Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia  Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Foto: BeritaSatu Photo/Mohammad Defrizal

Bahlil: Revisi UU Ciptaker Selesai Awal Tahun Depan 

Rabu, 1 Desember 2021 | 14:14 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah menargetkan revisi Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) pasca putusan Mahkamah Konstitusi akan diselesaikan pada awal tahun depan. Hal ini untuk mendorong optimalisasi kinerja investasi di tahun depan.

“Kemarin kami rapat dengan Bapak Presiden (Joko Widodo) sudah memberikan arahan agar penyelesaiannya bisa cepat. Mungkin di awal tahun depan sudah bisa kita kebut untuk selesai,”tuturnya dalam konferensi pers Investasi Pasca Implementasi Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, Rabu (1/12).

Di sisi lain, pemerintah tetap menjunjung  tinggi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan aturan tersebut inkonstitusional yang memberikan waktu kepada pemerintah untuk melakukan revisi paling lama 2 tahun.   Namun ia mengingatkan agar keputusan ini tidak dipandang secara berlebihan oleh berbagai pihak.

Menurut Bahlil, putusan MK menyoroti masalah hulu atau aspek formil dalam pembuatan UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pemerintah dapat mempercepat revisinya demi menjaga kepastian hukum bagi investasi.

“MK tidak membatalkan satu pun pasal atau peraturan turunan dari UU Cipta Kerja, sehingga tidak ada kendala yang berarti bagi jalannya investasi,”ujarnya.

 Bahlil menyatakan bahwa sistem online single submission (OSS), insentif fiskal, dan berbagai ketentuan dalam UU itu tetap berjalan.

Bahlil pun menyatakan bahwa pihaknya terbuka untuk berdialog dan menerima pertanyaan terkait investasi dalam konteks UU Cipta Kerja. Pelaku usaha pun banyak yang sudah menjalin komunikasi dengan Kementerian Investasi pasca putusan MK terbit.

Kendati begitu, ia tak memungkiri bahwa putusan MK tidak akan mempengaruhi kinerja investasi pada tahun ini yang ditargetkan Rp 900 triliun dan realisasinya hingga September tercatat Rp 659,4 triliun atau 73,3%.

Namun dengan adanya rencana percepatan revisi UU Cipta Kerja, target investasi tahun depan senilai Rp1.200 triliun pun diyakini dapat tercapai.

“Dampaknya pasti ada namun bisa kita kelola kalau dilakukan secara komunikasi dengan baik, Kementerian Investasi punya kantor perwakilan FDI di beberapa negara dan kami sudah menyampaikan bahwa UU cipta kerja yang berlaku, dan tidak ada satu pasal pun yang dianulir,”ujarnya.

Editor : Gora Kunjana (gora_kunjana@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN