Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Petani di kebun sawit. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Gapki Sebut Bagian Negara dari Ekspor Minyak Sawit Capai 60%

Kamis, 7 April 2022 | 22:54 WIB
Aris Cahyadi dan Leonard AL Cahyoputra (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengungkapkan, bagian negara dari ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta turunannya sudah cukup besar atau mencapai sekitar 60% dari nilai ekspor. Hal itu sekaligus menghapus kesan bahwa hanya pengusaha yang menikmati kenaikan harga CPO internasional yang cukup tinggi.

Ketua Bidang Luar Negeri Gapki M Fadhil Hasan menerangkan, pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menaikkan tarif pungutan ekspor (PE) CPO dan produk turunannya dari maksimal US$ 355 per ton menjadi US$ 375 per ton. Aturan ini juga diikuti dengan kenaikan batas atas harga CPO dari di atas US$ 1.000 menjadi di atas US$ 1.500 per ton.

Keputusan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 23/PMK.05/2022 tentang Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum (BLU) Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang berlaku sejak 18 Maret 2022.

Dalam aturan tersebut, pungutan ekspor sawit ditetapkan secara progresif. Artinya tarifnya berubah sesuai dengan perkembangan harga CPO dan produk turunan. Semakin tinggi harga CPO dan produk turunannya, maka semakin besar pungutan ekspornya.

“Misalnya dari US$ 1.500 per ton CPO negara mengambil US$ 575 dari PE dan biaya keluar. Tambah lagi dengan PPH kira-kira angkanya itu US$ 130. Jadi kalau misalnya US$ 575 tambah US$ 130 itu US$ 705 sudah diambil oleh negara. Kemudian sisanya memang itu milik pengusaha eksportir. Jadi sekarang itu 60% sudah milik pemerintah, karena kita juga harus membayar membayar retribusi dan lain sebagainya,” kata Fadhil di Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Oleh karena itu, lanjut dia, Gapki sepakat dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa penerimaan negara meningkat tetapi beban rakyat pun tambah berat. Sebab, masyarakat tidak hanya harus menanggung dampak dari kenaikan harga sawit melainkan juga berbagai komoditas lain.

“Untuk itu penerimaan negara yang diperoleh itu harus diberikan lagi kepada masyarakat berupa bantuan langsung tunai dan sebagainya. Jadi itu mungkin yang ingin saya tambahkan supaya bisa mengurangi atau menghapus kesan bahwa pengusaha menikmati kenaikan harga yang sangat tinggi,” ucap dia.

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN