Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Pekerja mengumpulkan buah sawit di perkebunan kelapa sawit. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Pekerja mengumpulkan buah sawit di perkebunan kelapa sawit. Foto ilustrasi: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

80% Ekspor Sawit Indonesia Sudah Berupa Produk Hilir

Jumat, 5 Maret 2021 | 20:12 WIB
Primus Dorimulu (primus@investor.co.id) ,Ridho Syukra (ridho.syukra@beritasatumedia.com )

JAKARTA, investor.id – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyebutkan, sekitar 80% ekspor komoditas sawit nasional saat ini sudah dalam bentuk olahan atau hasil hilirisasi dan hanya 20% yang masih berupa bahan mentah (raw material) yakni minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Hilirisasi sawit harus terus didorong karena bisa menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di dalam negeri, namun demikian hilirisasi juga sangat tergantung kepada kebutuhan pasar (market) dan juga pendanaan (funding). Merujuk data Gapki, ekspor sawit pada 2017 mencapai 33,72 juta ton dengan ekspor CPO hanya 7,08 juta ton (20,99%) dan pada 2018 ekspor sawit 36,33 juta ton dan berupa CPO hanya 6,55 juta ton (18,03%).

Selanjutnya pada 2019, ekspor sawit mencapai 37,43 juta ton dengan ekspor CPO 7,39 juta ton (19,74%) dan pada 2020 ekspor sawit sebesar 34,01 juta ton dengan CPO hanya 7,17 juta ton (21,08%). Pada 2020, nilai ekspor sawit nasional mencapai US$ 22,97 miliar naik dibanding 2019 yang hanya US$ 20,22 miliar.

Panen sawit. Foto: IST
Panen sawit. Foto: IST

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono mengatakan, komposisi ekspor sawit nasional sudah didominasi komoditas olahan, seperti olein, fraksi refined, bleached, and deodorized (RBD), RBD stearin, bahkan sudah ada yang diolah lebih lanjut menjadi oleokimia, juga biodiesel. Hal itu mengindikasikan bahwa hilirisasi sawit nasional sudah berjalan.

“Kita lihat komposisi ekspor tahun lalu, dari 34 juta ton yang bentuk CPO hanya 7 juta ton, ini yang dibilang mentah. Oleokimia kita pada 2020 ekspornya saja naik 20% dan untuk pasokan ke domestik juga naik 60% karena memang kebutuhan terkait kebersihan dan kesehatan itu naik tinggi, dan oleokimia ini sudah hilir sekali,” kata dia saat berdiskusi dengan pemimpin redaksi media massa di Jakarta, Kamis (4/3) malam.

Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Joko Supriyono dalam acara silaturahmi dan diskusi yang digelar Gapki dengan pemimpin media, Kamis (4/3/2021).
Ketua Umum Gapki (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), Joko Supriyono dalam acara silaturahmi dan diskusi yang digelar Gapki dengan pemimpin media, Kamis (4/3/2021).

Joko menjelaskan, apapun produk hilir yang akan diproduksi semua akan berujung kepada pasar. Contoh produk oleokimia, kompetisinya di pasar ekspor sebenarnya sangat ketat bahkan cenderung over supply namun karena kebutuhan juga meningkat sehinga produk tersebut pun terserap besar. Pun dengan biodiesel, hilirisasi sawit menjadi biodiesel dilakukan karena memang pasar dalam negeri butuh banyak untuk menyubstitusi bahan bakar impor dan beruntungnya biodiesel kemudian dimandatkan hingga kini pada posisi biodiesel 30% (B30).

“Untuk biodiesel tadinya mau sampai B40 tahun ini, tapi karena ada pertimbangan aspek teknia dan juga funding maka saat ini program B40 masih terus didiskusikan,” ungkap Joko Supriyono.

Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang
Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Togar Sitanggang

Terkait hilirisasi sawit ke produk energi berupa biodiesel, Wakil Ketua Umum III Gapki Togar Sitanggang mengatakan, yang harus dipikirkan saat ini adalah beyond B30, hal itu mengingat saat ini pengguna biodiesel dalam hal ini Gaikindo menyatakan bahwa apabila biodiesel menggunakan bahan baku sawit (FAME) maka maksimum pengembangannya hanya sampai B30 dan apabila akan diterapkan B40 maka harus menggunakan diesel 100 (greendiesel) yang sudah diujicobakan oleh Per tamina dan harganya tentu jauh lebih mahal daripada berbahan FAME.

“Ini yang masih terus menjadi bahan diskusi. Tapi secara produksi, dengan produksi sawit kita saat ini maka Indonesia bisa mengembangkan biodiesel hingga B50,” jelas Togar.

Data Gapki juga menyebutkan, ekspor minyak sawit nasional sepanjang 2020 mencapai US$ 22,97 miliar, atau naik 13,60% dari realisasi 2019 yang sebesar US$ 20,22 miliar. Perbaikan harga CPO di pasar internasional mampu menutupi lemahnya permintaan komoditas perkebunan tersebut. Volume ekspor minyak sawit RI pada 2020 hanya 34 juta ton atau turun 9,07% dari 2019 yang sebanyak 37,39 juta ton sebagai akibat situasi pandemic yang berdampak global.

Penurunan ekspor terbesar terjadi ke Tiongkok sebesar 1,96 juta ton, ke Uni Eropa 712.700 ton, ke Bangladesh 323.900 ton, ke Timur Tengah 280.700 ton, dan ke Afrika 249.200 ton. Sedangkan ke Pakistan justru naik 275.7000 ton dan ke India 111.700 ton.

“Meski volume menurun, secara nilai, ekspor minyak sawit 2020 mencapai US$ 22,97 miliar atau lebih tinggi dari 2019 yang sebesar US$ 20,22 miliar,” kata Joko.

Panenan sawit siap diproses di pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana
Panenan sawit siap diproses di pabrik. Foto ilustrasi: Investor Daily/Gora Kunjana

Menurut Joko, nilai ekspor minyak sawit pada 2020 yang demikian besar menjadikan komoditas itu sebagai salah satu kontributor utama penjaga neraca perdagangan nasional tetap positif. Neraca perdagangan bulanan Indonesia pada 2019 hampir selalu negatif dengan total defisit US$ 3,23 miliar, sedangkan pada 2020 selalu positif kecuali pada Januari dan April dengan total nilai US$ 21,72 miliar.

“Selama 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus US$ 21,27, ekspor produk sawit menyumbang US$ US$ 22,97 miliar, angka-angka itu menunjukkan bahwa di masa pandemic kontribusi minyak sawit terhadap devisa negara sangat signifikan dalam menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif,” jelas Joko Supriyono.

Saat ini, ekspor sawit Indonesia tersebar di 170 negara.

Aturan Turunan UUCK

Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu
Ketua Umum Gapki Joko Supriyono. Foto: Investor Daily/Primus Dorimulu

Dalam kesempatan itu, Joko Supriyono mengapresiasi keberadaan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang saat ini sudah terbit aturan pelaksananya.

Sedikitnya terdapat enam peraturan pelaksana UUCK yang akan berdampak langsung ke sektor sawit, yakni PP No 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar, PP No 22 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP No 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, dan PP No 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Denda Administratif di Bidang Kehutanan. Lalu, PP No 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian dan PP No 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian antara Tata Ruang dengan Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah.

Secara filosofis, kata Joko, UUCK sangat bagus untuk kemudahan berinvestasi dan penyediaan lapangan kerja. Contohnya, dalam hal tumpang tindih lahan sawit di dalam kawasan hutan, kewajiban plasma sebesar 20%, kebakaran hutan dan lahan, serta tata ruang.

Panenan sawit di sebuah pabrik. Foto ilustrasi:: Investor Daily/Gora Kunjana
Panenan sawit di sebuah pabrik. Foto ilustrasi:: Investor Daily/Gora Kunjana

“Terkait sawit dalam kawasan hutan, itu kan sudah ada sejak 2008 dan tidak pernah terselesaikan karena secara regulasi memang sulit diselesaikan, sekalipun oleh UU Kehutanan dan UU Pertanahan. Namun dalam UUCK terdapat terobosan baru yang diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait sawit di dalam kawasan hutan, misalnya melalui mekanisme pembayaran kompensasi untuk lahan yang sudah berizin. Juga terkait kebakaran hutan, dulu was-was dipidana atau perdata tapi sekarang ada mekanisme bahwa tanggung jawab mutlak boleh dibuktikan, ada opsi membela,” jelas dia.

Joko Supriyono mengatakan, Gapki akan terus mengawal UUCK terutama dalam penyusunan peraturan turunan dari PP yakni peraturan menteri. Tujuannya agar jangan sampai terjadi dispute atau perbedaan tafsir saat implementasi di lapangan.

“Harus kita ikutin terus, karena memang ada beberapa yang sebenarnya perlu penafsiran jelas, supaya nanti tidak ada dispute di lapangan, tidak ada multitafsir, kami terus berdiskusi dengan kementerian terkait, kita bantu siapkan permen UUCK,” jelas dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum I Gapki Kacuk Sumarto menambahkan, sebagai komoditas yang menyumbang devisa besar dan menyerap tenaga kerja banyak sudah seharusnya industri sawit mendapatkan perlindungan agar terjaga keberlangsungannya, termasuk dengan regulasi yang bisa mengamankan investasi di sektor tersebut. (tl)

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN