. menumbuhkembangkan pusat pemasaran komoditas Perkebunan.

Pasal 13 menjelaskan, Peremajaan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, ditujukan untuk peningkatan produktivitas tanaman Perkebunan maupun menjaga luasan lahan Perkebunan agar dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pasal 14 menjelaskan:
(1) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk peningkatan produksi, produktivitas, dan mutu hasil Perkebunan. 
(2) Sarana dan prasarana Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  a. benih; 
  b. pupuk; 
  c. pestisida; 
  d. alat pascapanen dan pengolahan hasil;
  e. jalan kebun dan jalan akses ke jalan umum dan/atau ke pelabuhan;
  f. alat transportasi;
  g. mesin pertanian; 
  h. pembentukan infrastruktur pasar; 
  i. verifikasi atau penelusuran teknis.

Pasal 15 menjelaskan:
(1). Penggunaan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), ditujukan terhadap komoditas Perkebunan strategis yang mencakup pemanfaatan untuk kebutuhan pangan, bahan bakar nabati (biofuel), dan hilirisasi industri Perkebunan.
(2). Dana yang digunakan untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Presiden.

Sedangkan Pasal 16 menetapkan:
(1) Pemerintah membentuk Badan Pengelola Dana untuk menghimpun, mengadministrasikan, mengelola, menyimpan, dan menyalurkan Dana.
(2) Badan Pengelola Dana dapat dibentuk untuk satu komoditas Perkebunan strategis atau gabungan dari beberapa komoditas Perkebunan strategis. 
(3) Pembentukan Badan Pengelola Dana sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan berdasarkan kebijakan Pemerintah dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

Pasal 17 menyebut:
(1) Badan Pengelola Dana bertugas: 
   a. melakukan perencanaan dan penganggaran; 
   b. melakukan penghimpunan Dana; 
   c. melakukan pengelolaan Dana; 
   d. melakukan penyaluran penggunaan Dana; 
   e. melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
   f. melakukan pengawasan.
(2) Badan Pengelola Dana dalam pelaksanaan tugasnya mendapatkan imbalan manajemen atas Dana yang dikelola, dan besarnya ditentukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara, berdasarkan rekomendasi Komite Pengarah.

Total Dana Rp 139,2 Triliun
Berdasarkan presentasi tertulis Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin 17 Januari 2022, perolehan dana pungutan eskpor mulai Juli 2015 hingga 2021 total mencapai sekitar Rp 139,2 triliun. Dari dana tersebut, yang disalurkan lewat subsidi ke industri biodiesel Rp 110,03 triliun tahun 2015-2021, dengan volume biodiesel sekitar 33,05 juta kiloliter. Tujuan program ini tiga, yakni untuk stabilitas harga minyak sawit mentah (CPO), kemandirian dan ketahanan energi, serta pengurangan emisi dan penghematan devisa.

Sementara itu, periode yang sama, dana yang digunakan untuk peremajaan sawit rakyat jauh lebih sedikit, sebesar Rp 6,59 triliun. Penyaluran dana untuk riset lebih sedikit lagi sekitar Rp 389,3 miliar, untuk program promosi Rp 323,14 miliar, program pengembangan SDM Rp 204,86 miliar, serta program sarana dan prasarana Rp 21,1 miliar.

Anggota Komisi IV DPR Sutrisno, SE, MSi mengatakan ketimpangan penggunaan dana tersebut. “Yang kita bahas adalah dana BPDPKS, objeknya dari perkebunan kelapa sawit, subyeknya pun untuk pengembangan kelapa sawit. Supaya tidak dikatakan bohong, mari kita mengacu pada aturan yang ada, Perpres No 61 Tahun 2015,” paparnya.

Pasal 2 ayat 1 menyebut, kata Sutrisno, bahwa kebijakan tersebut dijalankan untuk mendorong pengembangan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Pasal 7 ayat 1 disebut, iuran merupakan kesepakatan BPDPKS dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit.

“Jadi, besarnya iuran itu kesepakatan antara BPDPKS dengan pelaku usaha perkebunan kelapa sawit. Kemudian, Pasal 5 ayat 1, BPDPKS membentuk dan menentukan setoran iuran hasil ekspor sawit itu secara tunai ke rekening yang dibentuk oleh BPDPKS. Kemudian Pasal 11 ayat 1 disebut, dana yang dihimpun digunakan untuk kepentingan: a. pengembangan sumber daya manusia perkebunan kelapa sawit, b. penelitian dan pengembangan perkebunan kelapa sawit, c. promosi perkebunan kelapa sawit, d. Peremajaan perkebunan kelapa sawit, dan e. sarana dan prasarana perkebunan kepala sawit. Dari poin-poin itu, semuanya menjelaskan arah daripada kebijakan ini adalah untuk pekebun, bukan perkebunan kelapa sawit,” tandasnya.

Sedangkan Pasal 11 ayat 2, lanjut dia, penggunaan dana untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tersebut termasuk dalam pemenuhan hasil perkebunan kelapa sawit untuk kebutuhan pangan, di mana harga kelapa sawit meningkat, yang artinya BPDPKS gagal untuk mengelola dana tersebut. Kemudian, penggunaan dana untuk perkebunan kelapa sawit serta penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar nabati jenis biodiesel.

"Itu adalah ayat tambahan, di mana utamanya adalah di ayat 1, bagaimana perkebunan kelapa sawit rakyat itu ditingkatkan, sehingga para pekebun bisa menjadi korporasi ke depan. Tahun 1970-an booming ekspor hasil kayu, ada iuran hasil hutan, ada pungutan hasil hutan, itu adalah pendapatan negara dan itu ada di APBN. Jadi ini (dana BPDPKS) adalah iuran dari hasil ekspor, yang katanya bukan dalam bentuk PNBP, mestinya itu pendapatan lainnya sebagai pendapatan negara, itu ada di Undang-Undang Keuangan Negara. Saya juga menilai ini mengindikasikan ada salah olah, karena dana itu harusnya untuk pekebun kelapa sawit, tapi yang ke pekebun kelapa sawit hanya sekitar Rp 6 triliun lebih sedikit, sedangkan untuk biodiesel mencapai sekitar Rp 103 triliun,” katanya.

Sedangkan mengapa sebelumnya disebut ada kebohongan (oleh anggota Komisi IV DPR Dr H Suhardi Duka, MM), lanjut Sutrisno, karena Prepres tersebut keluar bulan Mei 2015. Namun, kata dia, Eddy Abdurrachman mengatakan bahwa penggunaan dana untuk biodiesel mulai April 2015 atau sebelum keluar Perpres.

“Oleh karena itu, konkret aja Pimpinan, kita punya (membentuk) Panja Kelapa Sawit supaya jelas. Sumbernya juga uang itu dari perkebunan kelapa sawit, tancap balik ke pekebun kelapa sawit, ya kita tingkatkan saja menjadi Pansus,” ucapnya.

Anggota Komisi IV DPR Dr H Suhardi Duka, MM mengatakan jangan ada kebohongan dalam pengelolan dana BPDPKS.

Kondisi BPDPKS saat ini dinilai tidak ideal, karena filosofi pembentukan BPDPKS adalah untuk membantu petani sawit rakyat dalam replanting atau peremajaan tanaman. Folosofi pendiriannya untuk membantu petani sawit, tapi kemudian melenceng, inilah yang perlu dikritisi.

Akibat dari hadirnya BPDPKS, pemerintah daerah pun dilarang memungut retribusi, pajak, dan yang lain terhadap objek sawit. Sementara alokasi yang disalurkan atau diprogramkan untuk petani sawit rakyat tidak sebanding dengan luasan sawit rakyat.

Pengelolaan dana BPDPKS dinilai tidak ada keberpihakan kepada petani sawit. Padahal, ada sekitar 6,8 juta ha kebun sawit rakyat yang TBS atau tandan buah segarnya masuk di pabrik, menjadi CPO, dan kemudian diolah serta diekspor.

Anggota Komisi IV DPR Daniel Johan dari Fraksi PKB juga menyayangkan porsi penggunaan dana yang hanya sekitar 10% untuk petani sawit. Kebijakan penggunaan ini disebut Eddy Abdurrachman ditetapkan oleh Komite Pengarah BPDPKS, sedangkan BPDPKS sebagai pengelola.

Ketua RDP tersebut Anggia Erma Rini, MKM juga menyoroti paparan alokasi dana BPDPKS untuk petani sawit rakyat hanya 10-15%, dengan yang terserap cuma sekitar 1%, karena instrumen atau kebijakannya tidak ramah terhadap petani sawit rakyat. Ini misalnya karena ada persyaratan seperti sertifikasi yang sulit dipenuhi petani rakyat.

“Padahal itu bisa diatur bila kita punya komitmen tinggi untuk membantu petani rakyat, di mana ini tujuan BPDPKS. Kebijakannya harus ramah sehingga mereka mampu untuk mengakses dana BPDPKS. Ini menjadi rekomendasi Komisi IV DPR untuk lebih didalami lagi, karena semangatnya satu, bagaimana anggaran atau uang yang ada betul-betul bisa dirasakan oleh petani sawit, produktivitas naik, dan kesejahteraan naik. Melalui Panja Pengelolaan dan Pengembangan Sawit Rakyat, akan memanggil seluruh pihak terkait pengelolaan dana sawit, termasuk di antaranya Komite Pengarah BPDPKS dan perusahaan penerima dana insentif biodiesel,” papar ketua rapat.

Sementara itu, ketika dihubungi Investor Daily mengenai apakah ada atau tidak landasan hukum penggunaan dana BPDPKS untuk keperluan nonpekebun atau perkebunan sawit, BPK menjawab masih akan dikomunikasikan kepada pemeriksa di BKP.

Sedangkan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan menyebut, pihaknya telah mengkaji secara mendalam terkait ketersediaan anggaran dan kelancaran penggunaan anggaran, baik untuk peremajaan tanaman sawit, pengembangan biodiesel, hingga subsidi minyak goreng. Kementerian Perdagangan memastikan anggaran BPDPKS tidak akan terganggu dengan subsidi Rp 7,6 triliun untuk minyak goreng kemasan harga Rp 14 ribu per liter, yang mulai berlaku pada Rabu (19/1).

"Ini sudah dipertimbangkan dengan matang. Ketersediaan anggaran juga sudah dipertimbangkan, tanpa harus mengganggu program-program lainnya. Jadi ini sudah jelas," kata dia pada konferensi pers secara daring, Selasa (18/1) malam.

 

 

Editor : Esther Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN