Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Bahlil Akui Implementasi OSS Belum Berjalan Optimal

Rabu, 18 Mei 2022 | 22:38 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, investor.id -- Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengakui pelaksanaan sistem perizinan investasi berbasis elektronik (online single submission/OSS) belum berjalan optimal. Padahal sistem ini digadang-gadang memberikan kemudahan bagi pengusaha yang ingin menanamkan modal di Indonesia.

“Saya harus jujur mengatakan OSS kita belum sempurna,” ucap Bahlil dalam acara Road to G20: Investment Forum "Mendorong Percepatan Investasi Berkelanjutan dan Inklusif", Rabu (18/5/2022).

Advertisement

Pertama, yaitu peraturan daerah sebagai syarat dikeluarkannya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebagai pengganti Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Untuk mengeluarkan PBG harus ada peraturan daerah (perda). Hal ini yang menjadi kendala dalam penerbitan PBG.

“PBG akan dikeluarkan kalau sudah ada Perda di kabupaten/kota dan provinsi. Tapi sekarang Perdanya belum dilakukan (belum ada)," ucap Bahlil.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menerbitkan surat bersama antara Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM. Dengan surat tersebut, maka daerah pun bisa menarik pajak atau pungutan meski belum ada payung hukum yang melandasinya lewat Perda.

"Surat bersama itu sebagai instrumen untuk bisa memberikan pungutan karena ini menyangkut PAD (pendapatan asli daerah). Alhamdulillah itu sudah bisa," kata Bahlil.

Baca Juga: Bahlil Klaim Sejumlah CEO Global Tertarik Investasi di IKN

Permasalahan kedua yaitu belum semua Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masuk ke dalam sistem OSS. Sampai saat ini baru 40 RTRW kabupaten/kota yang masuk di dalam OSS.

“Kita harus kejar ini. Selama ini tidak bisa dilakukan, maka pasti saya yakin kondisi kita belum akan normal," tutur Bahlil.

Kementerian Investasi/BKPM telah berkoordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk membentuk dalam penanganan permasalah RTRW.

"Kalau ada pengusaha-pengusaha besar yang memang butuh cepat, itu bisa langsung offline ke Kementerian Investasi supaya kita bisa beri penanganan khusus agar mereka bisa jalan. Ini biasanya (untuk) properti sama industri," katanya.

Pada acara yang sama, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan, untuk meningkatkan investasi maka pemerintah harus melakukan sosialisasi Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia ramah terhadap investasi.

“Peraturan tersebut akan meningkatkan transparansi, efisiensi, kecepatan, dan pastian. Aturan ini juga didukung oleh kemudahan perizinan melalui OSS,” tandas Arsjad.

Pemerintah juga harus mendorong kemitraan publik dan swasta untuk mempromosikan investasi hijau dan menyediakan kebijakan strategis juga mendorong serta memfasilitasi sharing knowledge.

“Dibutuhkan dukungan pemerintah berupa fasilitas paket stimulus yang mendorong insentif energi hijau. Serta penyediaan layanan end-to-end kepada investor hingga investasi terlaksana serta membantu pendampingan sampai tahap produksi,” katanya.


 

Editor : Nurjoni (nurjoni@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN