Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual, Selasa, 13 April 2021.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam peluncuran aksi pencegahan korupsi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) 2021-2022 secara virtual, Selasa, 13 April 2021.

Airlangga: UU Cipta Kerja Dukung Pemberantasan Korupsi dari Hulu ke Hilir

Selasa, 13 April 2021 | 15:30 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa undang undang (UU) Cipta Kerja dapat memberikan andil dalam upaya pemerintah melakukan penindakan dan pencegahan korupsi di Indonesia. Hal ini juga wujud komitmen pemerintah untuk memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan korupsi dari sisi hulu ke hilir.

“Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hulu ke hilir upaya ini meliputi penataan kebijakan dan regulasi, instruksi atau arahan dan peraturan perundang undangan, perbaikan tata kelola pemerintahan, pembenahan proses pelayanan publik transparan dan akuntabel bidang pengelolaan keuangan negara termasuk penyelamatan uang negara atau aset negara,”tuturnya dalam Peluncuran Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi (Stranas PK), Selasa (13/4).

Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja dapat memuat dan mengatur proses perizinan yang transparan dan akuntabel secara keseluruhan baik di sisi perdagangan tata niaga berbasis neraca komoditas. Bahkan tindak pidana korupsi dinilainya mampu menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

“Upaya pencegahan korupsi di lingkungan ini menjadi  penting sebab praktek korupsi terbukti menghambat laju investasi, pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Di samping itu, sejumlah kebijakan pemerintah telah fokus pada upaya pencegahan korupsi salah satunya kebijakan satu peta di lingkungan tata ruang untuk mencegah konflik tumpang tindih terkait penguasaan lahan termasuk izin diatasnya. Sebagaimana diketahui bersama, para pemangku kepentingan menggunakan peta berbeda-beda sehingga menimbulkan permasalahan sengketa tanah dan pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan tata ruang.

"Sejak diluncurkan 2018 kebijakan satu peta menyediakan satu peta referensi geospasial gunakan satu standar, satu basis data, satu geoportal dengan ketelitian yang sama peta skala 1:50.000 jadi bisa berikan kepastian yang terukur sebagai referensi pembangunan dan kebijakan," jelasnya.

Untuk itu, pemerintah akan terus mendukung percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta di tahun mendatang dengan perbaikan perdagangan internasional dengan penyempurnaan tata kelola impor dan ekspor melalui sistem data base akurat dan akuntabel.

Airlangga menjelaskan UU Cipta Kerja akan mampu meningkatkan transparansi di sektor tata ruang pertanahan, menyederhanakan izin di sektor usaha, serta memberikan kepastian layanan dalam investasi.

Kemudian, juga memudahkan UMKM untuk berusaha serta meningkatkan jaminan hukum bagi usaha dengan penerapan ultimum remedium yang berkaitan dengan sanksi.

"Undang-Undang Cipta Kerja mendukung proses perizinan yang transparan dan akuntabel," ujarnya.

Ia memastikan pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dari hulu ke hilir melalui penataan kebijakan dan regulasi baik berupa instruksi, arahan maupun peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah terus dorong transformasi ekonomi nasional dengan harapan Indonesia mampu keluar dari middle income trap tahun 2025. Pencegahan korupsi merupakan hal utama dalam transformasi perekonomian,”paparnya.

Tak hanya itu, Airlangga menuturkan adanya peluncuran Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menjadi langkah penting untuk memberikan acuan dalam melaksanakan aksi pencegahan korupsi di Indonesia oleh pemerintah baik pusat maupun daerah.

“Saya mengajak seluruh pemangku kepentingan agar dapat berikan kontribusi terbaik bagi negeri dan rakyat mari wujudkan sinergi dan kolaborasi pencegahan korupsi,” pungkasnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN