Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menkeu Sri Mulyani

Menkeu Sri Mulyani

Alokasi Pembiayaan Investasi Tahun Ini Hanya Rp 184,46 Triliun

Senin, 8 Februari 2021 | 16:08 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pembiayaan investasi tahun anggaran 2021 mencapai Rp 184,46 triliun. Alokasi ini turun 28,21% dibandingkan alokasi pembiayaan investasi tahun lalu sebesar Rp 257 triliun. Sementara realisasi pembiayaan tahun lalu hanya Rp 104,7 triliun.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, meski di tengah tekanan pandemi covid-19, pemerintah tetap mendukung momentum pembangunan infrastruktur dan membangun SDM yang berkualitas. Oleh karena itu kebijakan pembiayaan investasi tahun ini diarahkan kepada enam pos.

 

Pertama, mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui anggaran pendidikan sebesar Rp 66,4. Anggaran ini secara rinci untuk BLU LPDP Rp 20 triliun, dana abadi penelitian Rp 3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp 2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp 4 triliun, serta cadangan pembiayaan pendidikan Rp 37,4 triliun.

 

“Ini mekanisme konstitusi kita yang mengharuskan 20% dari APBN [untuk pendidikan], membutuhkan komitmen kita. Sementara sisi belanja sering ada ketidakpastian dari realisasi maka kita perlu buat mekanisme cadangan pembiayaan pendidikan,” kata dia di Jakarta, Senin (8/2).

 

Selain itu, anggaran pendidikan juga untuk meningkatkan produktivitas atau daya saing SDM, dan keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya.

 

Kedua, pembiayaan investasi diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp 26,27 triliun. Anggaran itu terdiri dari PT PLN sebesar Rp 5 triliun, PT Hutama Karya Rp 6,2 triliun, PT PAL Rp 1,3 triliun, PT Pelindo III Rp 1,2 triliun, PT ITDC Rp 47 miliar, PT KIW Rp 98 miliar, dan BLU LMAN Rp 11,12 triliun.

 

Menurut Menkeu, anggaran untuk infrastruktur juga diperuntukan untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana transportasi, pemukiman, serta infrastruktur dan ketahanan energi. Dana ini juga diperlukan untuk mendukung infrastruktur untuk kemandirian Alutsista dan terakhir meningkatkan daya saing.

 

Pemerintah akan mendorong program ekspor nasional di tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah menganggarkan Rp 5 triliun untuk LPEI.

 

“Ketiga untuk mendorong program ekonomi nasional, kami memberikan alokasi untuk LPEI yang memang kinerja untuk beberapa tahun terakhir waktu kami lihat non performing yang meningkat diperlukan untuk tetap bisa menjaga peranan. Artinya sekarang kami juga mintakan di dalam PEN adalah untuk memberikan penjaminan maka dilakukan sebesar Rp 5 triliun,” tutur Sri Mulyani.

 

Lebih lanjut, kebijakan pembiayaan investasi 2021 keempat akan diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan MBR. Adapun anggaran dukungan kelembagaan dan pemberdayaan kepada kelompok ini ini sebesar Rp 40,87 triliun. Anggaran itu terdiri dari PT BPUI sebesar Rp 20 triliun, PT SMF Rp 2,25 triliun, BLU PPDPP Rp 16, l62 triliun, dan BLU PIP Rp 2 triliun.

 

“Anggaran untuk mendukung akses pembiayaan perumahan bagi MBR, mengembangkan dan memberdayakan UMKM sektor Umi, dan memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha,” ujarnya.

 

Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan pembiayaan investasi untuk meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional, yakni mencapai Rp 2,92 triliun. Anggaran ini juga akan dipergunakan untuk mempertahankan dan memperkuat posisi Indonesia di dalam organisasi Lembaga Keuangan Internasional. Adapun rinciannya Rp 2 triliun untuk LDKPI dan Rp 920 miliar dalam mendukung diplomasi internasional dan investasi pada lembaga keuangan internasional.

 

“Sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasional ada program PEN Rp 43 triliun di mana Rp 10 triliun adalah dalam bentuk program pinjaman kepada daerah dan Rp 33 triliun adalah cadangan pembiayaan,” ungkap Sri Mulyani.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN