Menu
Sign in
@ Contact
Search
SPBU - Jual Pertamax

SPBU - Jual Pertamax

Siap-siap... Menteri ESDM Beri SinyalHarga Pertamax Naik Juni

Jumat, 25 Maret 2022 | 22:54 WIB
Triyan Pangastuti (redaksi@investor.id) ,Novy Lumanauw (novy@investor.co.id) ,Rangga Prakoso (rangga.prakoso@beritasatumedia.com)

JAKARTA , investor.id – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif memberi sinyal bahwa harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax akan dinaikkan pada Juni atau semester II-2022. Situasi geopolitik global, kondisi keuangan PT Pertamina (Persero), dan daya beli masyarakat akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam menaikkan harga BBM beroktan (RON) 92 tersebut.

Menteri ESDM menegaskan, harga Pertamax yang saat ini dibanderol Rp 9.000 per liter akan mengalami penyesuaian (naik). Namun, kenaikannya tidak dilakukan dalam waktu dekat. "Jadi, ya kita lihatlah semester II. Kita juga melihat dampaknya ke masyarakat seperti apa," kata Arifin Tasrif di Yogyakarta, Kamis (24/3).

Berbagai kalangan mendesak pemerintah agar segera menyelamatkan Pertamina yang arus kas (cashflow)-nya kini bermasalah. Pertamina mengalami 'pendarahan' karena piutangnya sebesar Rp 100 triliun kepada pemerintah tak kunjung dibayar. Piutang tersebut berasal dari kewajiban pemerintah membayar subsidi energi yang ditalangi Pertamina.

Selain tunggakan subsidi, pemerintah menunggak kompensasi BBM nonsubsidi yang nilainya mencapai Rp 30-50 triliun. Tunggakan kompensasi berasal dari harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina dengan harga subsidi. Pemerintah melarang Pertamina menaikkan harga BBM nonsubsidi, seperti Pertamax dan Pertalite, dengan alasan demi menjaga daya beli masyarakat.

Penugasan yang dijalankan Pertamina berimbas langsung terhadap arus kas BUMN tersebut, mengingat harga minyak mentah sudah di level US$ 110 per barel, jauh di atas asumsi APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel. Pertamina setiap hari harus menyiapkan arus kas US$ 6 juta untuk pengadaan minyak mentah dari pasar.

Bensin Pertamina
Bensin Pertamina

Konflik Rusia-Ukraina

Menteri ESDM, Arifin Tasrif menuturkan, pihaknya terus mencermati kondisi geopolitik dunia, terutama konflik Rusia-Ukraina dalam beberapa bulan ke depan. Pasalnya, pergerakan harga minyak dunia saat ini dipengaruhi oleh sentimen konflik.

Menurut Menteri ESDM, pihaknya sudah berkomunikasi dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) yang menjamin kepastian suplai minyak. “Namun, OPEC sulit memproyeksikan fluktuasi harga,” ujar dia.

Di sisi lain, kata Arifin Tasrif, pemerintah juga mempertimbangkan pernyataan Bank Sentral AS, The Fed, bahwa konflik berkepanjangan antara Rusia dan Ukraina akan berdampak serius terhadap perekonomian dunia. "Jadi memang kita cermati dulu semuanya, sebelum memutuskan penyesuaian harga," tandas dia.

Menteri ESDM menegaskan, pemerintah juga mempertimbangkan kondisi keuangan badan usaha, terutama Pertamina, terkait ditahannya harga Pertamax. Pemerintah telah menyiapkan kompensasi bagi Pertamina.

Hanya saja, Arifin Tasrif tidak mengungkapkan besaran kompensasi tersebut. "Sudah disiapkan (kompensasi), untuk keseluruhan dari beban subsidi dan kompensasi, baik Pertamina maupun PLN," papar dia.

Konflik Rusia-Ukraina membuat harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP) Februari 2022 mencapai US$ 95,72 per barel. Sedangkan angka sementara ICP Maret 2022 sampai 17 berada di level US$ 114,77 per barel. Posisi harga tersebut lebih tinggi dari proyeksi ICP yang ditetapkan dalam APBN 2022 sebesar US$ 63 per barel.

Solar  Pertamina
Solar Pertamina

Secara terpisah, Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menjelaskan, pihaknya terus melakukan berbagai efisiensi untuk mengurangi tekanan lonjakan harga minyak dunia. Pertamina juga melakukan penyesuaian harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Irto Ginting mengakui, porsi konsumsi ketiga BBM nonsubsidi tersebut relatif kecil, hanya sekitar 15% dari total konsumsi BBM nasional. Jenis BBM ini pun sebagian besar dikonsumsi kalangan konsumen berpunya atau pemilik kendaraan pribadi kelas menengah ke atas.

Dia menambahkan, harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex akan terus disesuaikan secara rutin mengikuti harga pasar sesuai Keputusan Menteri ESDM No 62. K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan/atau Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan. "Ini tetap akan kami sesuaikan secara berkala," ucap dia.

Konsumsi BBM
Konsumsi BBM

Selesaikan Utang

Secara terpisah, anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Adisatrya Suryo mendesak pemerintah segera menyelesaikan utang-utangnya kepada Pertamina yang telah mengendap selama bertahun-tahun.

Menurut dia, utang yang berlarut-larut akan mengganggu aktivitas perusahaan dan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance/GCG). Sebab, keuangan Pertamina harus dikelola secara hati-hati (prudent) dan didukung program pembayaran pemerintah yang terjadwal dengan baik.

“Pemerintah harus segera membayar utang kepada Pertamina. Apalagi pembayaran itu adalah penugasan yang sudah selesai pengerjaannya,” kata Adisatrya di Jakarta, Kamis (24/3).

Dia mengungkapkan, selama ini Pertamina banyak mendapat penugasan pemerintah. Selain harus menalangi harga BBM bersubsidi, Pertamina harus melaksanakan program BBM satu harga dari Sabang sampai Merauke.

Padahal, kata Adisatrya, dalam dunia korporasi, arus kas merupakan hal yang paling vital. “Masalahnya pemerintah selalu telat memberikan dana kompensasi penugasan itu. Telatnya bukan hanya setahun, tetapi dalam beberapa tahun. Nilainya sekitar Rp 30-50 triliun. Itu belum tunggakan subsidi yang mencapai Ro 100 triliun,” ujar dia.

Dia menegaskan, perusahaan sekelas Pertamina pun, jika piutangnya tidak dibayar dalam jumlah sangat besar, pasti akan mengalami kesulitan. “Kalau bisa, pemerintah juga harus lebih serius merencanakan pembayaran utang dari penugasan terhadap BUMN lainnya, bukan hanya Pertamina. Jadi, dengan adanya scheduling pembayaran pemerintah di setiap siklus tahunnya, korporasi akan lebih mudah merencanakan aktivitas mereka,” papar dia.

Pada bagian lain, Adisatrya juga berharap Pertamina menaikkan harga Pertamax di pasaran. Sebab konsumen BBM jenis Pertamax adalah kelompok menengah ke atas, sehingga penaikan harganya tidak akan memicu inflasi. “Harga Pertamax perlu dinaikkan, tapi Pertalite jangan naikkan. Saya setuju harga pertamax memang harus dinaikkan,” tandas Adisatrya.

Perkembangan harga  BBM
Perkembangan harga BBM

Harga Komoditas

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, MH Said Abdullah kepada Investor Daily, mengakui, mekanisme pembayaran tagihan piutang Pertamina dari pemerintah terkait pembayaran subsidi elpiji dan BBM cenderung lambat. Itu terjadi karena pemerintah harus menunggu hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) demi menjaga akuntabilitas dan transparansi.

Apalagi saat ini harga minyak Brent sudah naik hingga US$ 119,25 per barel, jauh di atas ICP yang dipatok pemerintah dalam UU APBN sebesar US$ 63 per barel. Namun di sisi lain, pemerintah memastikan tetap menjaga harga BBM jenis Pertalite di harga Rp 7.650 per liter.

"Mekanisme pembayaran tagihan (piutang) lambat karena kedua pihak harus menunggu kedua hasil audit BPK. Artinya pemerintah membayarkannya berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan BPK," tutur dia.

Menurut Said Abdullah, pembayaran piutang berdasarkan audit BPK merupakan upaya menjaga akuntabilitas keuangan negara, baik dari sisi Pertamina maupun pemerintah. Jika setelah dilakukan proses audit tetapi piutang Pertamina belum dibayarkan pemerintah, hal itu hanya terkait masalah waktu.

"Karena itu, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Pertamina bisa membicarakan sesegera mungkin terkait piutang tersebut," tegas dia.

Meski demikian, menurut anggota Komisi XI DPR RI itu, pemerintah pun harus menjaga arus kas keuangan Pertamina agar pasokan BBM di Tanah Air tetap berjalan baik. Apalagi Pertamina memiliki penugasan-penugasan pemerintah, seperti program BBM satu harga, program pengadaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, serta program pengadaan dan pendistribusian elpiji bersubsidi.

"Kita harus menjaga agar keuangan Pertamina yang mendapat tugas dari pemerintah untuk pengelolaan hilir migas mengakali cashflow mismatch," tanas dia.

Perihal nominal urgensi piutang Pertamina yang harus dibayarkan pemerintah saat harga energi naik, Said mengatakan, nominalnya dapat menyesuaikan besaran penerimaan yang diterima pemerintah pada kuartal I-2022.

"Untuk membantu keuangan Pertamina, saya kira pemerintah juga bisa menghapus premium, sehingga beban subsidi yang ditanggung pemerintah tidak terlampau besar," tandas dia.

Bukan Subsidi

Di pihak lain, pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo mengemukakan, BBM jenis Pertamax merupakan barang yang tidak disubsidi oleh negara. “Karena itu, kebijakan harga BBM berkadar oktan (RON) 92 itu sudah sewajarnya ditentukan oleh Pertamina selaku badan usaha,” ujar Agus Pambagyo di Jakarta, Kamis (24/3).

Dia menjelaskan, terkait penentuan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax, pemerintah tidak perlu ikut campur dalam penentuan harga barang nonsubsidi. “Silakan saja, boleh naikkan (harga Peramax),” ujar dia.

Menurut Agus, harga jual BBM Pertamax sudah tidak sehat karena selisih harga BBM nonsubsidi yang dijual Pertamina sangat jauh dari harga sebenarnya yang sesuai harga keekonomian. Saat ini Pertamax dijual Rp 9.000 per liter, padahal keekonomiannya lebih dari Rp 14.000. “Dijelaskan saja, pada harga Rp 9.000, siapa yang mau nalangi itu (selisihnya),” ujar dia.

Harga  minyak
Harga minyak

Agus Pambagyo mengungkapkan, pemerintah terkesan takut menaikkan harga Pertamax karena opini yang berkembang di masyarakat. Untuk itu, pemerintah harus bertanggung jawab dengan menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat tentang status BBM Pertamax yang tidak disubsidi. “Pemerintah kan takut untuk menaikkan harga. Jelaskan saja ke publik bahwa Pertamax itu bukan barang subsidi,” tegas dia.

Sudah lebih dari dua tahun Pertamina tidak menyesuaikan harga BBM jenis Pertamax. Padahal pesaingnya yang menjual BBM dengan kadar oktan (RON) 92 telah beberapa kali menaikkan harga, apalagi saat harga minyak mentah dunia terus meningkat sejak beberapa bulan terakhir.

Harga jual Pertamax jauh lebih rendah dibandingkan pesaing. Pada mayoritas SPBU Pertamina, Pertamax dijual Rp 9.000 per liter. Sedangkan Vivo menjual Revvo (RON 92) sebesar Rp 11.900 per liter, BP menjual BP 92 seharga Rp12.500, dan Shell menjual Super pada harga Rp12.990 per liter.

Mengutip Globalpetrolprices 14 Maret 2022, harga BBM nonsubsidi di Indonesia paling murah di Asia Tenggara. Singapura, misalnya, mematok harga BBM nonsubsidi dengan kadar oktan tinggi sebesar Rp 30.800 per liter, Thailand Rp 20.300 per liter, Laos Rp 23.300 per liter, Filipina Rp 18.900 per liter, Vietnam Rp 19.000 per liter, Kamboja Rp 16.600 per liter, dan Myanmar Rp 16.600 per liter.

Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya M Sinulingga menyatakan, Kementerian BUMN mendukung rencana Pertamina menaikkan harga Pertamax. Pertamax yang saat ini paling murah di kelasnya, dikonsumsi penggunaa kendaraan kelompok menengah atas.

“Dengan harga saat ini, Pertamina telah menyubsidi Pertamax. Dan ini jelas artinya, Pertamina menyubsidi mobil mewah yang memakai Pertamax,” tegas Arya.

Agar adil bagi masyarakat, menurut Arya, Pertamina perlu mengkaji ulang harga BBM nonsubsidi. Jangan sampai Pertamina memberi subsidi besar kepada mobil mewah yang memakai Pertamax. “Agar adil, Pertamina tetapkan saja berapa harga BBM nonsubsidi yang adil, termasuk Pertamax,” tandas dia.

Dalam APBN 2022, anggaran subsidi energi ditetapkan sebesar Rp 134,02 triliun, terdiri atas subsidi jenis BBM tertentu dan elpiji tabung 3 kg sebesar Rp 77,54 triliun, serta subsidi listrik Rp 56,47 triliun.

Tahun lalu, produksi terangkut (lifting) minyak mentah nasional hanya mencapai 660 ribu bph, lebih rendah dari target 705 ribu bph. Juga lebih rendah dari lifting minyak 2020 yang tercatat 706 ribu bph. Sekitar 43% lifting minyak nasional dikontribusi Pertamina. Produksi minyak nasional hanya mampu memenuhi sekitar separuh dari total kebutuhan dalam negeri. Alhasil, sisanya harus diimpor. Per Juni 2021, nilai impor minyak mentah mencapai US$ 489,5 juta. (es/az)

 

Editor : Abdul Aziz (abdul_aziz@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com