Menu
Sign in
@ Contact
Search
warga miskin

warga miskin

Rakyat Dapat Berapa dari Belanja APBN Rp 3.000 Triliun?

Kamis, 18 Agustus 2022 | 11:15 WIB
Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id -- Presiden Joko Widodo telah menyampaikan RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 beserta Nota Keuangan di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (16/08/2022). Sebuah tradisi rutin yang dilakukan Presiden sehari sebelum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sejak dulu.

Indonesia termasuk negara yang berani dalam mendesain anggaran negara yang royal di tengah ketidakpastian dan resesi global, serta gangguan geopolitik. Berani bukan hanya karena mematok belanja yang cukup tinggi, Rp 3.041,7 triliun, tapi juga menyiapkan amunisi sebagai bantalan untuk melindungi kaum lemah. Itu terefleksi pada alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) sebesar Rp 479,1 triliun, subsidi energi dan kompensasi Rp 336,7 triliun, serta subsidi nonenergi Rp 86,5 triliun. Total ketiganya mencapai Rp 902,3 triliun atau 29,7% dari total belanja RAPBN 2023.

Anggaran tahun depan juga mengusung misi mulia, karena diharapkan mampu memoles sejumlah indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah kita. Seperti tingkat pengangguran terbuka ingin dapat ditekan dalam kisaran 5,3-6,0%, angka kemiskinan diturunkan ke 7,5-8,5%, kesenjangan pendapatan (rasio Gini) diturunkan ke level 0,375-0,378, serta Indeks Pembangunan Manusia dalam rentang 73,31-73,49. Selain itu, Nilai Tukar Petani (NTP) didorong untuk mencapai 105-107 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) di 107-108.

Pemerintah juga ingin mewujudkan pertumbuhan ekonomi 5,3% pada tahun depan, inflasi 3,3%, defisit APBN 2,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan nilai tukar rupiah di level rata-rata Rp 14.750 per dolar AS.

Untuk belanja negara, pemerintah memberikan prioritas pada anggaran kesehatan sebesar Rp 169,8 triliun, perlindungan sosial Rp 479,1 triliun guna memotong rantai kemiskinan, anggaran pendidikan Rp 608,3 triliun, serta anggaran infrastruktur Rp 392,0 triliun.

Untuk membiayai belanja tersebut, pendapatan negara pada 2023 ditargetkan sebesar Rp 2.443,6 triliun, meliputi penerimaan perpajakan sebesar Rp 2.016,9 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp 426,3 triliun. Dengan komposisi tersebut, defisit anggaran tahun 2023 sudah bisa ditekan ke level 2,85% PDB atau setara Rp 598,2 triliun. Defisit anggaran pernah membengkak 6,14% dari PDB pada 2020 karena untuk membiayai penanganan Covid dan pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Modal & Fondasi Kuat

Secara umum, angka-angka yang tertera dalam RAPBN 2023 realistis, membesarkan hati, membersitkan optimisme, sekaligus menyisakan tanda tanya. Filosofi yang melandasi penyusunan RAPBN amat kuat, didasari berbagai pertimbangan yang rasional agar dapat mewujudkan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Seperti diungkapkan Presiden bahwa desain APBN 2023 harus senantiasa ”waspada, antisipatif, dan responsif”. Desain belanja dan pendapatan harus fleksibel, menyediakan ruang fiskal agar mempunyai daya redam yang efektif untuk mengantisipasi ketidakpastian. Selain itu, RAPBN 2023 adalah APBN yang suportif dan terukur dalam menghadapi berbagai kemungkinan. Kebijakan fiskal 2023 diarahkan untuk mendukung “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

Arsitektur APBN tahun 2023 diharapkan mampu meredam keraguan, membangkitkan optimisme, dan mendukung pencapaian target pembangunan, namun tetap dengan kewaspadaan yang tinggi.

Presiden menguraikan lima agenda utama RAPBN 2023. Pertama, penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) unggul yang produktif, inovatif, dan berdaya saing. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur. Ketiga, pemantapan efektivitas implementasi reformasi birokrasi dan penyederhanaan regulasi. Keempat, revitalisasi industri dan hilirisasi. Kelima, mendorong pembangunan ekonomi hijau.

Presiden berkeyakinan, bangsa Indonesia memiliki alasan untuk optimistis karena dalam delapan tahun terakhir telah memupuk modal penting dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang lebih kondusif dan berfondasi kuat. Upaya itu meliputi pembangunan infrastruktur secara masif, perbaikan kualitas SDM, serta penyederhanaan aturan berusaha dan berinvestasi. Indonesia juga mendapatkan apresiasi karena berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi dengan cepat.

Itulah sebabnya, transformasi ekonomi mesti dijalankan secara konsisten. Seperti dijanjikan Presiden Jokowi, transformasi struktural akan terus dipacu untuk membangun mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih solid dan berkelanjutan. Hilirisasi industri terus diakselerasi. Ekonomi hijau yang menjadi tren global semakin didorong. Imbauan penggunaan produk dalam negeri harus terus digaungkan. Ekonomi digital harus didorong agar UMKM naik kelas dan melahirkan decacorn baru kelas dunia.

APBN untuk Siapa?

Sebagaimana diurai di atas, secara angka, RAPBN 2023 cukup ideal. Dari sisi pendapatan negara, pemerintah tentu telah menyiapkan berbagai strategi untuk mencapai target, terutama penerimaan perpajakan. Kenaikan perpajakan akan bertumpu pada perluasan basis perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, dan optimalisasi pengelolaan aset, serta inovasi layanan. Rasio perpajakan harus meningkat namun tetap menjaga iklim investasi dan melindungi daya beli masyarakat.

Yang paling penting dan krusial justru dari sisi belanja. Oke lah sektor dan kementerian/lembaga (/K/L) tertentu mendapat anggaran gendut. Pemerintah pasti memiliki pertimbangan tersendiri sektor mana yang harus jadi prioritas. Kita setuju biaya untuk pengembangan SDM, infrastruktur, dan kesehatan harus diutamakan.

Titik lemah dari implementasi belanja negara adalah di tataran mikro, dalam pelaksanaan di lapangan. Sebagai contoh, banyak rakyat miskin yang belum tersentuh bantuan sosial karena buruk dan lemahnya basis data. Alhasil, banyak bantuan yang salah sasaran. Coba lihat di sekeliling kita, seberapa banyak orang miskin yang tidak kebagian bantuan sosial. Seberapa banyak orang yang tidak mendapat kesempatan mengikuti program kartu prakerja? Bisa dipastikan, banyak sekali.

Atas dasar itu, basis data wajib di-update dan dimutakhirkan agar presisi, detail, dan terintegrasi dengan dukungan sistem teknologi informasi (TI) yang mumpuni. Upaya itu sangat krusial guna mencegah segala bentuk manipulasi yang mengorbankan rakyat yang paling berhak mendapat perlinsos.

Kita jangan hanya bangga tentang arsitektur APBN yang begitu bagus di atas kertas, tapi implementasi di lapangan bias dan kedodoran. Ironis jika anggaran lebih banyak dinikmati oleh “kalangan menengah atas” dan kelompok tertentu, bukan rakyat kebanyakan, khususnya kaum marginal. Ratusan triliun rupiah APBN tersedot untuk belanja pegawai, belanja barang, dan belanja rutin. Jatah anggaran untuk rakyat tergerogoti. Belum lagi pembiayaan utang tahun depan yang mencapai Rp 696 triliun, dari total outstanding utang pemerintah yang saat ini mencapai lebih dari Rp 7.000 triliun.

Bukan rahasia lagi bagaimana lobi-lobi di Badan Anggaran DPR, bagaimana calo-calo anggaran beraksi, dan kemudian kita menyaksikan banyak pejabat yang tertangkap KPK karena menyalahgunakan anggaran.

Dulu di era Orde Baru ada pernyataan dan persepsi bahwa korupsi anggaran mencapai 30%. Angka itu dijadikan rujukan bertahun-tahun, sekaligus seolah menjadi pembenaran. Kini, kita berharap nilai korupsi anggaran berada di bawah angka tersebut. Jangan sampai justru lebih parah, karena akan menodai misi mulia yang diinginkan Presiden Jokowi.

Jika anggaran benar-benar mampu menyentuh rakyat, maka fungsi fiskal sebagai instrumen pemerataan benar-benar terwujud. APBN harus mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, yang mampu memangkas jumlah penduduk miskin sekaligus mengikis kesenjangan yang sudah demikian memiriskan hati.

Fungsi bujeter untuk pemerataan, inklusivitas, dan mengurangi kesenjangan jangan sampai ditelikung oleh sistem politik oligarki dan kepala daerah yang partisan. Sebab, fokus mereka lebih pada kepentingan kelompok yang mengatasnamakan rakyat.

Dalam konteks itu, implementasi anggaran di lapangan mesti benar-benar dikawal dan dikontrol ketat, agar benar-benar efektif dan tepat sasaran, serta memastikan tidak ada yang dikorupsi. Ini menjadi seruan moral bersama, bagi siapapun yang mendambakan birokrasi bersih, rakyat yang sejahtera, dan mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi negara maju pada 2045. ***

 

Editor : Hari Gunarto (hari_gunarto@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com