Menu
Sign in
@ Contact
Search
×

Email

Password

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Email

Password


×

Nama

Email

Password

Ulangi Password


×

Pencarian


×

INVESTOR.id


Alamat Redaksi :
BeritaSatu Plaza 11th Floor, Suite 1102 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36 | Jakarta 12950

Telpon:
+6221-29957555 | Fax: +6221-5200072

Email:
subscription.services@beritasatumedia.com
Kepala Bappenas Suharso Manoarfa. Sumber: BSTV

Kepala Bappenas Suharso Manoarfa. Sumber: BSTV

Bappenas Ungkap Hasil Capaian Stranas PK 2019-2020

Rabu, 16 Desember 2020 | 13:34 WIB
Triyan Pangastuti

JAKARTA, investor.id - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa strategi nasional pencegehan korupsi atau Stranas PK periode 2019-2020 secara nasional telah terimpelementasi secara baik dengan sinergi bersama 87 Kementerian Lembaga, 542 Pemda, dan partisipasi aktif media, peranan organisasi masyarakat, serta mitra pembangunan.

Pelaksanaan Stranas PK juga telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54/2018  yang dibentuk Tim Nasional Pencegahan Korupsi (Timnas PK), yang terdiri dari Ketua KPK, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, serta Kepala Staf Kepresidenan.

Dia mengatakan bahwa hasil capaian dari 11 program Stranas PK, yakni perizinan dan tata niaga untuk meningkatkan high cost ekonomi dan meningkatkan kepastian usaha melalui pelayanan pelayanan berbasis online single submission (OSS) telah terlaksana dengan baik.

“Perizinan berusaha telah terkoneksi dengan seluruh Kementerian Lembaga (KL), pengampu perizinan, dan seluruh Pemda. Selain itu juga tersedianya rekomendasi penyelesaian tumpang tindih perizinan, bahkan Provinsi Kalimantan Tengah menjadi daerah pilot aksi satu peta,” jelas dia dalam Laporan Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia 2020, Rabu (16/12).

Suharso menambahkan, akurasi data administrasi untuk data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) sebagai basis pemberian bantuan sosial dengan basis Nomor Induk Kependudukan, meningkat dari 44% menjadi 82%.

“Meski sudah pada angka 82%, DTKS berbasis NIK bukanlah data sebenarnya. Sebab, DTKS menurut perhitungan Bappenas masih 57% ketepatannya,” jelas dia.

Di masa pandemi Covid-19, Suharso mengungkapkan, DTKS menjadi penting  karena berfungsi sebagai pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemberian bansos.

Selain itu, melalui sinergi juga sudah terbentuk, pemanfaatan basis data beneficial ownership dalam portal AHU online bahkan tercatat sudah 14,6% dari 2 juta korporasi aktif yang mendaftarkan Badan Usahanya.

“Jumlah BUMN yang menerapkan manajemen anti penyuapan meningkat di atas 75% dari sekitar 110 BUMN yang ada,” tutur dia.

Ketiga, dari sisi keuangan negara, terjadi peningkatan profesionalitas modernisasi pengadaan barang dan jasa LKPP, yakni melalui berbagai kegiatan seperti unit kerja pengadaaan barang atau jasa (UKPBJ) secara struktural dan mandiri di 100 Kementerian/Lembaga dan Provinsi.

Saat ini, sebanyak empat Kementerian/Lembaga telah mencapai level 3, yakni Kemenkumham, Kemenkeu, Kemendikbud. Sementara itu, di tingkat provinsi, ada 11 provinsi dan 18 pemerintah Kabupaten/Kota. 

“Untuk katalog sektoral dan piloting konsolidasi pengadaan, telah diterapkan di 4 Kementerian, yakni Kementerian PUPR, Kemenhub, Kementan dan Kemendikbud, dan 5 provinsi yang mencakup DKI, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Tengah,” tutur dia.

Lebih lanjut, Suharso menjelaskan bahwa sudah ada 6 dari 34 provinsi yang menerapkan katalog lokal, dan 15 provinsi telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan LKPP.

Menurut dia, reformasi birokrasi dan penegakan hukum dapat meminimalisir proses transkasi jabatan. Hal ini juga dapat dilakukan dengan membangun talent pool dan sicapti untuk lelang jabatan.

“Beberapa Kementerian dan Lembaga telah mengembangkan talent pool sangat baik dengan  mengintegrasikan data kepegawaian dengan apliaksi kepegawaian nasional yakni Kemenkeu, Kemenpupr, BPPT, BKN dan BPOM,” jelas dia.

Suharso mengatakan bahwa pembentukan talent pool dapat dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dari penanganan perkara. Bahkan, telah dilakukan uji fungsi fitur pelacakan perkara sistem peradilan pidana terpadu berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi. 

Suharso merinci capaian hingga September terkait Kementerian dan Lembaga yang memiliki performa baik, yakni di tingkat pusat dengan progress capaian dari 87 K/L yang menjadi penanggung jawab aksi, ada 23 K/L masuk dalam kategori baik,  sementara 41 K/L lainnya masuk kategori cukup.

“Patut diapresiasi ada 3 K/L. Walaupun punya sub aksi banyak, tapi tetap menunjukkan performa baik dengan nilai di atas 80% dalam pencegahan korupsi, yakni ada Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian ESDM,” tutur dia.

Kemudian di tingkat Pemerintah Provinsi, terdapat 3 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia yang masuk dalam kategori baik, 13 provinsi masuk dalam kategori kurang, dan 18 provinsi masuk dalam kategori cukup baik. Dengan apresiasi untuk performa baik dengan nilai di atas 80% diperoleh oleh Provinsi Bali dan Jawa Barat.

Sementara dari 508 Pemerintah Kabupaten/Kota, sebanyak 12 Kabupaten/Kota masuk dalam kategori baik. Akan tetapi, masih banyak daerah yang justru memprihatinkan dengan mendapatkan kategori kurang.

“Capaian dari 508 pemerintah Kabupaten Kota, yakni 12 Kabupaten/Kota masuk kategori baik. Yang memprihatinkan, 312 Kabupaten/Kota masuk kategori kurang dan 184 Kabupaten/Kota masuk dalam kategori cukup” tutur dia.

Selain itu, apresiasi baik diberikan kepada 9 Kabupaten/Kota dengan nilai di atas 80%, di antaranya Kabupaten Banggai, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Karawang.

“Kepada ibu dan bapak K/L dan Pemda yang telah menunjukkan kontribusi luar biasa dalam uapaya pencegahan korupsi, kami sangat harapkan komitmen untuk mewujudkan semangat anti korupsi sebagaimana ibu dan bapak tunjukan pada stranas 2019-2020,” pungkas dia.

 

Editor : Eva Fitriani (eva_fitriani@investor.co.id)

Sumber : Investor Daily

BAGIKAN