Menu
Sign in
@ Contact
Search

×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ilustrasi Pertamina. (Dok. Pertamina)

Ilustrasi Pertamina. (Dok. Pertamina)

LARANG NAIKKAN HARGA PERTALITE

Kemenkeu Siapkan Kompensasi untuk Pertamina

Rabu, 23 Maret 2022 | 11:40 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id) ,Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan dana kompensasi untuk PT Pertamina (Persero) sebagai ‘imbalan’ atas larangan kepada BUMN migas itu menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin Pertalite (RON 90) ke masyarakat. Sementara Pertamina tetap harus menjamin ketersediaan BBM di seluruh wilayah Tanah Air meski harga minyak mentah dunia melonjak menjadi di atas US$ 100 dolar per barel, jauh melampaui asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN 2022 yang hanya US$ 63 per barel.

“Karena tidak menaikkan (harga) Pertalite, nanti kita tahu akan membayar kompensasi ke Pertamina karena mereka enggak naik. APBN ngitung berapa penerimaan yang akan bertambah dari kenaikan harga komoditas dan berapa belanja yang akan ditagihkan ke kami kalau ini belum di-pass over dan nanti struktur APBN akan tetap sehat,” tutur Sri Mulyani Indrawati saat berbicara pada acara Indonesia Economic Outlook, Selasa (22/3).

Namun, Menkeu tidak mengungkapkan berapa besaran dana kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada Pertamina. Ia pun sama sekali tidak menyinggung perihal pembayaran akumulasi piutang Pertamina di pemerintah yang telah mencapai sekitar Rp 100 triliun.

Sebelumnya, saat harga minyak dunia menembus US$ 90 per barel awal Februari lalu, Deputi III Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Montty Girianna sempat mengungkapkan, pemerintah memastikan adanya rencana menyiapkan kompensasi untuk Pertalite pada tahun ini sebesar Rp 25 hingga Rp 30 triliun. Ini dilakukan untuk menjaga tingkatan harga Pertalite agar tidak naik.

Baca juga: Catat! Pemerintah Harus Segera Bayar Piutang Pertamina Rp 100 Triliun

Berdasarkan informasi yang dihimpun Investor Daily, akibat lonjakan harga minyak mentah, Pertamina kini mengalami ketimpangan arus kas (cashflow mismatch) serius. Itu terjadi karena Pertamina harus membeli minyak mentah setiap hari, namun piutang Pertamina baru dibayar pemerintah beberapa tahun kemudian. Dalam empat tahun terakhir atau sejak 2017, akumulasi piutang Pertamina mencapai Rp 100 triliun lebih.

Ketua Komisi VII DPR Sugeng Suparwoto mengingatkan bahwa kondisi cashflow mismatch Pertamina tersebut sangat berbahaya bagi keberlangsungan usaha BUMN tersebut ke depan. Apalagi, dalam kondisi seperti itu, Pertamina tetap harus menjamin stok operasi BBM di seluruh wilayah Nusantara paling tidak untuk 21 hari. Agar bisa melakukan itu, Pertamina membutuhkan dana segar sekitar US$ 6 miliar.

Karenanya, menurut Sugeng, di balik gemerlap kesuksesannya sebagai aktor utama penyelenggaraan Pertamina Grand Prix of Indonesia atau MotorGP 2022 Mandalika beberapa hari lalu, sesungguhnya kondisi keuangan Pertamina sedang remuk redam. Ia menyebutkan, bila piutang Pertamina tersebut tidak dibayar oleh pemerintah dalam satu semester, maka Pertaminta akan “selesai”.

“Selesai itu artinya begini, Pertamina tidak bisa menjaga keandalan pasokan. Kalau sekarang, coba situasi apapun Pertaminta provide (BBM). Di mana pun sekarang, begitu ada kelangkaan sedikit, Pertamina isi. Artinya, Pertamina tetap committed untuk memberikan keandalan yang optimal. Tetapi kalau kemudian itunya (pembayaran piutang) berlanjut lewat satu semester, supply-nya mungkin agak berkurang,” tandas dia.

Tahan Harga BBM

Menkeu menegaskan, pemerintah masih akan mempertahankan harga BBM jenis Pertalite hingga tarif listrik, walaupun harga komoditas energi mulai dari minyak, gas, hingga batu bara meningkat. “Kemudian (harga) BBM kita tidak naik. Pertamax sudah terkena karena itu kelompok masyarakat kaya yang konsumsi. Tapi, (harga) Pertalite tidak diubah. Premium sudah hilang sekarang," kata Sri Mulyani.

Menurut dia, Keputusan ini diambil agar tidak terjadi market shock dari sisi konsumen yang bisa mengganggu daya beli masyarakat. Selain itu, jika kebijakan penaikan tarif listrik hingga harga Pertalite dilakukan oleh pemerintah, hal tersebut berpotensi menganggu proses pemulihan ekonomi.

Market shock karena minyak dan gas serta listrik itu adalah administered price. Pilihannya adalah, kalau kita shock dari kenaikan bahan bakunya dan diteruskan ke masyarakat dengan kenaikan yang tinggi, konsumsi langsung jeblok. Maka, sampai hari ini, listrik nggak naik," jelas dia.

Baca juga: Kilang Pertamina Internasional Raih 6 Penghargaan Indonesia Green Award 2022

Dia pun tak menampik bahwa saat ini ekonomi dunia terus menerus dihadapkan dengan tantangan yang bersifat dinamis. Meski pandemi Covid-19 sekarang cukup terkendali, namun konflik Rusia-Ukraina telah berdampak pada kenaikan harga-harga komoditas, misalnya batu bara, nikel, minyak, hingga gas bumi.

"Kenaikan harga komoditas sebetulnya sudah mulai muncul karena pemulihan ekonomi mengalami disrupsi dari sisi supply-nya. Jadi, ini kayak kena badai semua pada saat ekonomi sedang tertatih-tatih dari pandemi sehingga belum kuat untuk bangkit," ujar Menkeu.

Atas dasar harga komoditas yang melonjak itulah, kata dia, pemerintah masih mempertimbangkan menahan harga-harga, khususnya untuk minyak dan kelistrikan. Kementerian ESDM pun akan menjaga harga BBM Pertalite sebesar Rp 7.650 per liter, karena paling banyak dikonsumsi masyarakat.

Memastikan Stok

Sementara itu, Pjs. Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, sebagai badan usaha yang diamanahi untuk menyalurkan kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat, Pertamina Patra Niaga, Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) terus memastikan stok dan penyaluran bahan bakar berjalan dengan maksimal, salah satunya adalah penyaluran solar subsidi.

Ia mengatakan, pertumbuhan ekonomi nasional yang tahun ini ditargetkan di atas 5% sudah pasti akan berpengaruh terhadap peningkatan kebutuhan energi, salah satunya solar subsidi. Menyikapi hal ini, Pertamina Patra Niaga akan terus memastikan stok dan menjamin terjaganya proses distribusi dilapangan dengan maksimal.

“Stok solar subsidi secara nasional di level 20 hari dan setiap hari stok ini sekaligus proses penyaluran ke SPBU terus dimonitor secara real time. Namun perlu diketahui secara nasional, per Februari penyaluran solar subsidi telah melebihi kuota sekitar 10%,” kata Irto dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (22/3).

Ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga akan terus memonitor seluruh proses distribusi mulai dari terminal BBM hingga konsumen untuk memastikan SPBU selalu tersedia bahan bakar bagi masyarakat. Khusus solar subsidi, kami akan fokus pelayanan di jalur logistik serta jalur-jalur yang memang penggunaannya adalah yang berhak menikmatinya.

“Jadi, masyarakat tidak perlu khawatir dan tidak perlu panic buying. Pembelian bahan bakar kami imbau untuk tetap sesuai dengan kebutuhan dan untuk tetap hemat dalam penggunaannya mengingat saat ini harga minyak sangatlah mahal,” lanjut dia.

Baca juga: Ekonom Nilai Harga Pertalite Dipertahankan Dalam Jangka Pendek  

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, pengguna yang berhak atas solar subsidi untuk sektor transportasi adalah kendaraan bermotor plat hitam untuk pengangkut orang atau barang, kendaraan bermotor plat kuning kecuali mobil pengangkut hasil tambang dan perkebunan dengan roda lebih dari enam, kendaraan layanan umum (ambulance, pemadam kebakaran, dan pengangkut sampah), kapal angkutan umum berbendera Indonesia, kapal perintis, serta kereta api penumpang umum dan barang.

Untuk memastikan agar pengguna yang berhak atas solar subsidi bisa dipahami masyarakat, Pertamina bersama seluruh stakeholder dan pemerintah melalui BPH Migas akan terus meningkatkan edukasi dan sosialisasi mengenai regulasi yang telah dibuat mengenai penyaluran solar subsidi.

“Solar subsidi yang sesuai peruntukannya, sehingga pengguna solar subsidi akan tepat sasaran dan masyarakat akan makin bijak menggunakan bahan bakar sesuai spek mesin kendaraannya. Untuk pelaku industri dan masyarakat mampu kami imbau agar menggunakan BBM diesel nonsubsidi seperti Dexlite dan Pertamina Dex, dan solar subsidi bisa digunakan oleh saudara kita yang lebih berhak dan membutuhkan,” terang Irto.

Pertamina Patra Niaga akan terus menggandeng masyarakat, pemerintah, dan seluruh pihak terkait dalam pengawasan solar subsidi agar lebih tepat sasaran. Jika ada Indikasi penyalahgunaan solar subsidi masyarakat dapat melaporkan langsung ke aparat, dan jika kesalahan ada di pihak SPBU, Pertamina juga tidak segan akan menindak SPBU tersebut.

Untuk informasi terkait seluruh produk dan layanan Pertamina, ataupun jika Ingin memberikan informasi terkait solar subsidi di lapangan, masyarakat dapat langsung menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135.

Naikkan Harga Pertamax

Sedangkan kenaikan harga minyak mentah dunia dan pesaing yang terus menyesuaikan harga jual bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi dinilai sebagai momentum yang tepat bagi Pertamina untuk menaikkan harga BBM jenis Pertamax. Besaran kenaikan harga Pertamax yang diambil Pertamina juga bisa menjadi momentum untuk mengambil pasar dari kompetitor yang harganya telah lebih dulu dinaikkan.

“Mungkin Rp 12 ribu per liter, tapi kalau mau ambil pangsa pasar kompetitor, ya di bawah itu. Tapi itu bergantung pada Pertamina dan pemegang saham (pemerintah),” ujar Massita Ayu Cindy, peneliti sektor energi dari Purnomo Yusgiantoro Center (PYC) saat diskusi dengan editor media nasional secara virtual, Selasa (22/03/2022) sore.

Baca juga: Arya Sinulingga: Banyak Dipakai Mobil Mewah, Harga Pertamax Rp 9.000 Perlu Dihitung Ulang

Kenaikan harga Pertamax, yang merupakan BBM dengan kadar oktan (RON) 92, tinggal menunggu waktu. Apalagi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memberikan restu kepada Pertamina untuk menaikkan harga Pertamax karena batas atas penjualan BBM tersebut hingga 14 Maret 2022 sejatinya lebih dari Rp 14.000 per liter.

Sementara itu, pesaing Pertamina telah menaikkan beberapa kali BBM RON 92 tersebut. Harga terakhir BBM RON 92 per awal Maret 20220 adalah Rp 11.900 – Rp 12.990 per liter, sedangkan Pertamax hanya Rp9.000 per liter, tak pernah naik sejak lebih dari dua tahun lalu.

Massita mengatakan, PYC belum melakukan perhitungan detail untuk harga yang cocok bagi Pertamax. Namun, harga yang cocok seharusnya pada titik dimana konsumen tidak akan beralih ke energi substitusi.

Di sisi lain, lanjut Massita, kenaikan harga Pertamax yang terlalu tinggi juga berpotensi memicu perpindahan konsumsi ke Pertalite, BBM dengan kadar oktan 90 yang tidak masuk kategori penugasan. Pertamina dinilai juga harus melihat aspek psikologi masyarakat jika ingin menaikkan harga Pertamax sama seperti produk sejenis dari kompetitor. “Saya khawatir konsumen akan migrasi ke Pertalite,” ujar dia.

Bila itu terjadi, lanjut Massita, tidak hanya mengganggu keuangan Pertamina tapi juga pemerintah. Hal ini dipengaruhi oleh konsumen BBM Pertamina yang majemuk. Bagi masyarakat level menengah atas, kenaikan harga Pertamax tidak akan banyak berpengaruh. Berbeda halnya dengan masyarakat menengah bawah. “Perekonomian saat ini memang sudah mulai naik, tapi belum stabil sepenuhnya,” kata dia.

Massita mengungkapkan sejak 2019 hingga saat ini tidak banyak perubahan yang terjadi terhadap kebijakan harga BBM. Harga dasar mengkuti Argus dan MOPS dan di evaluasi per tiga bulan. Pada 2020 ada sedikit perubahan di perumusan harga saja.

Berdasarkan kajian PYC, harga BBM sesuai harga minyak dunia menunjukkan fluktuasi global, kecuali Premium sama sekali tidak mengikuti fluktuasi harga minyak global.

Anomali terjadi sejak awal 2021, Shell sudah mulai naik, Pertamax Turbo sudah mulai naik, namun Pertamax 92 masih stagnan sampai sekarang. Padahal seharusnya Pertamax juga mengikuti harga minyak global.

“Sebetulnya BBM jenis umum kewenangan harga sepenuhnya di badan usaha. Pertamax ini ‘kan BBM jenis umum, jadi sebetulnya harga sepenuhnya kewenangan Pertamina, “ kata dia.

Sikap Kementerian BUMN

Juru Bicara Kementerian Badan Usaha Milik Negara Arya M Sinulingga mendukung rencana Pertamina menaikkan harga Pertamax. Dengan harga saat ini, Pertamax adalah BBM RON 92 paling murah di kelasnya yang dikonsumsi oleh penggunaa kendaraan kelompok menengah atas. “Dengan harga saat ini, Pertamina telah menyubsidi Pertamax. Dan ini jelas artinya, Pertamina subsidi mobil mewah yang memakai Pertamax,” ujar Arya.

Baca juga: Selamatkan Pertamina, Amankan Distribusi BBM

Menurut dia, hal ini perlu kalkulasi ulang agar ada keadilan jangan sampai Pertamina memberi subsidi besar kepada mobil mewah yang memakai Pertamax. Pertamina disarankan untuk mengkaji ulang berapa harga yang pantas bagi Pertamax yang dikonsumsi oleh mobil mewah. “Ini untuk keadilan semua,” kata dia.

Sangat Dinamis

Kepala Ekonomi PT Bank Central Asia Tbk (BCA) David E Sumual mengatakan, kenaikan harga minyak global yang tidak diikuti revisi harga BBM dipastikan akan menambah beban keuangan Pertamina. Namun, besaran beban ini sangat dinamis tergantung pergerakan harga minyak dan nilai tukar rupiah.

"Tapi, kalau saya hitung-hitung beban Pertamina dan PLN itu sekitar Rp 250-300 triliun dari kenaikan batu bara untuk PLN dan harga minyak untuk Pertamina. Hitungan ini dengan kurs Rp 14.600. Tetapi ini dinamis ya," kata dia kepada Investor Daily, Selasa (23/3).

Tambahan beban itu, lanjut dia, belum termasuk piutang Pertamina yang belum dibayarkan pemerintah sekitar Rp 100 triliun.

Menurut dia, pemerintah masih memiliki ruang untuk menyuntikkan dana baik ke Pertamina maupun PLN. Pasalnya, kenaikan harga komoditas juga menguntungkan negara, yakni menyebabkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) meningkat. Selain itu, pemerintah masih memiliki sisa anggaran sekitar Rp 84,9 triliun.

"Kita juga sebenarnya tidak ada masalah, karena defisit anggaran boleh di atas 3%, proyeksinya kan tahun ini 4,6%. Jadi masih ada ruang di APBN," tutur David. (ayu)

Editor : Jauhari Mahardhika (jauhari@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN