Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Presiden Joko Widodo. Foto: Investor Daily/Gagarin

Presiden Joko Widodo. Foto: Investor Daily/Gagarin

Anggaran Rp 510,79 M Dialokasikan untuk Proyek IKN

Senin, 4 Oktober 2021 | 12:20 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id – Presiden Joko Widodo bertekad untuk terus melanjutkan proyek pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur. Bahkan, pemerintah juga telah menyiapkan pagu anggaran Rp 510,79 miliar untuk proyek IKN. 

Tekad ini tertuang dalam Salinan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 seperti dikutip Investor Daily, Senin (4/10).

“Dalam hal terdapat perubahan alokasi anggaran sesuai dengan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri/ Pimpinan Lembaga menyampaikan perubahan tersebut kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan untuk dibahas bersama,” demikian tertulis dalam Perpres 85/2021 Pasal 4.

Adapun pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan guna menjamin kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dengan pencapaian Sasaran Pembangunan dalam RKP Tahun 2022.

Kemudian dalam lampiran ketiga, Perpres 85/2021 yang diperoleh Investor Daily, anggaran IKN masuk dalam bagian mengembangkan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan dengan anggaran Rp 510,799 miliar.

Sementara itu pada lampiran I perpres, dijelaskan bahwa pada 2022, terdapat delapan langkah dalam strategi percepatan pertumbuhan dan transformasi Wilayah Kalimantan.

“Pertama, membangun Ibu Kota Negara (lKN) di Provinsi Kalimantan Timur beserta infrastruktur pendukungnya sebagai pusat pemerintahan baru dan pendorong diversifikasi ekonomi wilayah,” demikian disebutkan dalam lampiran tersebut.

Kedua, mempercepat realisasi investasi dan mendorong optimalisasi pengelolaan kawasan-kawasan strategis yang meliputi KEK Maloy Batuta Trans Kalimantan, KI Surya Borneo, KI Ketapang, Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau, serta Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas Singkawang.

Ketiga, mengembangkan komoditas unggulan wilayah, yaitu sawit, karet, dan perikanan, dengan berorientasi pada peningkatan produktivitas dan/atau penguatan rantai pasok dengan industri pengolahan.

Keempat, mengembangkan kawasan perkotaan termasuk WM Banjarmasin dan Kota Baru Tanjung Selor sebagai pusat pelayanan wilayah dan pendukung kawasan industri dan pariwisata di sekitarnya, serta kota penyangga IKN baru, yaitu Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

“Kelima, mengembangkan sentra produksi pangan (food estate) dengan didukung korporasi petani. Keenam, memperkuat forum kerja sama regional Wilayah Kalimantan serta meningkatkan investasi melalui perbaikan pelayanan perizinan untuk meningkatkan daya saing wilayah,” demikian tertuang dalam dokumen tersebut.

Ketujuh, meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah melalui pemberian sertipikat hak atas tanah. Kedelapan, mempercepat proses penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik RTRW maupun RDTR sebagai acuan pemberian kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang melalui pemberian bimbingan maupun bantuan teknis kepada pemerintah daerah.

Editor : Retno Ayuningtyas (retno.ayuningtyas@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN