Menu
Sign in
@ Contact
Search
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di Kawasan Industri Terintegrasi Batang (KTB), Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Menteri BUMN Erick Thohir mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat melakukan kunjungan kerja di Kawasan Industri Terintegrasi Batang (KTB), Jawa Tengah, Rabu (8/6/2022).

Ganjar: KEK/KI Perlu Tiru Vietnam, Lahan Sudah Disediakan, Investor Tinggal Beroperasi

Rabu, 5 Oktober 2022 | 19:25 WIB
Ester Nuky ( esther@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Industri (KI) perlu terus dikembangkan, untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi tinggi, sehingga Indonesia bisa menjadi negara maju.

“KEK/KI ini merupakan jalan sukses ketika bicara upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena, melalui pembangunan pusat pertumbuhan ekonomi/industri, arah kebijakan pembangunan menjadi fokus dan terpadu. Daerah sekitar menjadd hinterland sehingga diharapkan bisa tumbuh bersama, terwujud tidak hanya rantai pasok, tetapi juga rantai nilai,” kata Ganjar kepada Investor Daily, baru-baru ini.

KEK dan KI ini perlu dioptimalisasi untuk meningkatkan investasi masuk ke Indonesia. Upaya optimalisasi antara lain dilakukan dengan menyediakan infrastruktur dasar, penunjang, dan pendukung yang memadai. Selain itu, mempromosikan keberadaan dan keunggulan KEK/KI, serta mengarahkan investasi baru dan/atau perluasan masuk ke KEK/KI.

Indonesia bisa belajar dari negara-negara yang sukses mengembangkan KI/KEK. “Referensinya di Vietnam, kegiatan industri berada di kawasan industri di mana tanah/lahan sudah disediakan, investor tinggal operasional. Di Indonesia, untuk kawasan industri yang sudah berkembang ada di wilayah Jabodetabek, mengingat sudah beroperasi sangat lama. Untuk KEK, justru KEK Kendal (Jawa Tengah) yang trennya positif dan prospektif, dengan kinerja yang sudah dicatat baik sampai saat ini,” ucap Ganjar.

Beda KEK dan KI
Ganjar mengatakan, sebagai lokasi yang diperuntukkan untuk pemusatan kegiatan industri dalam rangka percepatan pertumbuhan industri, pada dasarnya antara KI dengan KEK sama. “Yang membedakan adalah KEK tidak hanya untuk industri sebagai anchor, tetapi juga sektor lain seperti KEK pariwisata. Selain itu, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 40 Tahun 2021, terhadap KEK diberikan fasilitas dan kemudahan terkait perpajakan, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, perizinan berusaha, pertanahan dan tata ruang,” paparnya.

Namun, terhadap pengelola KEK diberikan target kinerja tertentu dalam waktu tertentu, yang harus dievaluasi secara periodik oleh dewan kawasan. Adanya KEK, lanjut Ganjar, akan memunculkan kawasan penyangga dari kawasan-kawasan industri yang ada

Permudah Perizinan
Sementara itu, kalangan pengusaha masih mengeluhkan sejumlah masalah seperti lamanya perizinan, mahal, dan adanya ketidakpastian atau regulasi berubah-ubah, sehingga tidak optimal dalam menarik investasi yang makin dibutuhkan di Indonesia. Investasi makin penting, terutama untuk menyerap tambahan angkatan kerja baru, yang setiap tahunnya bisa sekitar 4,2 juta orang.

Atas keluhan tersebut, Ganjar mengakui masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. “OSS-RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach) diharapkan memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian proses perizinan, karena didasarkan pada NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) yang menjadi acuan tunggal bagi siapa pun penyelenggara perizinan berusaha yang diatur dalam PP No 5 Tahun 2021. Tetapi, mengingat regulasi dan sistem baru yang sama sekali berbeda dengan OSS versi sebelumnya, maka masih terjadi kekurangpahaman dalam mengakses sistem karena bersifat pribadi (masing-masing pemohon memiliki akun tersendiri). OSS-RBA, saat ini, juga masih dalam penyempurnaan pada beberapa fitur maupun teknis,” paparnya.

Ganjar mengatakan, sejumlah langkah sudah dilakukan Pemprov Jawa Tengah untuk membantu. Misalnya, menyiapkan sarana dan prasarana (sarpras) yang memadai, baik yang berbasis OSS maupun sistem lokal (SIAP Jateng).

“Pemprov Jateng juga membantu dan melakukan pendampingan dalam akses perizinan, termasuk fasilitasi penyelesaian masalahnya. Tentang fasilitasi, upaya dilakukan baik secara luring maupun daring. Konsultasi kepada pusat juga secara formal dan nonformal. Ketersediaan infrastruktur penting juga sudah diakselerasi (jalan tol, pembangunan jargas, serta dorongan untuk peningkatan pelabuhan laut),” tuturnya.

Ganjar menambahkan, terkait perizinan, perlu dilakukan kaji ulang terhadap PP No 5 Tahun 2021. Hal ini, antara lain, soal penentuan parameter risiko, skala usaha, dan ketentuan tahap persiapan yang terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG, yang merupakan pengganti Izin Mendirikan Bangunan, sesuai UU Cipta Kerja).

"Perlu dilakukan kaji ulang pula terhadap PP tata ruang dan PP yang mengatur tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Perlu juga regulasi yang mengatur mekanisme pemenuhan persyaratan sebelum pengajuan perizinan melalui sistem OSS, dalam koridor pelayanan terpadu satu pintu. Selain itu, perlu ada aplikasi perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang andal dan akuntabel,” ucap Ganjar.

Di sisi lain, Ganjar menekankan perlunya sosialisasi masif tentang perubahan paradigma perizinan berusaha dan kemudahan berusaha kepada pelaku usaha. Selain itu, perlu edukasi untuk membangun mindset dan budaya digital pelaku usaha, guna meminimalisasi penggunaan calo dalam proses perizinan dan terhindar dari pungli maupun praktik-praktik KKN dalam pemrosesan perizinan.

Editor : Ester Nuky (esther@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

Baca berita lainnya di GOOGLE NEWS

BAGIKAN
×
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com