Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu: Tak Ada Utang yang Disembunyikan Pemerintah

Senin, 24 Januari 2022 | 16:29 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, Investor.id – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menegaskan, tidak ada utang yang disembunyikan pemerintah. Besaran utang pemerintah selama pandemi Covid-19 juga lebih terukur dibandingkan negara-negara lain.

Menurut Sri Mulyani, semua negara melakukan pelebaran defisit APBN dan penambahan utang untuk menangani pandemi Covid-19. Namun, penambahan utang Indonesia tergolong lebih rendah dibanding negara-negara lain, baik negara maju maupun negara berkembang.

“Tadi pimpinan rapat (DPR) menekankan utang yang cukup banyak. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kenaikan defisit kita, kenaikan utang kita, jauh lebih terukur dibandingkan negara maju maupun negara emerging,” tandas Menkeu dalam rapat kerja (raker) dengan Komite IV DPD di Jakarta, Senin (24/1).

Sri Mulyani menjelaskan, penarikan utang dilakukan secara hati-hati dan transparan. Dia juga menampik anggapan bahwa pencatatan utang negara tak sistematis dan bersifat tertutup. Pemerintah selalu menyampaikan informasi terkait perkembangan utang kepada publik secara berkala.

“Bahkan dalam penyusunan APBN, kami selalu sampaikan dan bahas dengan DPR dan DPD. Jadi, tidak ada utang yang disembunyikan oleh pemerintah,” tegas dia.

Dalam penanganan pandemi Covid-19, kata Sri Mulyani, defisit APBN harus diperlebar karena penerimaan pajak sempat menurun, padahal kebutuhan belanja meningkat. Realisasi defisit APBN 2020 sempat melebar menjadi 6,14% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2020 dan menurun menjadi 4,65% terhadap PDB pada 2021. Adapun pada 2022, pemerintah merencanakan defisit APBN 2022 sebesar 4,85%,

“Kami ingin menekankan terus dan berkali-kali karena saya melihat hampir semua statement selalu melihatnya lebih hanya kepada sisi utang APBN sendiri, seolah-olah kita hadapi pandemi sendirian di dunia ini. Padahal, seluruh dunia menghadapi hal yang sama. Respons dari sisi APBN sangat terukur, akuntabel, dan cukup efektif,” papar dia.

Menkeu mengungkapkan, posisi utang pemerintah hingga Desember 2021 tercatat Rp 6.090,31 triliun atau setara 41% terhadap PDB. Realisasi utang sepanjang tahun lalu relatif bagus dibandingkan negara lain yang rasio utangnya sudah meningkat hingga 100%.

“Ada negara yang rasio utangnya sudah sangat tinggi terhadap PDB-nya. Jadi, kenaikan utang ini makin meningkatkan risiko fiskal mereka. Tapi kenaikan utang akibat Covid-19 untuk Indonesia masih di 41% dibandingkan banyak negara yang mencapai 100% atau bahkan di atas 100% dari PDB-nya. Ini untuk dipahami DPD,” ujar dia.

Naik Selama Pandemi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komite IV DPD, Sukriyanto menyoroti kenaikan utang selama pandemi Covid-19. Pada 2020, pembiayaan utang terhadap pendapatan negara mencapai 74,62% atau sekitar Rp 1.229 triliun. Lalu pada 2021, pembiayaan utang terhadap pendapatan negara mencapai 59,17% atau Rp 1.026,9 triliun.

Tahun ini, menurut Sukriyanto, pemerintah menganggarkan pembiayaan utang 52,74% atau Rp 973,5 triliun dari target pendapatan negara. Alhasil pembiayaan utang ini berimplikasi pada peningkatan utang luar negeri (ULN).

Sukriyanto menambahkan, ULN pemerintah di luar BUMN dan Bank Indonesia (BI) per November 2021 tercatat US$ 202 miliar, setara Rp 2.931 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 14.500 per dolar AS. Angka itu terdiri atas US$ 56,6 miliar atau Rp 821,2 triliun berupa surat utang ngra (SUN) US$145,5 miliar atau setara Rp 2.111 triliun.

“DPD sebagai representasi daerah telah banyak menerima aspirasi pengaduan dan masukan masyarakat mengenai postur APBN 2022,” ujar dia.

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN