Menu
Sign in
@ Contact
Search
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan(Kemenaker) Anwar Sanusi

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan(Kemenaker) Anwar Sanusi

UU PPRT Jadi Landasan Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Jumat, 30 September 2022 | 22:56 WIB
Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@beritasatumedia.com)

JAKARTA, Investor.id - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menyatakan percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai Undang-Undang dapat menjadi landasan mengatur dan mengelola permasalahan bidang ketenagakerjaan, terutama dalam melindungi para pekerja domestik (PRT). Saat ini, jumlah PRT mencapai 4,2 juta orang.

"Percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT ini penting, sebagai payung hukum untuk melindungi PRT. Dengan lahirnya UU PPRT ini, kita ingin persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini bisa kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas,"  ujar Sekjen Kemenaker Anwar Sanusi dalam keterangan resmi, Jumat (30/9/2022).

Anwar Sanusi mengungkapkan, harus ada kejelasan hukum yang dapat dijadikan fondasi untuk menyelesaikan persoalan dan memberikan perlindungan PRT. Dari sisi proses usulan, hingga saat ini, RUU itu telah melalui proses panjang, yakni 18 tahun.

Dinamika RUU PPRT ini, kata dia, kembali meningkat, seiring semakin gencarnya masyarakat sipil  menuntut percepatan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT. Selain itu, RUU PPRT masuk Prolegnas Prioritas 2022.

"Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mendukung RUU PPRT agar bisa menjadi UU. Berbicara pekerja domestik yang bekerja di luar negeri, kita selalu mengedepankan kata perlindungan sebagai bagian yang memang tidak terpisahkan dari PMI sektor domestik. Kita ingin perlindungan ini betul-betul jelas kepada mereka yang bekerja pada sektor domestik ini," ungkap Anwar.

Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan, urgensi keberadaan UU PPRT untuk melindungi para pekerja rumah tangga sudah mendesak. "Urgensi dari RUU PPRT ini sebenarnya hanya ada dua. Pertama, adalah suatu recognize, pengakuan terhadap PRT dan kedua perlindungan terhadap PRT itu sendiri," kata Eddy.

Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Jaleswari Pramodhawardani mengatakan, RUU PPRT menjadi ikhtiar bersama untuk melindungi hak asasi manusia PRT. “KSP apresiasi kekompakan langkah pemerintah, DPR dan CSO. Semoga kita bisa mengulang kesuksesan menggolkan UU TPKS," ucap dia.

Editor : Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com