Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Logo PT Bukit Muria Jaya  (BMJ). ( Foto: Istimewa )

Logo PT Bukit Muria Jaya (BMJ). ( Foto: Istimewa )

Akui akan Bertanggung Jawab, BMJ Setuju Bayar Denda US$ 1,5 Juta

Selasa, 19 Januari 2021 | 16:59 WIB
Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

JAKARTA, investor.id – PT Bukit Muria Jaya (BMJ) – perusahaan global pemasok kertas rokok – telah setuju untuk membayar denda sebesar US$ 1.561.570, dan mematuhi perjanjian penundaan penuntutan perkara (Deferred Prosecution Agreement/DPA) dengan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS).

Untuk memenuhi DPA, BMJ mengakui dan menerima tanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, serta setuju membayar denda setimpal dengan kejahatan yang dilakukannya.

BMJ juga sepakat menjalankan program kepatuhan yang dirancang untuk mencegah dan mendeteksi pelanggaran hukum, serta peraturan sanksi AS, dan melapor secara teratur ke Departemen Kehakiman AS dalam menjalankan program tersebut.

BMJ juga berkomitmen melaporkan segala jenis pelanggaran terhadap hukum AS yang terkait kepada Departemen Kehakiman AS dan bekerja sama menyelidiki pelanggaan tersebut.

Ada pun pembayaran denda itu terkait dengan kasus konspirasi untuk melakukan penipuan bank dalam mengirimkan produk-produk mereka ke para pelanggan di Korea Utara. BMJ yang berbadan hukum di Indonesia juga telah menyepakati perjanjian penyelesaian dengan Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC).

Menurut Asisten Jaksa Agung untuk Keamanan Nasional John Demers BMJ telah secara sengaja mengaburkan jenis transaksi sesungguhnya melalui cara yang canggih dan skema multinasional ilegal agar produknya dapat dijual ke Korea Utara.

“BMJ mengelabui bank-bank di AS dalam memproses pembayaran yang melanggar sanksi kami terhadap Korea Utara. Penerapan rezim sanksi yang ketat menekan Korea Utara untuk tidak melakukan bentuk kegiatan yang berbahaya dan menimbulkan konflik perang, termasuk proliferasi senjata pemusnah massal. Departemen Kehakiman AS berkomitmen mengambil tindakan tegas ini dengan harapan suatu hari nanti Korea Utara akan mengintegrasikan dirinya kembali ke dalam komunitas bangsa-bangsa,” demikian penjelasan Demers dalam siaran pers, Selasa (19/1).

Pelaksana Tugas Jaksa Agung AS untuk District of Columbia Michael R. Sherwin menambahkan, bahwa BMJ dengan sengaja mengelabui bank-bank di AS dan merusak integritas sistem keuangan agar dapat terus berbisnis dengan Korea Utara.

“Kami ingin menyampaikan kepada semua orang dan pelaku bisnis yang bermaksud melakukan skema serupa untuk melanggar sanksi AS terhadap Korea Utara, bahwa menggunakan perusahaan besar serta faktur pembayaran yang menipu tidak akan melindungi Anda. Kami akan menemukan dan menuntut Anda” tutur dia.

Sementara itu, Asisten Direktur Divisi Kontraintelijen Badan Intelijen Federal (FBI) Alan E. Kohler, Jr., mengatakan, bahwa sanksi terhadap Korea Utara dirancang untuk melindungi komunitas internasional.

“Perusahaan ini menggunakan tipu muslihat untuk mencoba menyembunyikan aktivitas ilegalnya, tetapi FBI dan mitranya mampu menyingkap hal itu dan membantu menyeret terdakwa ke pengadilan,” kata dia.

Berdasarkan pernyataan fakta yang disepakati dalam DPA, BMJ mengakui sebagian bahwa mereka menjual produk ke dua perusahaan Korea Utara serta satu perusahaan perdagangan Tiongkok sementara mengetahui bahwa produk tersebut ditujukan ke Korea Utara.

Pada saat itu, sanksi AS terhadap Korea Utara mencegah, antara lain, bank-bank koresponden di Amerika Serikat untuk memproses transfer uang antarbank di negara lain atas nama nasabah yang berlokasi di Korea Utara.

Setelah mengetahui bahwa salah satu nasabah di Korea Utara mengalami kesulitan melakukan pembayaran ke BMJ, pihak BMJ setuju untuk menerima pembayaran dari pihak ke-tiga yang tidak terkait dengan transaksi tersebut. Menerima pembayaran dari pihak ke-tiga ini akan menghindari mereka dari pemantauan sanksi dan sistem kepatuhan bank AS sehingga mereka terdorong untuk melakukan transaksi terlarang tersebut.

Dengan asumsi BMJ akan terus mematuhi DPA, Pemerintah AS telah setuju untuk menunda penuntutan untuk jangka waktu 18 bulan. Setelah jangka waktu tersebut, Pemerintah AS akan melihat kemungkinan untuk membatalkan dakwaan.

Sebagai informasi, FBI memimpin penyelidikan ini, dibantu oleh Asisten Jaksa AS Michael P. Grady dari Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Columbia; dan Pengacara Pengadilan David C. Recker dari Bagian Kontraintelijen dan Pengendalian Ekspor; dan Divisi Keamanan Nasional yang sedang memproses kasus ini, dengan dukungan dari Paralegal Spesialis Brian Rickers; dan Asisten Legal Jessica McCormick.

Departemen Kehakiman AS juga berterima kasih kepada Komando Indo-Pasifik AS yang telah memberikan dukungan analitis, dan kepada FBI atas bantuan mereka selama penyelidikan.


 

Editor : Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN