Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR DAILY


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah dalam diskusi Zooming With Primus DPR Bantu Pemulihan Ekonomi, Jumat (22/5/2020). Sumber: BSTV

Ketua Badan Anggaran DPR RI MH Said Abdullah dalam diskusi Zooming With Primus DPR Bantu Pemulihan Ekonomi, Jumat (22/5/2020). Sumber: BSTV

Banggar Ungkap Kendala Penyerapan Stimulus Fiskal

Rabu, 15 Juli 2020 | 14:21 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut bahwa serapan stimulus fiskal melalui program penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang masih rendah disebabkan adanya kendala dalam implementasi di lapangan.

Wakil Ketua Banggar DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyebut, kendala yang dialami pada sektor kesehatan yang serapannya masih rendah karena lambatnya proses verifikasi klaim biaya perawatan Covid-19 dan verifikasi pembayaran insentif tenaga kesehatan di pemerintah daerah relatif rumit.

Kemudian, untuk perlindungan sosial permasalahan muncul karena yang ditarget di luar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sehingga rentan target error. “Selain itu, permasalahan lain juga timbul akibat tumpang tindih bantuan sosial dan besaran nilai bantuan yang berbeda” kata dia dalan Rapat Banggar di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (15/7).

Di samping itu, yang menyebabkan pelaksanaan program belum optimal adalah dikarenakan terjadinya penghentian sementara terhadap Program Kartu Prakerja.

Sementara untuk subsidi bunga UMKM sudah mulai berjalan untuk KUR dan non-KUR setelah dilakukan persiapan dan penyesuaian sistem. “Kendala pada sektor dunia usaha dipengaruhi oleh masih sangat rendahnya tingkat partisipasi wajib pajak yang mengajukan permohonan insentif,”ujarnya.

Pemerintah menganggarkan stimulus dalam rangka penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 695,2 triliun dengan realisasi hingga 1 Juli lalu tercatat baru Rp 127,4 triliun atau 18,3 persen dari pagu.

Pemerintah pun membagi anggaran penanganan covid-19 dan PEN kedalam enam kluster. Pertama untuk anggaran bidang kesehatan adalah sebesar Rp 87,55 triliun, perlindungan sosial sebesar Rp 203,90 triliun, insentif sektoral KL/pemda sebesar Rp 106,11 triliun, UKM sebesar Rp 123,46 triliun, pembiayaan korporasi Rp 53,57 triliun dan insentif usaha mencapai Rp 120,61 triliun.

Sementara itu, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah berharap, realisasi anggaran termasuk stimulus fiskal pada semester II-2020 tidak seperti serapan anggaran semester I. Dengan catatan penanganan Covid-19 tetap menjadi landasan dalam pemulihan sosial dan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu, peningkatan atau percepatan efektivitas belanja penanganan covid- 19 yang diarahkan untuk penguatan bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dukungan UMKM, pembiayaan korporasi serta sektoral K/L dan pemda semakin ditingkatkan,” tutur dia.

Bahkan, ia mengatakan, untuk program PEN bagi insentif usaha yang anggarannya Rp 120,61 triliun, juga dapat diarahkan untuk membantu modal kerja bagi sektor ultramikro yang belum masuk dalam skema perbankan atau kelembagaan.

“Sebagaimana kita tahu, ada 64 juta UMKM, 40 juta masuk skema perbankan sebesar 20 juta masuk kelembagaan, kemudian sisanya 4 juta masih perlu penanganan khusus,” pungkas dia.

 

Editor : Nasori (nasori@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN