Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Foto: IST

Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Foto: IST

Dukungan APBN untuk Pengadaan Lahan Tembus Rp 105,62 Triliun

Rabu, 2 Maret 2022 | 11:36 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id-Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, realisasi dukungan APBN terhadap pendanaan lahan untuk pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui  Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sepanjang 2016-2021 telah mencapai Rp 105,62 triliun. LMAN menjadi salah satu pemain penting untuk pengadaan lahan agar inline dengan proses konstruksi dan perencanaan infrastruktur yang ditetapkan pemerintah.

Suahasil menjelaskan, komitmen pemerintah untuk pendanaan pengadaan lahan sangat besar. Hal ini demi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur guna memberikan manfaat bagi masyarakat dan memacu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memberikan efek berganda bagi ekonomi. “Pembangunan infrastruktur adalah kunci mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, kita yakini multiplier effect-nya. Karena itu, dalam konteks APBN melalui LMAN, sejak 2016 hingga Januari 2022, sekitar 5-6 tahun terakhir sudah Rp 105,26 triliun, tahun ini LMAN akan bekerja lagi menambah Rp 28,84 triliun,” ujar dia saat diskusi Infrastruktur untuk Indonesia, Rabu (2/3).

Menurut Suahasil, pembangunan infrastruktur dapat mendorong mobilitas, produktivitas, konektivitas, akses, dan bersifat sustainability antargenerasi. Meski pada masa Covid-19, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar Indonesia tidak terjebak dalam middle income trap. “Kita harus memikirkan detail bagaimana kita akan terus membangun infrastruktur di tengah kondisi pandemi,” ujarnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, pendanaan pembangunan infrastruktur saat ini makin beragam, karena pemerintah memberikan dukungan yang besar, di antaranya melalui penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN. Selain itu, memberi dukungan kepada kementerian/lembaga (K/L) melalui belanja modal, belanja birokrasi, dan belanja pegawai untuk memastikan K/L bisa berpartisipasi mengembangkan infrastruktur. Di sisi lain, memberi dukungan berupa penjaminan kepada banyak pihak agar pihak tersebut dengan menggunakan dananya sendiri dapat mengakses pembiayaan yang lebih baik. “Meski begitu, APBN memiliki keterbatasan ruang fiskal untuk mendanai pendanaan infrastruktur. Karena itu, pemerintah juga mendorong skema pembiayaan kreatif melalui Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) agar dana pembangunan infrastruktur tidak hanya dari pemerintah melainkan juga swasta,” jelas Suahasil.

Pemerintah pusat juga mengeluarkan program pinjaman ke daerah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN) mengingat membangun infrastruktur juga tugas pemerintah daerah (pemda). Dalam hal program pinjaman ke daerah, PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) menjadi pelaksanaanya sehingga pemerintah meminta agar PT SMI mendorong pendanaan ke daerah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur. “Sejak 2020, dalam rangka PEN, pemerintah menelurkan pinjaman daerah untuk memastikan daerah-daerah yang mampu bisa membangun lebih cepat,” kata Suahasil.

Perlu Fleksibilitas

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi mengatakan, peran APBN dalam percepatan pembangunan infrastruktur luar biasa besar, tidak hanya memberikan sisi pendanaan dan pembebasan pengadaan lahan namun juga dalam konteks konstruksi. Hal itu tercermin dari realisasi pendanaan lahan per akhir Januari 2022 yang dilakukan LMAN mencapai Rp 10 triliun dari alokasi Rp 28,84 triliun. Alhasil, apabila dijumlahkan sejak kurun waktu 2016 hingga Januari 2022 dukungan pemerintah telah mencapai Rp 115,62 triliun.

Terdapat berbagai jenis pembangunan infrastruktur yang lahannya dibebaskan oleh LMAN. Misalnya, untuk jalan tol, bendungan, irigasi, air baku, jalur kereta api, pelabuhan, dan KEK Mandalika, total direalisasikan sejak awal hingga saat ini mencapai Rp 91,93 triliun. “Ini angka cukup besar dan bersumber dari APBN,” tegas Basuki. Dalam pendanaan pengadaan lahan perlu juga fleksibilitas, namun tetap harus menjaga tata kelola dan integritas. Lantaran jumlah yang dialokasikan APBN untuk pembebasan lahan sangat besar sehingga harus dikelola dengan baik dan prudent.

Sejak berlakunya UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mempersiapkan tanah bagi pembangunan infrastruktur yang fleksibel, berkelanjutan, berkesinambungan. “Tentunya dengan tetap menjaga tata kelola dan integritas,” jelas Basuki.

Editor : Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN