Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menteri Investasi sekaligus Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi  Bahlil Lahadalia  dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi pada Senin, 25 April 2022.

Menteri Investasi sekaligus Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi Bahlil Lahadalia dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi pada Senin, 25 April 2022.

1.118 IUP Dicabut

227 Perusahaan Sampaikan Keberatan terhadap Pencabutan IUP

Senin, 25 April 2022 | 18:00 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi telah mecabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan total area 2,7 juta hektare per 24 April 2022. Namun Satgas juga memberikan hak kepada pelaku usaha untuk menyampaikan keberatan atas pencabutan IUP.

Menteri Investasi sekaligus Ketua Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, dari 1.118 IUP yang dicabut, sebantak 227 perusahaan menyampaikan keberatan atas pencabutan IUP, 160 perusahaan telah diundang untuk melakukan klarifikasi dan 144 perusahaan hadir untuk klarifikasi.

“Satgas tidak mau melakukan tindakan yang berdampak pada indikasi penzoliman kepada pengusaha. Kami ingin IUP yang dicabut betul-betul yang memenuhi syarat untuk dicabut. tetapi kalau yang sudah bagus kita gak boleh sewenang-wenang kepada perusahaannya,” ucap Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi pada Senin (25/4/2022).

Baca Juga: Sebanyak 161 IUP Dicabut Pemda

Ada tiga langkah dalam mekanisme penyampaian keberatan atas pencabutan IUP. Pertama, pelaku usaha mengajukan surat keberatan kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM u.p. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Kedua, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal akan mengirimkan surat undangan rapat klarifikasi SK Pencabutan IUP kepada pelaku usaha. Ketiga, pelaku usaha diminta untuk menyiapkan dokumen pendukung, bukti pemenuhan kewajiban, ataupun justifikasi terkait kegiatan usaha yang telah dicabut.

“Pada saat verifikasi kalau ternyata pengusaha benar, kita harus kembalikan posisinya lewat mekanisme pengambilan keputusan yang pada pemerintah dan satgas dalam hal ini Kementerian Investasi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,” kata Bahlil.

Bila dirinci, sebanyak 1.118 izin yang dicabut ini terbagi dalam beberapa jenis. Pertama yaitu 102 IUP nikel dengan luas lahan 161.254 HA. Kedua yaitu 271 IUP untuk batu bara dengan luas lahan 914.136 HA. Ketiga yaitu 14 IUP tembaga dengan luas lahan 51.563 HA.

Kemudian, kempat yaitu 50 IUP bauksit dengan luas lahan 311.294 HA. Keenam yaitu 237 IUP timah dengan luas lahan 374.031 HA. Berikutnya 59 IUP emas dengan luas lahan 529.869 HA. Terakhir yaitu 385 IUP Mineral lainnya dengan luas lahan 365.296 ha.

Bahlil mengatakan berdasarkan data yang ada, teridentifikasi IUP sudah kepada pengusaha, tetapi tidak dipergunakan. Misalnya IUP ini dipakai untuk digadaikan di bank, IUP ini diambil setelah diperjualbelikan, IUP ini diambil cuma ditaruh di pasar keuangan, tanpa implementasi di lapangan, IUP dipegang hanya untuk ditahan dalam beberapa tahun kemudian baru dikelola.

“Harapan kami dengan pemberian izin ini, maka bisa memacu proses percepatan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan hilirisasi, dan sekaligus menciptakan nilai tambah pada kawasan pertumbuhan ekonomi baru,” ucap Bahlil.

Satgas menargetkan pencabutan izin terhadap 2.078 IUP yang ditargetkan selesai pada Mei 2022. Satgas mengambil data dari kementerian teknis, yakni Kementerian Energi Sumber Daya Mineral dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Lalu, Satgas akan melakukan eksekusi pencabutan izin.

Bahlil mengatakan setelah melakukan pencabutan IUP, baru Satgas melakukan distribusi IUP. Sesuai amanat Presiden Joko Widodo bahwa perlu dilakukan distribusi untuk mencapai keadilan. IUP akan diprioritaskan kepada UMKM, BUMD, BUM Desa organisasi keagamaan, dan organisasi masyarakat.

“Jangan sampai IUP ini hanya dikuasai oleh satu orang atau kelompok tertentu, ini tidak terjadi asas keadilan,” ucap Bahlil.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com