Menu
Sign in
@ Contact
Search
Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

2023, Anggaran Infrastruktur Naik Jadi Rp 392 Triliun

Kamis, 18 Agustus 2022 | 00:02 WIB
Amrozi Amenan (ros_amrozi@yahoo.com) ,Tri Murti (redaksi@investor.id)

JAKARTA, investor.id - Pemerintah mengalokasikan anggaran untuk infrastruktur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp 392 triliun atau naik 7,8% dari proyeksi realisasi anggaran untuk infrastruktur 2022 sebesar Rp 363,8 triliun.

“Untuk pembangunan infrastruktur angkanya naik lagi sebesar Rp 392 triliun, lebih tinggi dari tahun ini yang Rp 363 triliun. Lebih rendah dari 2021, tapi 2021 itu tidak biasa karena Pak Bas (Menteri PUPR Basuki) melakukan luncuran yang cukup banyak dari 2020. Jadi kalau apple to apple sebetulnya tahun depan belanja infrastruktur masih relatif lebih tinggi dalam empat tahun terakhir, dan ini termasuk infrastruktur TIK, jalan dan jembatan, juga IKN proyek strategis,” kata Menteri Keungan (Menkeu) Sri Mulyani saat acara Konferensi Pers: Nota Keuangan dan RUU APBN 2023 di Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menkeu juga berpesan agar proyek infrastruktur yang menjadi prioritas pemerintah dipercepat penyelesaiannya.

“Saya minta Pak Bas harus menyelesaikan sebelum masa periode kabinet ini, beberapa untuk segera dikonsolidasikan,” imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordiantor (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di tahun 2022 ini sudah selesai delapan proyek, yakni perizinan sudah keluar dan mulai beroperasi dengan total nilai sekitar Rp 140,9 triliun. Termasuk di antaranya adalah terminal multipurpose di Laboan Bajo dan Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat. Selanjutnya diperkirakan sampai 2024 ada tambahan 55 proyek lagi senilai Rp 300 trliun.  Sepanjang 2022 sampai dengan 2024 tercatat ada 62 proyek dengan nilai estimasi Rp 438 triliun.

“Sesuai arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek PSN (proyek strategis nasional) yang menggunakan APBN ini seluruhnya diselesaikan di 2024, kecuali ada proyek multiyears yang sifatnya investasi jangka panjang,” katanya.   

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menegaskan, meski pelaksanaan atau pekerjaan infrastruktur sangat tergantung pada kinerja tahun 2022 pihaknya berkomitmen untuk menyelesaikannya pada semester I-2024.

“Kami juga diinstruksikan Bapak Presiden agar semua pembangunan infrastruktur sebisanya bisa diselesaikan pada tahun 2023 atau semester I-2024. Sehingga kami di PUPR strateginya adalah sangat selektif membangun baru hanya kalau ada instruksi Presiden. Selainnya kami memakai namanya OPOR, mengoperasikan bangunan yang telah selesai kita bangun, pemeliharaan, optimalisasi dan merehabilitasi. Jadi, tidak ada pembangunan baru kecuali perintah Presiden. Itu yang sudah kita lakukan di 2022 ini,” terang Basuki.

Dia menyebutkan, sebagai kementerian yang hanya ditugasi membelanjakan uang negara, proyek PUPR tidak hanya membangun fisik tapi juga membuka lapangan kerja.

“Untuk itu, kami harus cepat membelanjakannya. Makin cepat makin uang bisa mengalir ke masyarakat untuk menjaga daya beli masyarakat. Juga untuk menggerakkan perekonomian,” ungkap Basuki.

Lebih lanjut dia menjelaskan, pagu awal PUPR tahun anggaran 2022 sebesar Rp 100,6 triliun, mengalami penyesuaian pagu terdiri atas  luncuran SBSN 2021 sebesar Rp 2,3 triliun. Di antaranya untuk pembangunan DI Slinga serta jalan dan jembatan di kawasan perbatasan Kalimantan dan Trans Papua, percepatan PHLN sebesar Rp 3,6 triliun yaitu untuk Indonesia Tourism Development Project (ITDP) serta tambahan anggaran BA BUN (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp 4,2 triliun untuk infrastruktur yang mendukung KTT G20 dan Moto GP, penanganan bencana di Jatim, Sulbar, NTT, NTB, dan Banten dan pembangunan IKN. Dengan demikian, pagu akhir PUPR menjadi Rp 110,7 trliun.

Adapun realisasi anggaran per 16 Agustus 2016 2022 sebesar Rp 46,6 trliun (46,6% dari total anggaran) dengan progres fisik sebesar 45,4%. Sedang progres lelang, dari total 3.766 paket kontraktual senilai Rp 37,3 triliun telah terkontrak sebanyak 3.009 paket senilai Rp 29,7 trliun (79,8%), dalam proses lelang 548 paket senilai Rp 5,8 trliun (15,6%), dan belum lelang 209 paket senilai Rp 1,7 trliun (4,6%).

Untuk jalan tol yang kini sudah beroperasi 2.500 km, dalam Renstra 2020- 2024 ada 375 km pada 21 ruas tol harus beroperasi. Sedangkan sampai Agustus 2022 telah beroperasi sepanjang 43 km pada 4 ruas tol.

Insya Allah akan capai di akhir 2022 ini 365 km tambahan jalan yang dioperasikan,” ungkap Basuki.

Jalan tol tersebut antara lain Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisudawu) seksi Cileunyi-Pamulihan (11,4 km), Binjai-Langsa seksi Binjai-Stabat (11,8 km), Manado-Bitung seksi Danowudu-Bitung (13,4 km) dan Sigli-Banda Acehseksi Seulimeum-Jantho (6,3 km).

Kemudian, untuk pembangunan bendungan, PUPR memrogramkan 61 bendungan, yakni 29 bendungan sudah selesai dan diresmikan pada 2021. Pada 2022 ini akan diselesaikan sembilan bendungan yaitu di Ciawi dan Sukamahi (Bogor, Jabar),  Margatiga (Lampung Timur), Sadawarna (Subang, Jabar), Lolak (Bolaang Mongodow, Sulut), Beringinsila (Sumbawa, NTB), dan Kuwil Kawangkoan (Minahasa, Sulut).

Sementara untuk pembangunan jaringan irigasi baru seluas 42.400 ha yang meliputi bebepara dareah irigasi (DI) yaitu DI Slinga, DI Jambo Aye, dan DI Baliase serta rehabilitasi jaringan irigasi baru seluas 123.470 ha, yaitu DI Komering, DI Way Umpu, DI Way Rarem dan DI Karangtalun. Sedangkan untuk pembangunan, PUPR juga mengerjakan 5.141 unit rumah susun (Rusun) untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) serta 101.250 unit rumah swadaya dan 20.500 unit PSU perumahan yang tersebar di 34 provinsi.

Anggaran PUPR Rp 125,2 T 

Pada bagian lain, Menteri  Basuki menyampaikan bahwa Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp 125,2 triliun pada 2023. Hal itu sejalan dengan masuknya pembangunan infrastruktur sebagai  salah satu dari  lima  agenda besar pada tahun depan yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Pidato Kenegaraan.

“Dan alokasi anggaran sebesar Rp 125,2 triliun diamanahkan pada Kementerian PUPR. Tujuannya tidak hanya membangun infrastruktur fisik saja tapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan pendapatan sebesar-besarnya sehingga bisa mendukung daya beli masyarakat untuk meningkatkan kegiatan perekonomian Indonesia,” tutur Menteri Basuki yang bertindak sebagai inspektur upacara di Lapangan Sapta Taruna, Kementerian PUPR pada Rabu (17/8/2022).

Pada kesempatan tersebut, Menteri Basuki juga mengajak segenap insan PUPR untuk menjadi petarung di bidang infrastruktur dalam menyelesaikan tugas percepatan pembangunan infrastruktur bangsa.

Sehari sebelumnya Basuki juga  memaparkan, target prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2023. Target itu di antaranya adalah pembangunan jalan tol sepanjang 297 km pada 12 ruas antara lain jalan tol Jakarta-Cikampek II Selatan Paket 3 (Kutanegara-Taman Mekar) 19,4 km, Kayuagung-Palembang-Betung seksi 2 dan 3 sepanjang 369,2 km, KualaTanjung-Tebing Tinggi-Prapat seksi 3 dan 4 (Tebing Tinggi-Pematang Siantar) 58 km, Pasuruan-Probolinggo seksi 4 (Probolinggo Timur-Gending) 8 km.

Penyelesaian pembangunan 24 bendungan yang 13 bendungan di antaranya ditargetkan selesai yakni Keureuto Rukoh (Aceh), Lau Simeme (Sumut), Karian (Banten), Cipanas dan Leuwikeris (Jabar), Jiantah (Jateng), Sepaku Semoi (Kaltim), Pamukkulu, Ameroro (Sultra), Sidan (Bali), Tiu Suntuk (NTB), dan Temef (NTT).

Editor : Amrozi (ros_amrozi@yahoo.com)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com