Menu
Sign in
@ Contact
Search
Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani

Menkeu: Anggaran Subsidi Energi Habis di Oktober 2022

Jumat, 26 Agustus 2022 | 18:36 WIB
Herman (redaksi@investor.id)

JAKARTA, Investor.id Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan anggara subsidi energi sebesar Rp 502,4 triliun akan habis pada Oktober 2022. Padahal, anggaran tersebut telah dinaikkan dari semula hanya Rp 152,5 triliun.

Dia mengatakan, nilai subsidi energi sebesar Rp 502,4 triliun digunakan untuk menutupi selisih harga keekonomian bahan bakar minyak, gas, dan listrik yang disalurkan oleh Pertamina dan PLN kepada masyarakat. Jumlah tersebut ternyata masih kurang. Pemerintah masih harus menambah Rp 195,6 triliun, jiga ingin subsidi dilanjutkan hingga akhir 2022.

Baca juga: Pemerintah Pertimbangkan BBM Bersubsidi Naik 40%

Pemerintah mencatatkan kuota penyaluran solar subsidi tahun 2022 sebanyak 15,10 juta KL. Dengan proyeksi konsumsi solar sebanyak 17,44 juta KL atau 115% dari kuota, maka kuota penyaluran solar bersubsidi akan habis pada Oktober 2022. Begitu juga dengan kuota penyaluran pertalite di tahun 2022 sebanyak 23,05 juta KL. Kuota ini akan habis pada Oktober 2022, karena diproyeksikan konsumsi pertalite mencapai 29,07 juta KL atau 126% kuota.

“(subsidi energi) Rp 502,4 triliun akan habis di Oktober 2022, padahal kuotanya sudah ditambahkan dari sebelumnya Rp 152,5 triliun. Kami menghitung, apabila tren ini dibiarkan terus dengan harga berdasarkan konsensus harga minyak, kurs kita yang rata-rata di angka Rp 14.700, dan volume konsumsinya terus melampaui kuota, kita masih perlu lagi menambah anggaran subsidi kompensasi sebesar Rp 195,6 triliun menjadi Rp 698 triliun,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (26/8/2022).

Menurut Menkeu, seluruh windfall profit yang didapatkan Indonesia dari kenaikan harga komoditas tidak akan cukup untuk menambah subsidi energi tersebut.

Baca juga: Simak, Sri Mulyani Buka-bukaan soal Subsidi Energi Rp 502 T

“Kalau dilihat dari sini, dari hitungan kita bulan Juli pada saat kita menyampaikan ke DPR sampai sekarang pun, perubahan terus berjalan. Maka kami akan terus mengelola APBN secara hati-hati, namun juga pesannya adalah subsidi yang ratusan triliun ini jelas sasarannya dan yang menikmati adalah kelompok yang relatif mampu. Ini berarti kita mungkin akan menciptakan kesenjangan yang makin lebar dengan subsidi ini, karena yang mampu menikmati dana subsidi ratusan triliun, yang tidak mampu tidak menikmati,” kata Sri Mulyani.

Oleh karena itu, menurut Menkeu, diperlukan berbagai langkah untuk tetap menjaga APBN sebagai shock absorber, artinya subsidi tersebut tidak akan dicabut, namun di sisi lain penyesuaian juga perlu dipertimbangkan dalam rangka memperbaiki manfaat distribusi bagi masyarakat.

“APBN kita juga harus tetap dijaga, supaya kita bisa tetap menghadapi 2023, 2024 yang nanti ketidakpastian juga masih akan tinggi. Yang ketiga, semuanya gotong royong. Kelompok masyarakat yang relatif mampu mungkin harus mengkontribusikan lebih baik atau lebih banyak dibandingkan masyarakat tidak mampu yang harus kita bantu dengan berbagai instrumen, dari mulai bansos sampai subsidi tetapi yang tepat sasaran,” kata Sri Mulyani.

Editor : Parluhutan (parluhutan@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com